Pemerintah tengah mengevaluasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang direncanakan beroperasi di 12 kota. Hingga saat ini, dari belasan proyek tersebut, hanya dua yang telah berjalan, yakni PLTSa Benowo di Surabaya, Jawa Timur, serta PLTSa Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat operasional proyek lainnya.

Proyek PLTSa Belum Maksimal Sejak Perpres 2018

Pembangunan PLTSa di 12 kota ini merupakan bagian dari percepatan pengolahan sampah berbasis energi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa daerah strategis, termasuk Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Namun, setelah tujuh tahun sejak Perpres tersebut diterbitkan, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. “Kita tahu belum semuanya berjalan. Kami ingin mengevaluasi dan mencari solusi atas tantangan yang masih dihadapi,” ungkap AHY dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).

Presiden Perintahkan Pembentukan Satgas Percepatan

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi proyek PLTSa dan sistem pengelolaan sampah nasional. AHY menyampaikan bahwa presiden telah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan menangani percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah agar dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Kami ingin pendekatan yang dilakukan lebih sistematis, tidak parsial, sehingga proyek ini bisa berjalan optimal, efisien, dan tidak berlarut-larut,” ujar AHY.

Satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran implementasi proyek PLTSa ini.

Sinergi dengan Swasta untuk Percepatan Proyek

Dalam upaya mempercepat realisasi proyek ini, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta. AHY menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu mempercepat penyelesaian PLTSa di daerah-daerah yang masih tertunda.

“Perlu ada penganggaran yang jelas, eksekusi yang tepat, serta koordinasi yang baik. Kami juga membuka skema kerja sama dengan sektor swasta agar proyek ini bisa segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Harapan ke Depan

Keberadaan PLTSa di berbagai kota diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi terbarukan. Dengan evaluasi yang dilakukan serta pembentukan satgas percepatan, pemerintah menargetkan agar proyek-proyek yang belum terealisasi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta ketahanan energi nasional.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat semakin modern dan efektif, tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.