Tag Archives: Digital

https://orkutluv.com

Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri Capai Rp12,83 Triliun pada Kuartal I-2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai Rp12,83 triliun. Jumlah ini diberikan kepada lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia, dan sudah mencakup 33,34 persen dari target penyaluran KUR tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp38,5 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa komitmen bank adalah memberikan pembiayaan yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran KUR Bank Mandiri difokuskan pada sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Penyaluran KUR pada kuartal I-2025 didominasi oleh sektor produksi, yang mencapai 59,88 persen, atau setara dengan Rp7,68 triliun. Sementara itu, sektor non-produksi tercatat sebesar Rp5,15 triliun.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi mencapai Rp3,81 triliun. Selain itu, sektor jasa produksi dan industri pengolahan juga mendapatkan porsi signifikan, yakni Rp2,71 triliun dan Rp984 miliar. Dari sisi segmen kredit, KUR Kecil mendominasi dengan total penyaluran sebesar Rp8,18 triliun, diikuti oleh KUR Mikro yang mencapai Rp4,64 triliun.

Dalam memastikan kualitas penyaluran, Bank Mandiri tetap mengutamakan kehati-hatian dalam analisis kredit, yang tercermin dalam rasio kredit bermasalah (NPL) yang terus membaik. Sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sektor produktif. Selain itu, Bank Mandiri terus mengembangkan ekosistem digital melalui platform seperti Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

Bawaslu Makassar Waspadai Politik Uang Pakai Aplikasi Digital

Makassar, 27 November 2024 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan teknologi digital dalam praktik politik uang pada Pemilu 2024. Menyusul meningkatnya penggunaan aplikasi dan platform digital untuk kampanye, Bawaslu menyatakan kewaspadaannya terhadap potensi praktik politik uang yang bisa disalurkan melalui transaksi online atau aplikasi perpesanan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Makassar, Amran Sulaiman, dalam sebuah rapat koordinasi pengawasan pemilu pada 27 November 2024.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak calon legislatif dan tim kampanye yang memanfaatkan aplikasi digital dan media sosial untuk menjangkau pemilih. Namun, menurut Amran, hal ini juga membuka peluang bagi praktik politik uang yang lebih sulit dideteksi. Aplikasi digital seperti e-wallet, transfer bank, hingga penggunaan platform pesan instan menjadi saluran baru bagi penyaluran dana yang melibatkan pemilih secara langsung. Oleh karena itu, Bawaslu Makassar menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan aplikasi digital selama masa kampanye.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bawaslu Makassar berencana bekerja sama dengan penyedia layanan aplikasi digital dan pihak berwenang lainnya untuk mengawasi transaksi dan komunikasi yang mencurigakan. Bawaslu juga akan meningkatkan pemantauan terhadap media sosial dan grup WhatsApp yang sering digunakan untuk melakukan kampanye politik uang. “Kami akan lebih proaktif dalam mendeteksi adanya transaksi mencurigakan dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani masalah ini,” tambah Amran.

Bawaslu juga berfokus pada edukasi kepada masyarakat untuk mengenali dan melaporkan jika menemukan indikasi politik uang. Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya politik uang dalam bentuk apapun terus dilakukan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Bawaslu berharap masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan pemilu, dengan melaporkan praktik-praktik yang melanggar aturan, terutama yang melibatkan politik uang digital.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu Makassar berkomitmen untuk mengawasi dengan ketat penggunaan aplikasi digital agar tidak dimanfaatkan untuk praktik politik uang yang merugikan demokrasi. Upaya ini diharapkan dapat menjaga integritas pemilu dan memastikan proses pemilihan yang lebih bersih dan adil.