Tag Archives: Ekonomi

Transformasi Hilirisasi di Gresik: Kolaborasi Perusahaan dan Masyarakat Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Gresik, yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini didukung oleh kolaborasi antara perusahaan besar, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berhasil menjadikan wilayah ini sebagai pusat pengolahan mineral. Berdasarkan hasil kajian terbaru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, pendekatan inovatif dalam pengolahan mineral terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih maksimal bagi kawasan tersebut.

Penelitian yang dipimpin oleh Hendi Subandi menyoroti peran strategis PT Freeport Indonesia (PT FI) dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Dalam laporan berjudul “Kolaborasi Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan dalam Optimalisasi Hilirisasi Mineral,” Hendi menguraikan berbagai program pemberdayaan yang telah diinisiasi oleh PT FI. Salah satu program unggulan adalah forum komunikasi yang disebut “Rembuk Akur,” yang melibatkan UMKM dan perangkat desa dari sembilan desa sekitar perusahaan.

Tujuan utama forum ini adalah menjembatani kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan potensi lokal di Gresik. Inisiatif ini berhasil menarik lebih dari 2.000 pelamar dari masyarakat setempat. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam mencocokkan keterampilan pelamar dengan kebutuhan industri. Kendati begitu, program ini menunjukkan bahwa pengolahan mineral di Gresik tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal.

Selain itu, PT FI juga memberikan prioritas kepada UMKM lokal di berbagai sektor seperti konstruksi, katering, keamanan, dan pengelolaan limbah. Salah satu contohnya adalah pengadaan seragam batik khas Gresik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Langkah ini tidak hanya mempererat hubungan perusahaan dengan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya model kolaborasi hexahelix untuk mendukung pengolahan mineral yang inklusif. Model ini melibatkan enam elemen utama, yaitu perusahaan, pemerintah daerah, LSM, institusi akademik, UMKM, dan media. Dengan pendekatan ini, berbagai tantangan dapat diatasi lebih efektif. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mendukung, institusi pendidikan dapat menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, sementara media berperan mempublikasikan keberhasilan program.

Selain dampak ekonomi, pengolahan mineral juga membawa manfaat sosial yang signifikan. Kerja sama yang baik antar pihak memungkinkan operasional perusahaan berjalan dengan berkelanjutan, sementara masyarakat sekitar merasakan dampak positif. Salah satu usulan dari penelitian ini adalah pendanaan untuk pengembangan Sentra IKM Songkok Kemuteran dan Sentra IKM Mesin Logam di Pelemwatu Menganti, guna memperluas peluang bagi UMKM berkontribusi dalam industri pengolahan mineral.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, tim peneliti merekomendasikan penguatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Hal ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang. PT FI juga memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE sebagai pusat inovasi, yang dirancang untuk memberdayakan UMKM agar mampu bersaing di tingkat industri besar.

Hendi menyimpulkan bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM di Gresik memiliki potensi besar untuk berkembang dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan besar seperti PT FI. Penelitian ini menegaskan bahwa pengolahan mineral bukan hanya soal pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang inklusif, di mana masyarakat setempat turut mendapatkan manfaatnya.

Ekonomi Vietnam Tembus 7,09%, Hampir Capai Target Ambisius Prabowo

Leave a reply

Vietnam mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,09% sepanjang tahun 2024. Pencapaian ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dan semakin mendekati target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam didorong oleh ekspor yang kuat dan arus masuk investasi asing yang signifikan. Total nilai ekonomi Vietnam mencapai US$476,3 miliar, meningkat pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam berhasil memanfaatkan posisinya sebagai pusat manufaktur regional untuk menarik investasi dan meningkatkan volume ekspor. Ini mencerminkan betapa pentingnya sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Data dari Kantor Statistik Umum (GSO) Vietnam menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) tumbuh 7,55% pada kuartal keempat 2024, yang merupakan pertumbuhan kuartalan tercepat dalam lebih dari dua tahun. Kepala GSO, Nguyen Thi Huong, menyatakan bahwa hasil ini adalah pencapaian positif di tengah berbagai tantangan, termasuk bencana alam. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi Vietnam meskipun menghadapi kondisi yang sulit.

Ekspor Vietnam pada tahun 2024 tumbuh sebesar 14,3% menjadi US$405,53 miliar, dengan pengiriman barang elektronik, telepon pintar, pakaian, dan hasil pertanian sebagai kontributor utama. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan Vietnam dalam memperluas pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk-produk mereka di pasar global. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi produk sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pencapaian ini mengesankan, tantangan tetap ada di sektor perbankan dan real estat. Laporan dari Oxford Economics memperingatkan bahwa meskipun data pertumbuhan positif, pertumbuhan kredit masih berada di bawah tren. Ini menunjukkan bahwa stabilitas sektor keuangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Vietnam telah menetapkan target pertumbuhan PDB resmi sebesar 6,5% hingga 7% untuk tahun 2025. Perdana Menteri Pham Minh Chinh bahkan menargetkan pertumbuhan sebesar 8% dalam jangka panjang. Ini mencerminkan ambisi Vietnam untuk terus meningkatkan kinerja ekonominya dan bersaing dengan negara-negara lain di kawasan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,09%, semua pihak kini diajak untuk melihat peluang yang ada bagi Vietnam di masa depan. Keberhasilan dalam mencapai target-target ambisius akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan momentum positif saat ini. Melalui strategi yang tepat, Vietnam dapat terus melaju sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara.

Hilirisasi Gresik: Kolaborasi antara Perusahaan dan Masyarakat Buka Peluang Ekonomi Baru

Leave a reply

Kabupaten Gresik, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, telah menyaksikan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini tidak terlepas dari sinergi antara perusahaan besar, pemerintah lokal, dan masyarakat setempat yang mendorong kawasan ini menjadi pusat hilirisasi mineral. Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, ditemukan bahwa pendekatan inovatif dalam hilirisasi mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih optimal bagi daerah tersebut.

Penelitian yang dipimpin oleh Hendi Subandi ini mengungkapkan peran krusial PT Freeport Indonesia (PT FI) dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Dalam laporan yang berjudul “Membangun Kemitraan antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan untuk Optimalisasi Hilirisasi”, Hendi menjelaskan bahwa PT FI telah melaksanakan sejumlah program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu program utama yang dijalankan adalah forum komunikasi bernama “Rembuk Akur” yang melibatkan pelaku UMKM dan pemerintah desa dari sembilan desa sekitar perusahaan.

Forum ini bertujuan untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan potensi yang ada di Gresik. Upaya ini berhasil menarik lebih dari 2.000 pelamar dari masyarakat lokal, meskipun masih ada tantangan terkait dengan kesesuaian keterampilan yang dimiliki pelamar dengan kebutuhan perusahaan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi mineral di Gresik tidak hanya memberikan peluang pekerjaan, tetapi juga membuka jalan bagi pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, PT FI juga mengutamakan UMKM lokal dalam berbagai sektor pendukung seperti konstruksi, catering, pengamanan, dan pengelolaan limbah. Salah satu contoh konkret adalah pengadaan logistik untuk perusahaan, yang melibatkan UMKM lokal dalam pembuatan seragam batik khas Gresik. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Penelitian ini juga mencermati pentingnya model kemitraan hexahelix dalam mendukung hilirisasi yang lebih inklusif. Model ini melibatkan enam pihak kunci, yaitu perusahaan hilirisasi, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia akademik, UMKM, dan media. Dengan menggunakan pendekatan ini, berbagai tantangan dalam proses hilirisasi dapat diselesaikan secara lebih komprehensif. Misalnya, pemerintah daerah dapat merancang regulasi yang mendukung, lembaga pendidikan dapat menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, LSM dapat menjadi fasilitator dialog antara pihak terkait, dan media dapat mempromosikan keberhasilan program yang ada.

Selain manfaat ekonomi, hilirisasi juga membawa dampak sosial yang besar. Kerja sama antara berbagai pihak memastikan bahwa kegiatan perusahaan dapat berjalan berkelanjutan, sementara masyarakat juga merasakan dampak positif yang nyata. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah pendanaan untuk Sentra IKM Songkok Kemuteran dan Sentra IKM Mesin Logam Pelemwatu Menganti, yang bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk berkontribusi dalam industri smelter.

Untuk menjaga keberlanjutan program ini, tim peneliti juga menyarankan adanya penguatan program pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal. Ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten guna memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. PT FI juga memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE sebagai pusat inovasi untuk memberdayakan UMKM lokal agar dapat bersaing di tingkat industri besar.

Hendi percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM di Gresik memiliki potensi besar untuk berkembang dan memenuhi standar yang diterapkan oleh perusahaan besar seperti PT FI. Penelitian ini menegaskan bahwa hilirisasi mineral bukan hanya soal eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem industri yang inklusif, yang memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat setempat.

Pengusaha Ritel Bantah Sudah Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Leave a reply

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan bahwa anggotanya tidak memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen kepada konsumen. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Aprindo, Solihin, untuk menjawab kabar yang beredar di masyarakat.

“Saya sudah memeriksa seluruh anggota Aprindo, tidak ada satu pun yang menetapkan tarif PPN menjadi 12 persen. Dari 20 ribu gerai ritel yang tergabung dalam asosiasi kami, tidak ada yang mengubah tarif tersebut,” ujar Solihin, Jumat (3/1), seperti dikutip dari Antara.

Persiapan Menghadapi Aturan Baru

Solihin mengungkapkan bahwa peritel sempat bersiap untuk mengubah harga barang menjelang pengumuman resmi kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah pengumuman tersebut, anggota Aprindo tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen, sesuai regulasi.

“Kami sudah menyiapkan price tag baru, tetapi tidak digunakan. Kami mengikuti peraturan yang berlaku. Jika ada anggota Aprindo yang terbukti menaikkan tarif di luar aturan, masyarakat dapat melaporkannya langsung kepada saya,” tegas Solihin.

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kenaikan ini tidak menyasar barang kebutuhan pokok atau jasa yang digunakan oleh masyarakat umum.

“Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, yaitu barang tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah (PPnBM). Barang tersebut dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12).

Contoh Barang yang Terdampak

Prabowo memberikan contoh jenis barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya:

Pesawat jet pribadi
Kapal pesiar atau yacht
Rumah mewah dengan nilai di atas golongan menengah

“Barang-barang tersebut tergolong mewah dan umumnya hanya dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas,” lanjut Prabowo.

Komitmen Aprindo terhadap Aturan Pemerintah

Solihin menambahkan bahwa anggota Aprindo selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.

“Kami memastikan anggota Aprindo mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jadi, konsumen tidak perlu khawatir tentang adanya perubahan harga di luar ketentuan,” tutup Solihin.

Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang dikategorikan sebagai mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap dikenakan tarif PPN yang lama. Aprindo menjamin anggotanya mematuhi regulasi yang berlaku, memberikan rasa aman kepada konsumen dalam bertransaksi.

Presiden Prabowo: “Belum Bekerja Sudah Dicap Negatif, Mentalitas Rendah Harus Ditinggalkan!”

Leave a reply

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato yang tegas dalam acara Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta pada Senin (30/12). Dalam pidatonya, Prabowo merespons pihak-pihak yang sering mencibir pemerintahannya, yang baru berjalan sekitar dua bulan. Ia menekankan pentingnya mentalitas positif bagi bangsa dan bangsa Indonesia agar tidak terjebak dalam pemikiran negatif terhadap perkembangan negara.

Presiden Prabowo mengkritik beberapa pihak yang meskipun memiliki latar belakang pendidikan tinggi, malah cenderung merendahkan prestasi bangsa sendiri. “Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri, apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek, belum kita bekerja sudah mulai nyinyir,” ujar Prabowo. Ia menyatakan bahwa di Indonesia, masih ada segelintir orang yang merasa ragu terhadap kemampuan bangsa dan meragukan apa yang bisa dicapai oleh Indonesia.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus berusaha untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Ia meminta kepada jajaran pemerintah untuk lebih giat dalam menghentikan kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat. “Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan, penyelundupan dari luar ke dalam membahayakan kedaulatan Indonesia,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan arahan mengenai pelaksanaan RPJMN 2025-2029 kepada seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah. Musrenbangnas yang digelar di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, baik secara langsung maupun melalui video konferensi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga hadir dalam acara tersebut.

Prabowo berharap agar seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan jangka panjang, serta memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Indonesia. Sebagai pemimpin, ia menekankan bahwa untuk maju, bangsa Indonesia harus mempercayai kemampuan dan potensi yang dimiliki serta terus membangun sikap optimis dan kerja keras.

Natal Nasional 2024: Mengusung Semangat Kesederhanaan dan Harapan Baru yang Lebih Baik

Leave a reply

Jakarta – Natal Nasional 2024 mengusung tema “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem,” yang sarat makna dan relevan bagi umat Kristiani. Tema ini, dipilih oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengajak umat untuk terus bersemangat, memiliki harapan baru yang lebih baik, serta menjalani hidup dengan kesederhanaan. Thomas Djiwandono, Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024, menjelaskan bahwa Betlehem, sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus yang sederhana, menginspirasi harapan baru yang lebih baik. “Tema ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi umat Kristiani atas nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan inklusivitas,” ujar Thomas dalam siaran pers yang diterima pada Minggu (29/12/2024).

Perayaan Natal Nasional 2024 diadakan di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (28/12/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Agama Nasaruddin Umar, anggota Kabinet Merah Putih, Ketua Umum PGI, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak panti asuhan, penyandang disabilitas, serta 11.000 undangan dari kalangan Katolik dan Protestan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa tema Natal 2024 menyampaikan pesan tentang kesetiaan dan kesiapan dalam mengikuti panggilan Tuhan, yang sejalan dengan upaya Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. “Semakin lekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Sebaliknya, semakin besar jarak antara umat dan ajaran agamanya, semakin banyak risiko kerusakan, baik pada manusia maupun alam,” ujar Nasaruddin.

Sebagai ungkapan syukur dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antar-umat beragama, panitia Natal Nasional juga menyelenggarakan berbagai kegiatan bakti sosial dan ekologis, serta seminar. Kegiatan bakti sosial dilakukan di lima wilayah mulai Sabtu (16/11/2024) hingga Senin (23/12/2024). Di antara kegiatan tersebut adalah pemberian 427 paket sembako kepada korban letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penyerahan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia di dua lokasi.

Selain itu, bantuan sosial juga disalurkan ke Kota Manado, Sulawesi Utara, berupa 300 paket sembako dan 24 alat bantu untuk penyandang disabilitas dan lansia. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, disalurkan 150 paket sembako dan 6 alat bantu disabilitas kepada masyarakat terdampak bencana. Di Kabupaten Timika dan Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat, Papua, panitia menyerahkan 4.400 paket nutrisi makanan tambahan. Panitia juga memberikan 50 kitab suci kepada Keuskupan Agats dan 7 alat bantu disabilitas kepada Rumah Sakit LB Moerdani di Timika.

Pada Minggu (15/12/2024), panitia mengadakan aksi ekologi lintas agama, pemerintah, dan masyarakat melalui Gerakan Peduli Muara Gembong di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, pemberian bantuan kepada nelayan, dan tukar sampah dengan sembako.

Perayaan Natal Nasional 2024 tidak hanya menjadi momen untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga sebagai sarana memperkuat persaudaraan, kerukunan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Habiburokhman Balas Kritikan Mahfud MD, Ingatkan Jangan Hasut Publik Soal Prabowo

Leave a reply

Jakarta – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, angkat bicara terkait pernyataan kritis mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengenai wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan pengampunan kepada koruptor dengan syarat mengembalikan uang negara yang telah dicuri. Habiburokhman menanggapi kritik tersebut dengan nada tegas dan meminta agar Mahfud MD tidak membuat klaim yang bisa membingungkan publik.

“Pak Mahfud jangan menyebarkan isu bahwa Pak Prabowo mengajarkan pelanggaran hukum. Sebagai Menko Polhukam selama lima tahun, dia hanya memberi penilaian buruk dalam penegakan hukum, dengan skor 5. Apa yang bisa dinilai dari Mahfud?” ucap Habiburokhman saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan bahwa Prabowo tidak akan pernah memberikan instruksi yang bertentangan dengan hukum dalam kebijakan yang dibuatnya. Ia menilai bahwa perdebatan yang terjadi lebih kepada hal-hal kecil dan tidak substansial.

“Kita lebih sering memperdebatkan isu-isu kecil, sementara kita melupakan hal yang jauh lebih penting, yakni pemberantasan korupsi. Saya yakin, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat menafsirkan arahan Prabowo sesuai dengan peraturan yang ada,” tambahnya.

Mahfud MD: Pemberian Maaf pada Koruptor Bisa Membuat Hukum Rusak

Kritikan terhadap wacana Prabowo untuk memberi maaf kepada koruptor datang dari Mahfud MD, yang menilai bahwa ide tersebut dapat melanggar Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperburuk sistem hukum Indonesia yang sudah rumit.

Mahfud menegaskan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin kompleks, dan kebijakan memberikan maaf kepada pelaku korupsi bisa merusak integritas hukum. “Langkah ini justru akan memperburuk keadaan. Penegakan hukum akan semakin lemah dan rusak jika dibiarkan,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan niatnya untuk memberi kesempatan kepada koruptor yang bersedia mengembalikan uang yang telah dicuri, dengan catatan bahwa pengembalian tersebut bisa dilakukan secara diam-diam. “Kami memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin bertobat, dengan syarat mengembalikan uang yang telah dicuri,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir pada Kamis (19/12/2024).

Kritikan Mengenai Efektivitas Rencana Prabowo

Pernyataan Prabowo juga mendapat sorotan dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, korupsi kini semakin canggih, dan mengharapkan koruptor untuk secara sukarela mengembalikan uang yang telah dicuri adalah hal yang tidak realistis.

“Koruptor yang sudah dihadapkan ke meja hijau saja masih berusaha mengingkari perbuatannya, apalagi jika diharapkan untuk mengembalikan uang yang telah dicuri,” ujar Boyamin dalam wawancara pada Jumat (20/12/2024).

Boyamin menyebutkan bahwa meskipun secara teori, pengembalian uang negara bisa mengurangi hukuman, pelaksanaannya akan sangat sulit. Ia juga menekankan bahwa meskipun pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, Presiden memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan penuntutan melalui Kejaksaan Agung.

“Jika koruptor terbukti dengan niat jahat, mereka tidak bisa dibebaskan begitu saja. Namun, ada beberapa kasus yang bisa dianggap sebagai kesalahan prosedural, dan dalam hal ini, pengembalian uang bisa menjadi solusi,” tambah Boyamin.

Kesimpulan

Pernyataan Presiden Prabowo tentang memberi pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan uang negara memicu perdebatan panjang. Meskipun langkah tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi, tantangan dalam pelaksanaannya tetap besar. Wacana ini memerlukan pertimbangan matang, agar tujuan utama untuk memberantas korupsi tidak justru terhambat oleh celah hukum yang bisa merusak kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.

KKP Indonesia Catatkan PNBP Perikanan Tangkap Capai Rp966,02 Miliar

Leave a reply

Pada 25 Desember 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia mengumumkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap telah mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp966,02 miliar. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mencerminkan efektivitas kebijakan dan pengelolaan sektor perikanan oleh pemerintah Indonesia.

PNBP perikanan tangkap yang tercatat Rp966,02 miliar pada tahun 2024 merupakan hasil dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Dengan memperketat pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan perikanan tangkap, KKP berhasil meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini. Selain itu, program pemberdayaan nelayan dan penguatan sistem perizinan juga berkontribusi terhadap hasil positif ini.

Sektor perikanan tangkap menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, terutama bagi daerah-daerah pesisir. Dengan penerimaan PNBP yang terus meningkat, sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan sektor ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Keberhasilan KKP dalam mencatatkan PNBP yang tinggi tidak lepas dari penerapan kebijakan yang lebih ketat dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui sistem pengelolaan perikanan yang lebih transparan, seperti pemantauan melalui teknologi digital dan pembenahan sistem perizinan, KKP berhasil mengurangi praktek illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Hal ini berimbas langsung pada peningkatan penerimaan negara serta kelestarian sumber daya perikanan.

Pencapaian PNBP perikanan tangkap yang mencapai Rp966,02 miliar menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang lebih baik, sektor perikanan tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi, tetapi juga mendukung kelestarian sumber daya perikanan Indonesia di masa depan.

OJK Bakal Terbitkan Aturan Tentang Aset Kripto Jelang Transisi Dari Bappebti

Leave a reply

Pada 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan aturan baru mengenai pengawasan dan pengelolaan aset kripto di Indonesia, menjelang transisi pengawasan yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan ekosistem aset kripto yang lebih teratur serta aman. Dengan peralihan ini, OJK akan mengambil alih peran Bappebti dalam mengawasi transaksi aset kripto, baik itu pertukaran, investasi, maupun pengelolaan aset digital di Indonesia.

Aturan terbaru yang diterbitkan oleh OJK mencakup berbagai hal terkait dengan transaksi aset kripto, termasuk kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk memiliki izin dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan penyedia layanan aset kripto, seperti bursa atau platform perdagangan digital, kini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan ketat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan transparansi. Aturan ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap transaksi kripto yang melibatkan masyarakat umum untuk mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Aturan yang diterbitkan OJK ini bertujuan untuk menciptakan pasar aset kripto yang lebih aman dan terkendali. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kripto, terutama di kalangan investor ritel, OJK merasa penting untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar. Selain itu, OJK juga mengantisipasi potensi risiko yang terkait dengan volatilitas harga aset kripto yang dapat merugikan para investor jika tidak diawasi dengan baik.

Dengan adanya aturan baru ini, OJK mengharapkan transisi pengawasan dari Bappebti berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan aset kripto yang berkembang pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri semakin serius dalam mendorong regulasi yang jelas di sektor ini, terutama setelah semakin banyaknya partisipasi dari investor lokal maupun asing. OJK juga menyatakan siap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan terstruktur bagi industri kripto di Indonesia. Dengan aturan yang lebih jelas dan ketat, diharapkan sektor aset kripto akan berkembang lebih stabil dan aman, memberikan rasa percaya lebih bagi masyarakat dan investor. Ke depannya, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar utama untuk aset kripto yang terintegrasi dengan regulasi yang transparan dan dapat dipercaya.

Politik Peningkatan PPN: PDIP dan Gerindra Berseteru, Begini Latar Belakangnya

Leave a reply

Jakarta – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, menuai perdebatan sengit di kalangan elite politik. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur perubahan tarif tersebut.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP, disebutkan bahwa PPN 11 persen berlaku mulai 1 April 2022, dengan ketentuan tarif PPN bisa ditingkatkan menjadi 12 persen paling lambat pada 2025. Pasal 7 Ayat (3) menegaskan bahwa tarif PPN dapat diubah dalam rentang 5 hingga 15 persen.

Namun, baru-baru ini, polemik muncul di DPR terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab atas pengesahan Undang-Undang tersebut. Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mengkritik sikap PDIP yang kini menentang kenaikan tarif PPN, padahal partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan pengesahan RUU HPP.

Lini masa perjalanan UU HPP dimulai dengan pengusulan oleh pemerintah pada Mei 2021. RUU ini, yang pada awalnya dikenal dengan nama RUU KUP, berubah menjadi RUU HPP setelah mendapat pembahasan panjang di parlemen. Pembahasan yang dimulai pada Juni 2021 tersebut melibatkan berbagai fraksi, dengan delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU tersebut pada 29 September 2021.

Meski sebagian besar fraksi setuju, PKS menentang kenaikan PPN menjadi 12 persen. Partai ini berpendapat bahwa kenaikan PPN tersebut akan menghambat pemulihan ekonomi nasional, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

PDIP, yang sebelumnya menyetujui kenaikan tarif, menyatakan bahwa penguatan sistem perpajakan yang adil dan efektif adalah kunci keberlanjutan APBN. Namun, mereka juga menyuarakan pentingnya menjaga beban pajak bagi masyarakat kecil dan UMKM agar tidak terlalu membebani.

Di sisi lain, Gerindra mendukung program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Mereka berharap sistem perpajakan yang lebih transparan dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Perseteruan ini menunjukkan bahwa meski UU HPP sudah disahkan, perdebatan mengenai dampak dan implementasinya masih menjadi topik panas di kalangan politisi dan masyarakat.