Pada Selasa pagi, 14 Januari 2025, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik jarak pendek, yang jatuh di Laut Timur. Peluncuran rudal tersebut diyakini sebagai upaya untuk mengirimkan pesan kepada pemerintahan Presiden AS terpilih, Donald Trump, yang akan kembali menjabat minggu depan. Hal ini disampaikan oleh para ahli militer di Korea Selatan.
Peluncuran rudal juga terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, yang berada di Korea Selatan untuk serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi negara-negara tetangga Asia. Iwaya dijadwalkan untuk memperkuat hubungan bilateral sebelum pemerintahan Trump dimulai.
Menurut laporan militer Korea Selatan, beberapa rudal balistik jarak pendek ditembakkan ke Laut Timur sekitar pukul 09.30 waktu setempat, di dekat wilayah Ganggye, Korea Utara. Para ahli militer menyatakan bahwa rudal tersebut terbang sejauh 250 kilometer sebelum akhirnya mendarat di laut.
Korea Selatan dan Amerika Serikat segera mendeteksi persiapan peluncuran rudal tersebut dan memantau pergerakan rudal sejak dini. Kedua negara mempertahankan kesiapsiagaan penuh, berbagi informasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan peluncuran lebih lanjut. Pasukan militer Korea Selatan dan AS juga menguatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman lainnya dari Korea Utara.
Pemerintah Korea Selatan mengecam tindakan ini, dengan Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengingatkan bahwa peluncuran tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. “Seoul akan menghadapi provokasi semacam ini dengan respons tegas, mengandalkan postur keamanan yang kuat dan aliansinya dengan AS,” ungkapnya.
Para pengamat internasional berpendapat bahwa peluncuran rudal tersebut mungkin merupakan isyarat dari Korea Utara kepada pemerintahan baru di AS. “Peluncuran ini bisa jadi dimaksudkan untuk memberikan tekanan menjelang masa jabatan kedua Presiden Trump,” kata Yang Moo-jin, Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, langkah Korea Utara ini semakin menambah ketidakpastian yang harus dihadapi oleh negara-negara tetangga dan komunitas internasional menjelang pemerintahan baru di AS.