Pada Selasa, 14 Januari 2025, Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, akan menjalani sidang penting terkait upaya darurat militer yang gagal yang dilakukannya pada Desember 2024. Keputusan tersebut telah menyebabkan negara ini mengalami krisis politik terparah dalam beberapa dekade terakhir. Yoon dimakzulkan setelah kejadian tersebut dan diberhentikan dari jabatannya, namun ia memilih untuk tidak beraktivitas di kediamannya dan menghindari panggilan penyidik yang tengah menyelidiki kasus pemberontakan serta tuduhan penggunaan tim keamanan presiden untuk menghalangi penangkapannya.
Selain itu, anggota parlemen Korea Selatan juga memakzulkan pengganti Yoon pada bulan lalu, yang semakin memperburuk situasi politik negara tersebut. Sementara itu, penjabat presiden yang kini menjabat tidak ikut campur dalam kebuntuan politik ini, melainkan mendorong semua pihak untuk berunding guna mencari solusi terbaik.
Sidang yang berlangsung pada hari ini akan memutuskan dua isu utama: pertama, apakah deklarasi darurat militer yang dibuat oleh Yoon melanggar konstitusi, dan kedua, apakah tindakan tersebut ilegal. Pengacara Yoon, Kim Nam-ju, menjelaskan bahwa kasus ini tidak akan terlalu rumit, karena sebagian besar pihak yang terlibat dalam insiden tersebut sudah didakwa dan fakta-faktanya telah jelas. “Proses hukum kemungkinan tidak akan memakan waktu lama,” kata Kim.
Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari, sejak 14 Desember 2024, untuk memutuskan apakah Yoon benar-benar melanggar hukum. Namun, tim hukum Yoon menyatakan bahwa presiden yang dimakzulkan tersebut tidak akan hadir dalam sidang pertama ini karena masalah keamanan. “Karena ada kekhawatiran soal keselamatan, Presiden Yoon tidak bisa menghadiri persidangan pada 14 Januari,” ujar pengacara Yoon, Yoon Kab-keun. Meski demikian, persidangan akan tetap berjalan tanpa kehadirannya, seperti yang terjadi pada kasus pemakzulan mantan presiden Roh Moo-hyun pada 2004 dan Park Geun-hye pada 2016-2017.
Selain persidangan, tim penyidik yang bekerja sama dengan Kantor Investigasi Korupsi (CIO) sedang mempersiapkan langkah baru untuk menangkap Yoon atas tuduhan pemberontakan. Sebelumnya, upaya penangkapan gagal setelah pengawal presiden menghalangi penyidik. Namun, jika surat perintah penangkapan terbaru diterima, Yoon bisa menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang pernah dijatuhi hukuman dan ditangkap.
