Category Archives: Ekonomi

Pemerintah Alokasikan Modal Awal Andantara Rp1.000 T dalam Draf UU BUMN

Indonesia menghadirkan langkah besar dalam dunia investasi dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang resmi diatur dalam perubahan terbaru Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui UU No. 19 Tahun 2003, yang kini telah mengalami perubahan ketiga, BPI Danantara akan mendapatkan suntikan dana awal yang sangat besar, yakni minimal Rp1.000 triliun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3G ayat (1), yang menyebutkan bahwa modal awal untuk badan ini berasal dari penyertaan modal negara (PMN) serta sumber lain yang dapat dipertimbangkan. Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ini, PMN yang dimaksud dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari dana tunai, barang milik negara, hingga saham negara di perusahaan BUMN yang sudah ada.

Tak hanya menyentuh masalah dana awal, perubahan undang-undang ini juga mengatur lebih lanjut tentang struktur operasional BPI Danantara. Dalam Pasal 3G ayat (3), disebutkan bahwa jumlah modal yang dibutuhkan oleh badan ini ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun.

Investasi Besar untuk Indonesia

Salah satu poin menarik dalam Pasal 3H adalah kewenangan yang dimiliki BPI Danantara untuk melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi BPI Danantara untuk mengelola dana negara secara efisien dengan cara yang terdiversifikasi, serta memperluas jangkauan investasi dalam dan luar negeri.

Namun, seperti halnya dalam investasi lainnya, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPI Danantara. Ketika badan ini meraih keuntungan, sebagian dari laba tersebut akan disetorkan sebagai kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Selain itu, pengelolaan risiko dalam investasi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, ada ketentuan yang mewajibkan BPI Danantara untuk melakukan pencadangan dana guna menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi atau untuk memperkuat modalnya. Ketentuan ini juga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan pembentukan BPI Danantara ini, diharapkan Indonesia dapat semakin memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional. Modal besar yang ditanamkan dalam badan ini tentu akan memberikan dampak positif jangka panjang, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengembangkan infrastruktur, maupun mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bagaimana Danantara Berusaha Jadi Raksasa Seperti Temasek?

Leave a reply

Pada 24 Februari 2025 mendatang, Indonesia akan menyaksikan peluncuran sebuah lembaga baru yang diharapkan mampu mengubah lanskap investasi nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara. Tak tanggung-tanggung, badan investasi ini akan memulai perjalanan dengan dana awal sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran negara, khususnya sisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pidato yang disampaikan pada Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa dana yang akan dialihkan ke Danantara ini bukanlah dana yang akan digunakan langsung, melainkan akan dikelola untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan. Danantara diharapkan bisa berperan dalam sektor-sektor vital seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, produksi pangan, dan lainnya.

Langkah besar ini tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: apakah ini langkah yang tepat bagi Indonesia? Sebagai lembaga yang belum memiliki rekam jejak panjang, dan dengan potensi pengelolaan dana sebesar ini, Danantara menghadapi tantangan besar. Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara dibentuk dengan tujuan untuk menyaingi Temasek di Singapura, sebuah lembaga investasi negara yang telah lama diakui kesuksesannya. Namun, apakah Indonesia sudah siap memiliki lembaga serupa yang dapat mengelola dana sebesar itu dengan tata kelola yang transparan?

Risiko dan Tantangan Pengelolaan Dana Besar

Lembaga ini akan mencakup 7 BUMN raksasa, antara lain Pertamina, PLN, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia yang akan dikelola secara terpusat. Dengan dana yang sangat besar, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. M Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance dari Indef, mengingatkan bahwa langkah pemerintah untuk menyerahkan dana publik dalam jumlah sebesar ini kepada lembaga yang baru dibentuk adalah sebuah langkah berani, tetapi juga penuh risiko. Menurutnya, pengelolaan dana besar yang tidak disertai sistem pengawasan yang memadai bisa membuka celah besar bagi penyalahgunaan, ketidaktransparanan, bahkan potensi korupsi.

Rizal mengungkapkan bahwa dengan pengalaman pengelolaan investasi yang minim, Danantara harus memiliki landasan hukum dan pengawasan yang jelas agar dana yang dialihkan tidak disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi akses penuh untuk mengawasi aktivitas Danantara. Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan juga harus dijamin agar publik bisa memantau setiap langkah yang diambil oleh lembaga ini.

Kekhawatiran Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Keberhasilan Danantara tentu akan sangat tergantung pada kemampuan lembaga ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola dana. Namun, Shofie Azzahrah, Peneliti dari Next Policy, menilai bahwa penyerahan dana sebesar itu kepada lembaga yang baru dibentuk bisa menimbulkan kekhawatiran, mengingat rekam jejak pengelolaan dana di Indonesia, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, yang berujung pada skandal besar. Tanpa pengawasan yang tepat, dana sebesar Rp325 triliun berisiko dikelola secara tidak efisien, atau bahkan disalahgunakan.

Shofie juga menambahkan bahwa tantangan terbesar bagi Danantara adalah memastikan bahwa BPK dan KPK dapat melakukan audit dan pengawasan secara independen, tanpa adanya batasan yang membatasi kewenangan mereka. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, Danantara bisa berkembang menjadi lembaga investasi yang kredibel dan mampu menarik investor asing, sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Harapan dan Jalan ke Depan

Danantara memiliki potensi untuk berkembang menjadi lembaga investasi yang besar seperti Temasek, namun untuk mencapai itu, pemerintah perlu memastikan bahwa tata kelola lembaga ini sudah siap. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci utama dalam menentukan apakah Danantara bisa meraih reputasi yang baik di dunia internasional. Jika langkah ini gagal dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Danantara justru akan menjadi proyek yang gagal, bahkan berisiko menjadi sarang penyimpangan baru di dunia investasi.

Keberhasilan atau kegagalan lembaga ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam mengelola dana yang sangat besar ini. Dengan pengawasan yang tepat, Danantara bisa menjadi contoh sukses pengelolaan investasi negara yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional.

Freeport Dapat Lampu Hijau! Ekspor Konsentrat Tembaga Resmi Diizinkan

Leave a reply

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga. Keputusan ini diambil setelah rapat yang digelar di Istana, menyusul kendala yang dihadapi perusahaan tambang tersebut akibat insiden kebakaran di fasilitas smelter mereka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa larangan ekspor konsentrat tembaga sebenarnya telah diberlakukan sejak akhir tahun 2024. Namun, dengan kondisi darurat yang terjadi akibat kebakaran, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan khusus untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.

“Sebagai Menteri ESDM, tugas saya adalah memastikan agar pabrik dapat segera beroperasi kembali. Alhamdulillah, kita sudah menemukan jalan tengah bahwa pembangunan smelter akan rampung pada bulan Juni,” ujar Bahlil usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (19/2).

Keputusan yang Menguntungkan Semua Pihak

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Pemerintah berupaya mencegah ribuan pekerja Freeport kehilangan pekerjaan akibat produksi yang terhenti. Selain itu, keputusan ini juga diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Freeport dan Indonesia.

“Jika ekspor tetap dilarang tanpa ada solusi, maka puluhan ribu pekerja berisiko dirumahkan. Selain itu, negara juga bisa mengalami kerugian karena pendapatan dari sektor tambang menurun,” jelasnya.

Mengingat konsentrat yang menumpuk akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan, Freeport bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga 40 persen. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan industri pertambangan nasional.

“Kalau tempat penyimpanan (stockpile) penuh, otomatis produksi akan terhenti. Ini bisa berdampak luas,” ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2).

Freeport Tetap Kena Sanksi

Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran dengan izin ekspor, Freeport tetap dikenakan sanksi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kenaikan pajak ekspor sebagai bentuk kompensasi atas perpanjangan izin tersebut.

“Pajak ekspor kita naikkan, sehingga Freeport harus membayar lebih besar ke negara dibandingkan sebelumnya,” ungkap Bahlil.

Sebelumnya, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan habisnya izin tersebut, perusahaan tambang ini seharusnya tidak diperbolehkan lagi mengekspor bahan mentah tembaga pada tahun ini.

Namun, dengan adanya kebakaran di fasilitas smelter mereka, Freeport tidak dapat mengolah konsentrat yang telah ditambang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memberikan kelonggaran izin ekspor untuk sementara waktu.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Freeport dapat segera menyelesaikan pembangunan smelter mereka sesuai target, sehingga Indonesia bisa beralih dari ekspor bahan mentah menuju industri hilirisasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 🚀

Bank Sinarmas dan Pos Indonesia Hadirkan Layanan Tarik & Setor Tunai di 4.800 Kantor Pos

Leave a reply

PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) resmi menghadirkan layanan setor dan tarik tunai di lebih dari 4.800 kantor pos di seluruh Indonesia. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses perbankan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Direktur Lending & Wholesale Banking Bank Sinarmas, Ekajaya, menjelaskan bahwa layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu menggunakan kartu debit. Cukup dengan mengakses aplikasi mobile banking SimobiPlus, pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Ekajaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas layanan keuangan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses perbankan.

“Kami memastikan setiap transaksi pasti akan berjalan dengan cepat, aman, dan nyaman bagi nasabah. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan di Indonesia,” kata Haris.

Dengan jaringan Kantor Pos yang luas, layanan ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara lebih efisien. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat semakin mendorong literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah.

Ekonomi Global Terancam Lesu Akibat Kebijakan Tarif Trump

Leave a reply

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif timbal balik terhadap semua mitra dagangnya memicu kekhawatiran luas. Keputusan ini, yang dikeluarkan pada Kamis (13/2), diyakini dapat memicu perang dagang global dan mempengaruhi prospek ekonomi dunia, yang telah stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Trump menandatangani memorandum yang memerintahkan pemerintahannya untuk menentukan tarif timbal balik setara terhadap setiap negara mitra dagang. Langkah ini dinilai bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional, namun justru menimbulkan dampak negatif bagi bisnis global. Sejumlah ahli ekonomi dan organisasi perdagangan memperingatkan potensi gangguan besar pada ekonomi AS dan negara mitra, serta ancaman terhadap kestabilan pasar global.

Menghancurkan Aturan Perdagangan Dunia

Sejumlah ekonom, termasuk Gary Clyde Hufbauer, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, menyebut langkah Trump sebagai perubahan mendalam dalam sistem perdagangan internasional. Hufbauer menjelaskan bahwa dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), konsep “timbal balik” biasanya merujuk pada keseimbangan konsesi yang diberikan dan diterima oleh masing-masing negara. Namun, Trump telah mendefinisikan ulang istilah ini, menetapkan tarif berdasarkan negara per negara, bukan dalam konteks kesepakatan yang lebih besar.

Dengan cara ini, tarif yang dikenakan AS diperkirakan akan lebih tinggi rata-rata sekitar 10 hingga 15 persen. Hufbauer menambahkan, meskipun tarif ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah AS, namun dampaknya terhadap ekonomi domestik bisa sangat merugikan, termasuk penurunan pertumbuhan PDB.

Ketidakpastian Mengganggu Rantai Pasokan dan Konsumsi

Dalam pernyataannya, Federasi Ritel Nasional (NRF) yang mewakili sektor ritel AS, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasokan secara signifikan. David French, wakil presiden eksekutif NRF, menyatakan bahwa langkah ini berisiko meningkatkan harga barang bagi konsumen AS dan mengurangi daya beli rumah tangga. Selain itu, dengan semakin turunnya indeks sentimen konsumen di AS, ketidakpastian yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan ini menjadi masalah besar bagi ekonomi domestik.

Uni Eropa juga mengkritik kebijakan tarif ini, menyebutkan bahwa tarif baru akan merugikan ekonomi AS itu sendiri dengan meningkatkan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Komisi Eropa, tarif adalah bentuk pajak yang membebani konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inflasi.

Ancaman Terhadap Ekonomi Global

Ekonom internasional pun memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump berisiko mengguncang ekonomi global. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, menjelaskan bahwa perang dagang yang melibatkan tarif tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global secara drastis. Ia menyebutkan bahwa tarif yang lebih tinggi, jika disertai dengan tindakan balasan dari negara lain, akan menciptakan “lingkaran setan” yang merugikan pasar dunia.

Studi oleh Peterson Institute juga mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump terhadap negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Tiongkok berpotensi membebani rumah tangga AS dengan kenaikan pajak lebih dari USD 1.200 per tahun. Selain itu, negara-negara berkembang seperti India, Brasil, Vietnam, serta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya kemungkinan akan merasakan dampak yang lebih berat. Mereka yang menghadapi perbedaan tarif yang besar terhadap barang-barang AS akan tertekan dengan biaya yang meningkat akibat kebijakan ini.

Konsekuensi yang Lebih Luas

Meskipun kebijakan tarif ini berfokus pada negara mitra dagang besar seperti Tiongkok dan Kanada, dampaknya diprediksi akan terasa lebih luas. Bagi AS sendiri, kebijakan ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi domestik, memicu inflasi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor ke pasar AS akan merasakan dampak berat dari kebijakan ini.

Kebijakan Trump ini berpotensi memperburuk ketegangan dagang internasional, dan memicu persaingan tarif antar negara yang tak terhindarkan. Dalam jangka panjang, kekhawatiran ini akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global, yang sudah rapuh akibat ketidakpastian pasar global dan geopolitik.

Dengan langkah yang penuh risiko ini, AS harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi yang lebih besar yang dapat terjadi terhadap perdagangan global, kestabilan ekonomi, dan hubungan antar negara.

China Klarifikasi Tujuan Kerja Sama BRICS: Tidak Menargetkan AS, Fokus pada Pembangunan Global

Leave a reply

Pemerintah China menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka menciptakan mata uang bersama dan “mempermainkan” dolar AS. Dalam konferensi pers pada Senin (17/2), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa BRICS bukanlah platform yang dirancang untuk menargetkan pihak tertentu, melainkan untuk mempererat kerja sama antara negara-negara berkembang.

Guo Jiakun menjelaskan bahwa BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, berfokus pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia menambahkan bahwa BRICS tidak bertujuan untuk menciptakan konfrontasi blok atau konflik dengan negara ketiga, seperti yang dikemukakan Trump. Selain itu, Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China siap bekerja dengan negara anggota BRICS lainnya untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa negara-negara BRICS takut membicarakan usulan tersebut karena ancamannya untuk mengenakan tarif besar. Trump juga menyoroti keberadaan BRICS yang didirikan untuk tujuan yang buruk dan menyatakan bahwa negara-negara BRICS tidak ingin berurusan dengan masalah tersebut. Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyerukan de-dolarisasi dalam pertemuan BRICS tahun 2023, dengan mengusulkan agar negara-negara BRICS memperluas penyelesaian transaksi dalam mata uang nasional mereka.

BRICS saat ini terdiri dari 10 negara anggota: Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun berkembang, BRICS tetap menggunakan nama yang telah ada dan memiliki pengaruh besar, dengan menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global.

Benarkah Family Office Bisa Banjiri RI dengan Investasi? Ini Kata Luhut

Leave a reply

Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk family office, sebuah konsep yang bertujuan untuk menarik keluarga kaya dari luar negeri agar menyimpan dananya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa banyak keluarga kaya internasional yang tertarik untuk menempatkan kekayaannya di Tanah Air, dan pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Luhut mengungkapkan bahwa family office yang tengah dirancang pemerintah telah mendapat perhatian dari beberapa investor asing. Ia bahkan mengklaim bahwa sudah ada beberapa investor yang mendaftar dan siap untuk berinvestasi begitu skema tersebut diterapkan. Luhut optimis bahwa dengan adanya konsep ini, dana besar dari luar negeri akan mengalir ke Indonesia, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Menanggapi Potensi Family Office

Meski demikian, para analis memiliki pandangan yang lebih skeptis terkait efektivitas family office sebagai instrumen untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, berpendapat bahwa family office bukanlah cara yang efektif untuk menggerakkan investasi dalam jumlah besar. Menurutnya, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa family office menjadi andalan dalam mendatangkan investasi luar negeri.

Ronny lebih lanjut mengungkapkan bahwa family office mungkin hanya akan berkontribusi pada investasi sektor pariwisata, seperti pembangunan villa atau bungalow di Bali, yang sudah menjadi hal biasa di kalangan investor asing. Menurutnya, prospek family office di Indonesia secara nominal mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.

Tantangan dalam Menarik Investor Asing

Sasmita juga menilai bahwa untuk menarik keluarga kaya asing ke Indonesia, pemerintah perlu menawarkan lebih dari sekadar Bali sebagai destinasi wisata. Daya tarik family office harus didukung oleh insentif pajak yang kompetitif, stabilitas politik dan ekonomi, serta jaminan privasi dan keamanan aset. Tanpa kebijakan yang jelas dan menguntungkan, ia meragukan apakah Indonesia bisa menjadi pilihan utama bagi investor kaya untuk mendirikan family office mereka.

Selain itu, Sasmita juga mengingatkan bahwa terdapat potensi risiko, seperti kemungkinan family office digunakan sebagai sarana untuk cuci uang. Mengingat tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia, Sasmita khawatir bahwa family office bisa disalahgunakan oleh para pengusaha, pejabat, atau investor untuk tujuan ilegal tersebut.

Kesimpulan

Meskipun pemerintah berharap family office dapat menjadi instrumen penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian Indonesia, tantangan besar masih harus dihadapi. Faktor-faktor seperti insentif fiskal, kebijakan privasi, dan keamanan hukum menjadi kunci apakah Indonesia bisa sukses menjadikan negara ini sebagai tempat yang menarik bagi keluarga kaya internasional. Sebelum skema ini benar-benar berjalan, banyak yang masih perlu dibahas dan dipersiapkan oleh pemerintah.

Elon Musk Terancam Dikeluarkan dari Royal Society, Ribuan Ilmuwan Tanda Tangani Petisi

Leave a reply

Lebih dari 1.900 ilmuwan telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar Elon Musk dicabut dari keanggotaan kehormatan Royal Society, salah satu komunitas sains paling bergengsi di Inggris. Mereka menilai tindakan serta pernyataan Musk sering kali kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai ilmiah.

Surat tersebut ditulis oleh Prof. Stephen Curry dan ditujukan kepada Presiden Royal Society, Adrian Smith. Dalam surat itu, Curry menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Royal Society yang tetap diam dan tidak mengambil tindakan terkait status keanggotaan Musk, meskipun kekhawatiran mengenai perilakunya telah disampaikan sejak enam bulan lalu.

“Royal Society telah diberi tahu tentang keprihatinan para anggotanya, terutama bagaimana sikap Musk bertentangan dengan Kode Etik organisasi ini,” tulis Curry.

Musk dituduh menyebarkan teori konspirasi yang tidak berdasar serta tuduhan negatif terhadap ilmuwan Anthony Fauci. Sebelumnya, Prof. Dorothy Bishop dari Universitas Oxford bahkan memutuskan mundur dari Royal Society sebagai bentuk protes atas tetapnya Musk dalam keanggotaan.

Selain itu, keterlibatan Musk dalam pemerintahan Donald Trump juga dikritik, karena dianggap mendukung kebijakan yang melemahkan riset ilmiah di AS. Sikap diam Royal Society terhadap hal ini dinilai mencerminkan kurangnya keberanian moral.

Pertemuan penting Royal Society dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret, di mana para anggotanya akan membahas prinsip-prinsip terkait pernyataan publik dan etika perilaku anggota.

Kontroversi semakin memanas setelah pada Januari 2025, Musk secara terbuka mendukung partai sayap kanan Reform UK dalam politik Inggris. Ia bahkan menyebut Perdana Menteri Keir Starmer sebagai sosok “jahat” dan menuduh pemerintah Inggris menutupi kasus-kasus kriminal tertentu.

Dengan meningkatnya tekanan dari komunitas ilmiah, nasib keanggotaan Musk di Royal Society kini berada di ujung tanduk.

Pegawai Terdampak! Menteri PU Buka Suara soal Kebijakan Penghematan Anggaran

Leave a reply

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kabar mengenai pemutusan hubungan kerja massal di lingkungan kementeriannya tidak benar. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dalam perpanjangan kontrak sejumlah pegawai bukan berarti mereka dirumahkan, melainkan bagian dari proses administrasi tahunan yang mengalami sedikit hambatan.

“Bukan dirumahkan, tetapi memang kontraknya telah habis. Para petugas OP (operasi dan pemeliharaan) ini kami kontrak tahunan, dan seperti biasa, setiap tahun dilakukan pembaruan. Tahun ini hanya ada sedikit keterlambatan,” jelas Dody melalui akun Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab Keterlambatan

Pada umumnya, pembaruan kontrak pegawai OP rampung sejak November setiap tahunnya. Namun, pada tahun ini, proses tersebut tertunda karena adanya penyesuaian anggaran yang harus dirundingkan lebih dulu dengan Kementerian Keuangan serta Komisi V DPR.

Dody menegaskan bahwa tidak ada pemutusan kontrak secara sepihak, dan pegawai OP tetap akan melanjutkan tugasnya setelah seluruh proses administrasi selesai.

“Kami baru bisa menyalurkan hak-hak pegawai OP setelah anggaran tersedia secara efektif. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, namun prosesnya sudah hampir selesai,” imbuhnya.

Pemotongan Anggaran Kementerian PU Dikurangi

Kementerian PU sempat terkena pemotongan anggaran cukup besar, mencapai Rp81 triliun, yang membuat anggaran tersisa hanya Rp24,83 triliun. Pemangkasan ini berdampak pada berbagai program kerja kementerian, termasuk perpanjangan kontrak pegawai OP.

Namun, setelah dilakukan rapat evaluasi anggaran bersama Komisi V DPR pada Kamis (13/2/2025), pemerintah akhirnya mengurangi jumlah pemotongan menjadi Rp60,47 triliun. Dengan perubahan ini, anggaran Kementerian PU kini bertambah menjadi Rp50,48 triliun, sehingga memberi ruang fiskal lebih luas untuk menjalankan program-program kementerian.

Dengan adanya tambahan anggaran ini, proses perpanjangan kontrak pegawai OP akan segera diselesaikan, sehingga operasional kementerian tetap berjalan optimal.

Pegawai Dipastikan Kembali Bekerja

Meskipun sempat tertunda, Dody memastikan bahwa seluruh pegawai OP akan tetap bekerja dan mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak akurat, terutama yang berkembang di media sosial.

“Kami berkomitmen menjaga kesejahteraan petugas OP dan memastikan seluruh program tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait kebijakan anggaran Kementerian PU serta status pegawai OP yang masih tetap bekerja dan tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. 🚧

Kurs Rupiah Menguat Tipis, Sikap The Fed dan Tarif Trump Jadi Sorotan

Leave a reply

Penguatan nilai tukar rupiah baru-baru ini dipengaruhi oleh pernyataan Federal Reserve (The Fed) yang menunjukkan sikap hati-hati dalam menurunkan suku bunga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Menurut pengamat mata uang, Ibrahim Assuabi, Ketua The Fed Jerome Powell semakin mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga. Dalam keterangannya di hadapan Komite Perbankan Senat pada Selasa (11/2), Powell menegaskan bahwa The Fed tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga lebih lanjut, mengingat penurunan 1 persen yang sudah dilakukan pada 2024 serta ketahanan ekonomi AS yang masih kuat.

Sementara itu, investor masih mencerna dampak kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. Kebijakan ini diperkirakan dapat memicu inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Lebih lanjut, ada indikasi bahwa Trump berencana menerapkan lebih banyak tarif tambahan ke berbagai sektor.

Sejalan dengan hal tersebut, analis mata uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai bahwa pidato Powell tidak membawa kejutan baru bagi pasar. Meski pernyataannya bersifat hawkish, prospek pemangkasan suku bunga The Fed tetap berada di kisaran 35 basis poin hingga akhir tahun, sehingga dolar AS mengalami koreksi dan rupiah mendapatkan momentum penguatan.

Namun, penguatan rupiah diperkirakan tidak akan signifikan karena kebijakan tarif Trump yang mencapai 25 persen pada baja dan aluminium berisiko memicu tindakan balasan dari mitra dagang AS.

Pada penutupan perdagangan Rabu di Jakarta, rupiah menguat 8 poin atau sekitar 0,05 persen menjadi Rp16.376 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.384 per dolar AS. Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan ke level Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.