Pada 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan aturan baru mengenai pengawasan dan pengelolaan aset kripto di Indonesia, menjelang transisi pengawasan yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan ekosistem aset kripto yang lebih teratur serta aman. Dengan peralihan ini, OJK akan mengambil alih peran Bappebti dalam mengawasi transaksi aset kripto, baik itu pertukaran, investasi, maupun pengelolaan aset digital di Indonesia.

Aturan terbaru yang diterbitkan oleh OJK mencakup berbagai hal terkait dengan transaksi aset kripto, termasuk kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk memiliki izin dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan penyedia layanan aset kripto, seperti bursa atau platform perdagangan digital, kini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan ketat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan transparansi. Aturan ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap transaksi kripto yang melibatkan masyarakat umum untuk mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Aturan yang diterbitkan OJK ini bertujuan untuk menciptakan pasar aset kripto yang lebih aman dan terkendali. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kripto, terutama di kalangan investor ritel, OJK merasa penting untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar. Selain itu, OJK juga mengantisipasi potensi risiko yang terkait dengan volatilitas harga aset kripto yang dapat merugikan para investor jika tidak diawasi dengan baik.

Dengan adanya aturan baru ini, OJK mengharapkan transisi pengawasan dari Bappebti berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan aset kripto yang berkembang pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri semakin serius dalam mendorong regulasi yang jelas di sektor ini, terutama setelah semakin banyaknya partisipasi dari investor lokal maupun asing. OJK juga menyatakan siap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan terstruktur bagi industri kripto di Indonesia. Dengan aturan yang lebih jelas dan ketat, diharapkan sektor aset kripto akan berkembang lebih stabil dan aman, memberikan rasa percaya lebih bagi masyarakat dan investor. Ke depannya, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar utama untuk aset kripto yang terintegrasi dengan regulasi yang transparan dan dapat dipercaya.