Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik Rudi Sutanto, yang dikenal sebagai Rudi Valinka, sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi. Namun, dalam konferensi pers setelah pelantikan, Meutya mengaku tidak mengetahui bahwa Rudi adalah sosok yang dikenal luas sebagai buzzer di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini menciptakan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang proses pemilihan staf khusus di kementeriannya.

Saat ditanya mengenai latar belakang Rudi Valinka, Meutya menjelaskan, “Saya enggak tahu, saya juga enggak terlalu main Twitter.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Rudi memiliki jejak digital yang cukup besar sebagai pendukung pemerintah di media sosial, Meutya tidak memiliki informasi yang cukup tentangnya. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kualifikasi dan pemilihan individu yang menduduki posisi penting dalam kementerian.

Rudi Sutanto, atau Rudi Valinka, dikenal sebagai buzzer yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial di media sosial. Ia memiliki akun Twitter dengan nama pengguna @kurawa dan memiliki lebih dari 454 ribu pengikut. Sebelum dilantik, Rudi pernah terlibat dalam beberapa kontroversi, termasuk tuduhan terhadap media massa mengenai pencitraan politik. Ini menunjukkan bahwa latar belakang Rudi bisa memicu perdebatan tentang etika dalam penunjukan pejabat publik.

Meskipun mengaku tidak mengetahui latar belakang Rudi Valinka, Meutya menegaskan bahwa penunjukan tersebut didasarkan pada keahlian Rudi di bidang komunikasi. Ia menyatakan bahwa CV yang diterima menunjukkan bahwa Rudi adalah seorang ahli strategi komunikasi. Ini mencerminkan upaya kementerian untuk memilih staf berdasarkan kompetensi teknis meskipun ada kekhawatiran publik mengenai integritas dan reputasi individu tersebut.

Penunjukan Rudi Valinka sebagai staf khusus menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari organisasi masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyatakan bahwa pemilihan tersebut mencerminkan konflik kepentingan dan kurangnya pertimbangan terhadap keahlian yang lebih kompeten. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat publik.

Dengan pengangkatan Rudi Valinka sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, semua pihak kini diajak untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap citra kementerian. Kontroversi ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang ada. Ini menjadi momen penting bagi Meutya Hafid untuk menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di kementerian.