Tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) kini tengah menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk membongkar lokasi wisata tersebut. Keputusan ini diambil menyusul dugaan bahwa tempat wisata itu turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang melanda wilayah Jabodetabek.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (5/3), Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho, mengonfirmasi bahwa pihak JLJ bertanggung jawab dalam pengelolaan Hibisc Fantasy Puncak. Wahyu juga menjelaskan bahwa pengelolaan tempat wisata tersebut dilakukan bersama dengan mitra bisnis mereka, yaitu PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN 8), sebuah perusahaan milik negara.
“Pengelolaan objek wisata ini dilakukan oleh Jaswita Lestari Jaya, bekerja sama dengan mitra bisnisnya serta PTPN 8,” ujar Wahyu.
PT Jaswita Lestari Jaya sendiri merupakan anak usaha dari PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar yang berdiri pada 8 Februari 2018 dengan modal awal sebesar Rp60 miliar. Dari segi kepemilikan saham, Jaswita Jabar memegang 70 persen saham, sementara sisanya dimiliki oleh pihak swasta. Namun, laporan menunjukkan bahwa nilai saham perusahaan telah mengalami penyesuaian, dan pada 2022, saham Jaswita Jabar tetap mendominasi sebesar 70 persen.
Pelanggaran Izin Penggunaan Lahan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak berdasarkan dugaan pelanggaran izin penggunaan lahan. Menurut laporan yang diterima, JLJ awalnya hanya mengajukan izin untuk penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun, dalam prakteknya, tempat wisata ini diperluas hingga mencapai 15.000 meter persegi, yang dianggap melanggar ketentuan yang telah disepakati.
Dedi Mulyadi, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (6/3), menegaskan bahwa pembongkaran tempat wisata harus dilakukan sesuai perintah. “Karena tidak dibongkar secara sukarela oleh pengelola, saya perintahkan pembongkaran mulai hari ini. Kami juga meminta dukungan dari Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Bogor,” tulisnya.
Banjir dan Dampaknya di Kabupaten Bogor
Kebijakan ini muncul di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Bogor pada Minggu (2/3). Banjir tersebut telah mempengaruhi 28 desa di 16 kecamatan, mengakibatkan kerusakan serius di beberapa daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat juga melaporkan adanya tanah longsor, angin kencang, dan beberapa korban yang dilaporkan hanyut akibat bencana tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku hingga 17 Maret 2025. Dalam situasi darurat ini, pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan memperbaiki pengelolaan wilayah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung tindakan tegas pemerintah demi penataan kota yang lebih baik, sementara yang lain menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola wisata dengan bijak. Apapun hasilnya, masyarakat menunggu apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan Puncak yang rawan bencana.