Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga. Keputusan ini diambil setelah rapat yang digelar di Istana, menyusul kendala yang dihadapi perusahaan tambang tersebut akibat insiden kebakaran di fasilitas smelter mereka.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa larangan ekspor konsentrat tembaga sebenarnya telah diberlakukan sejak akhir tahun 2024. Namun, dengan kondisi darurat yang terjadi akibat kebakaran, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan khusus untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.
“Sebagai Menteri ESDM, tugas saya adalah memastikan agar pabrik dapat segera beroperasi kembali. Alhamdulillah, kita sudah menemukan jalan tengah bahwa pembangunan smelter akan rampung pada bulan Juni,” ujar Bahlil usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (19/2).
Keputusan yang Menguntungkan Semua Pihak
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Pemerintah berupaya mencegah ribuan pekerja Freeport kehilangan pekerjaan akibat produksi yang terhenti. Selain itu, keputusan ini juga diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Freeport dan Indonesia.
“Jika ekspor tetap dilarang tanpa ada solusi, maka puluhan ribu pekerja berisiko dirumahkan. Selain itu, negara juga bisa mengalami kerugian karena pendapatan dari sektor tambang menurun,” jelasnya.
Mengingat konsentrat yang menumpuk akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan, Freeport bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga 40 persen. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan industri pertambangan nasional.
“Kalau tempat penyimpanan (stockpile) penuh, otomatis produksi akan terhenti. Ini bisa berdampak luas,” ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2).
Freeport Tetap Kena Sanksi
Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran dengan izin ekspor, Freeport tetap dikenakan sanksi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kenaikan pajak ekspor sebagai bentuk kompensasi atas perpanjangan izin tersebut.
“Pajak ekspor kita naikkan, sehingga Freeport harus membayar lebih besar ke negara dibandingkan sebelumnya,” ungkap Bahlil.
Sebelumnya, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan habisnya izin tersebut, perusahaan tambang ini seharusnya tidak diperbolehkan lagi mengekspor bahan mentah tembaga pada tahun ini.
Namun, dengan adanya kebakaran di fasilitas smelter mereka, Freeport tidak dapat mengolah konsentrat yang telah ditambang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memberikan kelonggaran izin ekspor untuk sementara waktu.
Dengan kebijakan ini, diharapkan Freeport dapat segera menyelesaikan pembangunan smelter mereka sesuai target, sehingga Indonesia bisa beralih dari ekspor bahan mentah menuju industri hilirisasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 🚀