Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang fokus untuk mengatasi dan mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah, yang terdiri dari aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau dilaporkan, telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Dengan penerimaan pajak yang diperkirakan masih rendah dari sektor ini, Sri Mulyani berencana untuk memperkenalkan sejumlah langkah strategis guna memperluas basis pajak dan menurunkan tingkat ketidakpatuhan pajak di masyarakat.

Salah satu rencana besar yang diusung oleh Sri Mulyani adalah memperkuat sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi ruang gerak ekonomi bawah tanah. Pemerintah berencana memperluas penggunaan teknologi informasi dan integrasi data antara berbagai lembaga, termasuk perpajakan, perbankan, dan sektor lainnya, untuk memudahkan pengawasan dan pengumpulan pajak. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, pemerintah berharap dapat mendeteksi aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pajak.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyarankan agar pajak dapat dikenakan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan kapasitas sektor-sektor informal, seperti pedagang kecil dan usaha mikro. Pemerintah sedang merumuskan kebijakan yang memungkinkan sektor-sektor ini untuk tetap berkontribusi terhadap pendapatan negara tanpa memberatkan mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi pelaku usaha kecil, sekaligus memberikan insentif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewajiban pajak.

Dengan memperluas cakupan pajak dari sektor ekonomi bawah tanah, Sri Mulyani berharap dapat meningkatkan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program sosial. Selain itu, penguatan sistem pajak yang lebih inklusif dan transparan akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Peningkatan pendapatan pajak juga dipandang sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada utang negara serta mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, meskipun rencana ini memiliki potensi besar, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari sektor swasta. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak terlalu memberatkan sektor-sektor yang rentan, sementara tetap mampu mengurangi praktik ekonomi bawah tanah yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan transparan.