Dana Anak PBB (UNICEF) kembali mendesak pemerintah Taliban di Afghanistan untuk mengizinkan anak perempuan mengakses pendidikan menengah. Sudah lebih dari tiga tahun tahun ajaran baru dimulai tanpa adanya siswi di sekolah-sekolah menengah, akibat kebijakan yang melarang perempuan bersekolah setelah lulus SD.

Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, menegaskan bahwa hak-hak anak perempuan di Afghanistan telah dilanggar secara sistematis. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak separuh penduduknya dan menutup akses pendidikan bagi anak perempuan yang berbakat dan cerdas. Jika larangan ini terus berlanjut, diperkirakan lebih dari empat juta anak perempuan tidak akan mendapatkan pendidikan menengah ke atas pada 2030. Russell juga menyoroti dampak negatif dari kebijakan ini terhadap sistem kesehatan, ekonomi, dan masa depan Afghanistan secara keseluruhan.

Selain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, anak perempuan yang tidak bersekolah menghadapi risiko lebih tinggi untuk menikah di usia dini, yang berpotensi membahayakan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Kurangnya pendidikan juga berarti keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.

Meskipun menghadapi larangan, UNICEF tetap berupaya menyediakan akses pendidikan melalui program pembelajaran berbasis komunitas. Hingga saat ini, sekitar 445.000 warga Afghanistan telah mendapatkan pendidikan dari program tersebut, dengan 64 persen di antaranya adalah anak perempuan.

UNICEF mendesak pemerintah Taliban untuk segera mencabut larangan ini, karena pendidikan bukan hanya hak fundamental, tetapi juga kunci bagi terciptanya masyarakat yang lebih sehat, stabil, dan sejahtera. Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, situasi hak perempuan di Afghanistan terus mengalami kemunduran seiring dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan terhadap mereka.