Pada 8 November 2024, Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat layak untuk memimpin sebuah partai politik. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah diskusi yang berkembang mengenai potensi Jokowi terlibat lebih dalam dalam dunia politik setelah masa jabatannya berakhir. Menurut Projo, Jokowi memiliki pengalaman politik yang luas, visi yang jelas, serta kemampuan untuk menyatukan berbagai elemen di Indonesia.
Projo menilai bahwa Jokowi, sebagai Presiden Indonesia dua periode, telah menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat. Pengalaman politiknya yang panjang dianggap menjadi modal utama bagi Jokowi jika memilih untuk terjun lebih dalam lagi dalam ranah partai politik. Ia juga menyebut Jokowi memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas politik dan membawa perubahan positif dalam struktur pemerintahan.
Menurut Projo, keputusan Jokowi untuk menjadi ketua umum partai politik bisa menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi politik yang lebih kuat untuk Indonesia setelah masa pemerintahannya. Hal ini juga akan memungkinkan Jokowi untuk melanjutkan pengaruh politiknya dalam memajukan agenda-agenda pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Jokowi dipandang sebagai figur yang bisa membimbing partai politik dengan prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif selama masa pemerintahannya.
Meskipun demikian, beberapa pihak di luar Projo memberikan tanggapan yang beragam terkait kemungkinan Jokowi terlibat aktif dalam dunia partai politik setelah selesai menjabat presiden. Beberapa kalangan menilai bahwa Jokowi lebih cocok berperan sebagai figur netral yang fokus pada pembangunan dan menjaga keseimbangan politik negara. Meskipun demikian, wacana ini tetap menjadi topik yang menarik di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024.
Pernyataan Projo mengenai Jokowi yang layak menjadi Ketua Umum Partai Politik memperlihatkan bahwa ada banyak harapan terhadap peran Jokowi dalam politik Indonesia pasca-presiden. Keputusan tersebut akan sangat bergantung pada pertimbangan politik dan respons publik di masa yang akan datang.