Pada 26 April 2025, Pakistan menyerukan dilakukannya penyelidikan independen terkait serangan yang terjadi di Kashmir, yang menewaskan puluhan wisatawan asal India. Pemerintah India segera menuduh Pakistan terlibat dalam insiden tersebut, namun Islamabad dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam penyelidikan internasional. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, menegaskan dukungan penuh terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, serta pentingnya menghormati prinsip perdamaian dan hukum internasional.
Serangan yang terjadi pada hari Selasa sebelumnya itu mengakibatkan 25 wisatawan asal India dan satu warga Nepal tewas. India menuduh dua dari tiga pelaku serangan tersebut berasal dari Pakistan, tetapi klaim ini langsung dibantah oleh pihak Pakistan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, bersumpah akan mengejar para pelaku hingga ke ujung dunia dan berjanji akan memberikan hukuman yang berat bagi mereka yang terlibat.
Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat, dengan seruan dari politisi India untuk mengambil langkah militer. Pakistan merespons dengan menutup wilayah udaranya bagi maskapai India, sementara India memilih untuk menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960. Setelah empat tahun tanpa insiden besar, bentrokan senjata kembali pecah di sepanjang perbatasan Kashmir. Sementara itu, pasukan India terus melakukan operasi pencarian di wilayah tersebut, menghancurkan rumah-rumah yang diduga milik militan, termasuk tempat tinggal seorang tersangka yang telah lama hilang. Ketegangan ini juga menyebabkan perubahan rute penerbangan, yang berdampak pada peningkatan biaya operasional dan waktu tempuh maskapai.
