Presiden China, Xi Jinping, pada 17 Desember 2024, mengonfirmasi eksekusi mati terhadap mantan pejabat tinggi negara yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi besar. Keputusan ini merupakan bagian dari kampanye anti-korupsi yang telah dijalankan oleh Xi sejak awal masa pemerintahannya, yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi yang sudah lama merajalela dalam struktur pemerintahan dan partai komunis China.
Mantan pejabat yang dieksekusi mati tersebut adalah Zhang Wei, seorang pejabat senior yang sebelumnya menjabat sebagai kepala biro perencanaan ekonomi di salah satu provinsi besar di China. Zhang Wei terbukti terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan suap miliaran yuan, serta penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Keputusan untuk mengeksekusi Zhang Wei ini dianggap sebagai langkah tegas dari Presiden Xi Jinping untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di seluruh level pemerintahan.
Kampanye anti-korupsi yang digulirkan Xi Jinping telah menjerat banyak pejabat tinggi Partai Komunis China selama beberapa tahun terakhir. Meski banyak dipuji karena keberhasilannya memberantas penyalahgunaan kekuasaan, kampanye ini juga menuai kontroversi, dengan beberapa pihak menilai bahwa langkah tersebut digunakan untuk memperkuat kontrol politik Xi dan menyingkirkan rival-rival politiknya. “Kampanye ini sangat penting untuk menjaga integritas pemerintah dan membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada,” kata seorang analis politik dari Beijing.
Masyarakat China sebagian besar mendukung hukuman mati ini, mengingat ketegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi yang telah merusak kepercayaan publik. Namun, beberapa organisasi internasional menyoroti bahwa hukuman mati yang diterapkan dalam kasus korupsi ini kembali membuka perdebatan tentang pelaksanaan hukuman mati di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih ketat.
Eksekusi mati terhadap mantan pejabat China ini menjadi simbol dari tekad Presiden Xi Jinping dalam memerangi korupsi di negara tersebut. Meski menuai pro dan kontra, keputusan ini menunjukkan bagaimana kampanye anti-korupsi yang digulirkan oleh Xi terus mendapatkan perhatian global, baik dari segi efektivitas maupun dampaknya terhadap politik dalam negeri China.