Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan pentingnya pemerintah mengambil pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua. Ia menyayangkan bahwa kekerasan yang terus terjadi di wilayah tersebut telah menghambat masyarakat dalam menjalani kehidupan yang damai dan produktif. Menurutnya, potensi besar masyarakat Papua seharusnya diarahkan untuk pembangunan, bukan terus-menerus terkuras oleh konflik dan ketakutan.

Peristiwa tragis terbaru yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana 12 warga sipil menjadi korban tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB), menurut Mafirion adalah insiden keji yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka jalur komunikasi intensif dan berkelanjutan dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Mafirion mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Aceh. Ia menyebut bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari peran Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengusung pendekatan damai dan nonmiliter. Gus Dur dikenal luas karena membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga aktivis HAM, dalam suasana yang inklusif dan humanis.

Dengan mencontoh pendekatan tersebut, Mafirion percaya bahwa konflik di Papua juga bisa diurai demi terciptanya perdamaian abadi dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.