Tag Archives: Kecerdasan Buatan

https://orkutluv.com

Revolusi Digital Hukum: UEA Andalkan AI untuk Rancang Undang-undang

Uni Emirat Arab (UEA) mengambil langkah revolusioner dengan menjadi negara pertama yang mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembuatan dan revisi undang-undang, baik di tingkat lokal maupun federal. Langkah inovatif ini dimulai dengan pembentukan Regulatory Intelligence Office, lembaga baru yang disahkan oleh kabinet UEA dan bertugas untuk merancang serta mengelola sistem legislasi berbasis AI secara terintegrasi bersama otoritas setempat.

Kantor ini akan bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk menerapkan sistem yang memungkinkan komputer menyusun berbagai bentuk regulasi, termasuk peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, hingga layanan publik. Inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat proses legislatif dan meningkatkan presisi hukum. Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, pemimpin Dubai sekaligus Perdana Menteri dan Wakil Presiden UEA, menyebut teknologi ini sebagai transformasi besar dalam sistem hukum modern.

Selain mempercepat proses, AI juga akan memantau secara real-time dampak dari kebijakan yang diterapkan terhadap masyarakat dan perekonomian, melalui basis data hukum digital. Langkah ini sejalan dengan penunjukan Sultan al-Olama sebagai Menteri AI pertama di dunia dan peluncuran Strategi AI nasional oleh UEA. Pemerintah memperkirakan pada tahun 2030, pemanfaatan AI dapat memangkas biaya operasional hingga 50% dan meningkatkan Produk Domestik Bruto negara sebanyak 35%, sekaligus mempercepat legislasi hingga 70%.

Indonesia Dorong Tata Kelola AI Berbasis Manusia di Forum BRICS

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang kolaboratif dan berkeadilan dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil. Ia menyampaikan bahwa AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan kekuatan besar yang merevolusi dunia kerja, termasuk di Indonesia. Dengan perubahan besar tersebut, Yassierli mengingatkan bahwa transformasi ini harus dikelola secara bijak dan inklusif agar membawa manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Yassierli, AI memiliki dua sisi tantangan, yaitu peluang untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta risiko memperdalam ketimpangan sosial jika tata kelolanya tidak memperhatikan aspek keadilan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memandang AI sebagai kekuatan positif yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan pendekatan berpusat pada manusia. Tujuan utamanya adalah memperluas peluang, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia menerapkan empat fokus utama, yakni mendorong inklusi digital dengan memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk pedesaan dan pekerja informal, mendapatkan akses teknologi. Indonesia juga menyiapkan keterampilan baru melalui pelatihan vokasi modern bekerja sama dengan sektor industri dan pendidikan. Selain itu, sistem perlindungan sosial diadaptasi untuk mendukung transisi tenaga kerja, seperti lewat Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan. Terakhir, dialog sosial yang inklusif terus dikembangkan untuk memastikan seluruh pihak terlibat dalam perumusan kebijakan AI yang adil. Indonesia pun mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global dalam bidang keterampilan digital dan inovasi berbasis keadilan.

Bappenas Siapkan AI untuk Perkuat Pertahanan dan Kebijakan Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang mekanisme berbasis kecerdasan buatan untuk mengolah serta menganalisis informasi strategis secara lebih efektif. Langkah ini bertujuan agar informasi yang dikelola Bappenas dapat dimanfaatkan dalam kerja sama dengan Dewan Ketahanan Nasional (DKN) guna memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara. Dalam keterangannya di Jakarta, Rachmat menekankan pentingnya pengelolaan informasi strategis dalam perencanaan kebijakan nasional, mengingat penguasaan data menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan pertahanan negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai sumber utama data negara yang perlu dilindungi serta dioptimalkan fungsinya. Sementara itu, Bappenas akan memperkuat sistem informasi strategis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan agar setiap kebijakan yang dirumuskan lebih berbasis data dan mampu merespons tantangan global yang terus berkembang. Menurut Rachmat, ketahanan nasional tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga mencakup strategi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, kerja sama antara Bappenas dan DKN dianggap sebagai langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan arah pembangunan negara.

Dalam pertemuan tersebut, DKN menegaskan komitmennya untuk menyesuaikan program kerja dengan agenda pembangunan nasional yang telah dirancang oleh Bappenas. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah penguatan sistem informasi strategis yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan efektif dalam menjaga ketahanan nasional.