Author Archives: Admin

https://orkutluv.com

Perebutan Homs oleh Pemberontak Suriah: Serangan Semakin Meluas

Pasukan pemberontak di Suriah mengklaim telah berhasil mencapai pusat Kota Homs pada Jumat (6/12/2024), menandai langkah strategis baru dalam upaya mereka untuk menggulingkan wilayah yang masih berada di bawah kendali Presiden Bashar al-Assad.

Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya terkait dengan Al-Qaeda, menyerukan kepada pasukan pendukung Assad di Homs untuk membelot. HTS menyebut bahwa pasukan mereka telah membebaskan desa terakhir di pinggiran Homs dan kini berada di dekat tembok kota.

“Pasukan kami kini telah mengamankan desa terakhir di sekitar Homs dan berada di gerbang kota,” ungkap pernyataan dari faksi pemberontak yang dirilis melalui Telegram, sebagaimana dilaporkan pada Sabtu (7/12/2024).

Perebutan Kota Strategis dan Dampak Lebih Lanjut

Selain Homs, sumber pemberontak juga melaporkan keberhasilan mereka merebut Kota Daraa di selatan, dekat perbatasan Yordania. Kesepakatan telah dicapai untuk memberikan jalur aman bagi pejabat militer Suriah menuju Damaskus, memungkinkan penarikan pasukan secara tertib.

Namun, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Jika pemberontak berhasil sepenuhnya menguasai Homs, mereka berpotensi memutus jalur strategis antara Damaskus dan wilayah pesisir, yang merupakan basis komunitas Alawi dan lokasi pangkalan militer Rusia di Suriah.

Sumber militer Suriah menyatakan bahwa setiap gerakan pemberontak menuju utara Homs akan menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Hizbullah yang didukung Iran.

Ribuan Warga Mengungsi

Menurut Syrian Observatory for Human Rights, kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, ribuan warga dilaporkan melarikan diri dari Homs menuju wilayah pesisir Latakia dan Tartus pada Kamis malam. Kedua wilayah tersebut dianggap sebagai benteng pertahanan utama pemerintah Suriah.

Seorang warga di pesisir mengonfirmasi bahwa gelombang pengungsi mulai berdatangan dari Homs, didorong oleh kekhawatiran bahwa pemberontak akan mempercepat laju serangan mereka.

Operasi Militer dan Dukungan Udara

Media pemerintah Suriah melaporkan bahwa tentara saat ini sedang melancarkan operasi besar-besaran di pedesaan Homs dengan dukungan dari angkatan udara Rusia dan Suriah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa puluhan pemberontak telah tewas akibat serangan udara dan artileri.

Dalam perkembangan lain, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat berhasil merebut Deir el-Zor, salah satu basis utama pemerintah Assad di wilayah timur. Kota tersebut menjadi yang ketiga jatuh dari kendali Assad dalam kurun waktu satu minggu, setelah Aleppo dan Hama.

Serangan di Perbatasan Selatan

Di Provinsi Daraa, dekat perbatasan Yordania, pemberontak lokal dan mantan pejuang menyerang pangkalan militer strategis yang dikenal sebagai Liwa 52. Mereka juga berhasil menguasai bagian perbatasan Nassib dengan Yordania, di mana banyak kendaraan dan trailer dilaporkan terjebak akibat konflik.

Sementara itu, televisi pemerintah Suriah mengklaim bahwa sedikitnya 200 pemberontak tewas dalam serangan udara gabungan Suriah dan Rusia yang menargetkan wilayah pedesaan di Hama, Idlib, dan Aleppo. Informasi ini dikutip dari Pusat Koordinasi Rusia di Suriah.

Konflik di Suriah terus memanas dengan pertempuran yang meluas ke berbagai wilayah strategis. Perebutan Homs dan keberhasilan pemberontak di beberapa kota lain menambah tekanan bagi pemerintahan Assad, yang menghadapi tantangan berat dari berbagai pihak. Dengan meningkatnya intensitas konflik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasukan di lapangan tetapi juga oleh ribuan warga sipil yang terpaksa mengungsi demi keselamatan.

Kemenhan dan ANTARA Jalin Kolaborasi untuk Perkuat Informasi Pertahanan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) menjalin kerja sama strategis dengan Perum LKBN ANTARA untuk memperkuat penyebaran informasi terkait pertahanan serta program-program unggulan Kemenhan.

Kesepakatan kolaborasi ini disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan/Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan RI, Kolonel Inf. Frega F. Wenas Inkiriwang, dan Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA, Irfan Junaidi, di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (4/12).

Kolaborasi Penting untuk Penyebaran Informasi Pertahanan

Kolonel Frega menjelaskan bahwa tata kelola informasi pertahanan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan edukasi publik. Melalui sinergi dengan LKBN ANTARA, Kemenhan berharap informasi terkait sektor pertahanan dapat tersampaikan secara efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“ANTARA merupakan kantor berita nasional yang menjadi rujukan penting. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat penyebaran informasi ke dalam dan luar negeri,” ujar Kolonel Frega dalam kunjungannya.

Menurutnya, informasi pertahanan tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi edukasi publik untuk memahami program serta kinerja Kemenhan secara menyeluruh.

Diskusi Strategis dan Kunjungan Heritage Center

Dalam kunjungan tersebut, jajaran Kemenhan RI dan LKBN ANTARA berdiskusi selama lebih dari satu jam. Beberapa topik yang dibahas meliputi:

  • Isu-isu strategis di sektor pertahanan.
  • Program prioritas Kemenhan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
  • Peran penting media, khususnya LKBN ANTARA, dalam mendukung sejarah perjuangan bangsa.

Kolonel Frega juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengunjungi museum dan galeri di ANTARA Heritage Center, yang memiliki nilai sejarah penting dari masa pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan Indonesia.

Transformasi Biro Humas Kemenhan

Dalam kesempatan yang sama, Kolonel Frega mengungkapkan rencana Kemenhan untuk mengubah nomenklatur Biro Humas Setjen Kemenhan menjadi Biro Informasi Pertahanan/Humas Setjen Kemenhan. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan fungsi biro dengan kebutuhan komunikasi publik yang lebih komprehensif.

“Informasi pertahanan memiliki peran strategis. Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan mampu menciptakan ruang edukasi publik, baik melalui media maupun interaksi langsung dengan masyarakat, lembaga, dan stakeholder terkait,” tambahnya.

Simbol Kolaborasi

Sebagai penutup dari kunjungan tersebut, Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA, Irfan Junaidi, menyerahkan cinderamata berupa buku foto kepada Kolonel Frega. Momen ini menjadi simbol sinergi yang erat antara Kemenhan RI dan LKBN ANTARA dalam mendukung edukasi dan informasi publik terkait pertahanan nasional.

Kolaborasi antara Kemenhan RI dan LKBN ANTARA diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi pertahanan yang lebih efektif. Melalui kerja sama ini, publik akan mendapatkan edukasi yang lebih baik mengenai sektor pertahanan, termasuk program-program strategis yang dijalankan oleh Kemenhan.

Dengan sinergi ini, Kemenhan dan LKBN ANTARA tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat wawasan masyarakat terhadap isu-isu nasional yang penting.

Hari ke-1.007 Perang Rusia-Ukraina: Rusia Siapkan Balasan Rudal ATACMS, Ukraina Tolak Hancurkan 6 Juta Ranjau Darat

Konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas, memasuki hari ke-1.007 pada Selasa (27/11/2024). Peristiwa terbaru menunjukkan perkembangan signifikan di medan perang dan dalam diplomasi internasional. Berikut rangkuman peristiwa terkini:

Serangan Drone Terbesar oleh Rusia

Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan serangan drone dalam jumlah rekor semalam. Sebanyak 188 drone, termasuk drone Shahed buatan Iran, digunakan untuk menyerang wilayah Ukraina. “Serangan ini adalah yang terbesar sepanjang konflik,” ujar juru bicara Angkatan Udara Ukraina.

Kontroversi Ranjau Darat: Ukraina Tidak Penuhi Komitmen

Ukraina mengakui tidak dapat menghancurkan 6 juta ranjau darat yang tersisa dari era Soviet. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Kementerian Pertahanan Ukraina, Yevhenii Kivshyk, dalam konferensi internasional di Kamboja. Menurutnya, invasi Rusia membuat pelaksanaan komitmen tersebut menjadi mustahil.

Korban Ranjau Darat Kecam Pasokan AS ke Ukraina

Konferensi ranjau darat di Kamboja juga diwarnai aksi protes dari korban ranjau darat global. Mereka mengecam keputusan Amerika Serikat untuk memasok ranjau antipersonel ke Ukraina. Seorang korban ranjau dari Uganda menyebut langkah ini bertentangan dengan upaya perlucutan senjata global.

Rusia Klaim Kuasai Desa di Kharkiv

Militer Rusia mengklaim telah merebut desa Kopanky di wilayah Kharkiv, Ukraina timur. Lokasi ini strategis karena dekat dengan kota Kupiansk, yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

Ukraina Tuduh Rusia Lakukan Genosida dengan Ranjau

Pejabat Kementerian Pertahanan Ukraina menuduh Rusia menggunakan ranjau darat sebagai alat genosida. Menurut Oleksandr Riabtsev, ranjau diletakkan di area pemukiman, rumah warga, dan stasiun transportasi publik untuk menciptakan teror di Ukraina.

Diplomat Inggris Diusir dari Rusia

Rusia mengusir seorang diplomat Inggris atas tuduhan spionase. Badan Keamanan FSB Rusia mengklaim diplomat tersebut memberikan informasi palsu untuk mendapatkan akses ke negara itu. Inggris mengecam tuduhan tersebut sebagai tidak berdasar dan berjanji akan memberikan tanggapan di kemudian hari.

Laporan Ukraina: Eksekusi Tentara yang Menyerah

Jaksa Ukraina menuduh Rusia telah mengeksekusi lima tentara Ukraina yang telah menyerah di wilayah Donetsk. Insiden ini terjadi pada 13 November di desa Petrivka. “Tentara Ukraina dipaksa keluar dari persembunyian tanpa senjata sebelum ditembak mati,” ungkap Jaksa Donetsk.

Rusia Tuding Ukraina Serang Bus di Nova Kakhovka

Rusia menuduh Ukraina menyerang sebuah bus di kota Nova Kakhovka yang berada di bawah kendali Rusia. Serangan ini mengakibatkan empat orang tewas dan tujuh lainnya terluka. Gubernur wilayah tersebut yang ditunjuk Rusia menyebut serangan dilakukan dengan mortir 120 mm.

Rusia Siapkan Respons terhadap Serangan Rudal Ukraina

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sedang mempersiapkan respons terhadap serangan rudal ATACMS yang diluncurkan Ukraina di wilayah Kursk. Rudal ini merupakan bantuan dari Amerika Serikat, dan menurut Rusia, telah digunakan untuk menyerang instalasi militer.

Kecaman G7 terhadap Penggunaan Rudal Baru Rusia

Para Menteri Luar Negeri G7 mengutuk keras penggunaan rudal hipersonik jarak menengah oleh Rusia. Serangan tersebut dianggap sebagai tindakan sembrono yang melanggar hukum internasional. “Kami tetap mendukung kedaulatan Ukraina,” ujar pernyataan resmi G7.

NATO Perkuat Dukungan untuk Ukrain

NATO kembali menegaskan dukungannya kepada Ukraina dalam pertemuan di Brussels. Serangan rudal Rusia di kota Dnipro disebut sebagai upaya teror terhadap warga sipil. NATO menyatakan akan terus mendukung Ukraina menghadapi agresi yang disebut ilegal dan tidak berdasar.

Hari ke-1.007 perang Rusia-Ukraina menunjukkan eskalasi konflik yang semakin kompleks, baik di medan perang maupun diplomasi internasional. Dukungan dari pihak asing, tuduhan pelanggaran hukum perang, hingga ancaman baru dari teknologi rudal, menjadi bagian dari dinamika yang terus berkembang.

Tom Lembong Tegaskan Jalankan Arahan Jokowi Saat Menjabat Mendag

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah, Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya selalu menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan oleh Tom dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

“Saya selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan menjalankan arahan presiden dalam setiap kebijakan, termasuk saat menjabat sebagai menteri perdagangan,” ujar Tom melalui konferensi daring.

Konsultasi dengan Presiden Soal Kebijakan Impor

Tom Lembong menyebutkan bahwa setiap kebijakan, termasuk kebijakan impor gula, telah melalui konsultasi formal maupun informal dengan Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada koreksi atau teguran terkait kebijakan tersebut selama masa jabatannya.

“Saya sering berdiskusi langsung dengan Presiden, baik secara resmi maupun tidak resmi, termasuk membahas kebijakan impor,” tambahnya.

Proses Hukum Pertama dalam Kariernya

Tom, yang sebelumnya juga terlibat sebagai anggota tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia menjalani pemeriksaan oleh penegak hukum sepanjang kariernya di dunia politik dan kebijakan.

“Selama lebih dari satu dekade saya aktif di dunia kebijakan publik, saya tidak pernah sekalipun diperiksa oleh penegak hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung bulan lalu adalah pengalaman pertama dalam hidup saya,” jelas Tom.

Dugaan Korupsi Impor Gula dan Kerugian Negara

Tom Lembong bersama CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam importasi gula pada 2015-2016. Kejaksaan menilai kasus ini telah menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp400 miliar.

Keduanya resmi ditahan selama 20 hari pertama sejak Selasa (29/10) usai menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan.

Praperadilan untuk Menguji Prosedur Penetapan Tersangka

Tom mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ia mengklaim bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dan proses penahanan yang dilakukan tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana (KUHAP).

Menurut Tom, kebijakan yang ia ambil semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan adalah bagian dari ranah hukum administrasi negara, bukan tindak pidana. Ia pun berharap melalui praperadilan, dapat membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar.

Kasus dugaan korupsi impor gula ini menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan nama besar seperti Tom Lembong. Dengan praperadilan yang diajukan, Tom berharap proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Apakah langkah hukum ini akan membuahkan hasil bagi Tom Lembong? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

MK Instruksikan Pemerintah Tunda Terbitkan Aturan Baru Terkait UU Konservasi SDA

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela atas gugatan uji formil terkait Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Melalui putusan ini, MK meminta pemerintah untuk menunda penerbitan peraturan baru yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati hingga proses hukum atas undang-undang tersebut selesai.

Putusan ini dibacakan pada sidang MK dengan perkara nomor 132/PUU-XXII/2024, yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). Perkara ini menguji formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pemohon dalam gugatan ini meminta MK untuk menunda penerapan UU Nomor 32 Tahun 2024, yang dinilai tidak memenuhi beberapa ketentuan hukum. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022, dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemohon juga mengungkapkan bahwa UU ini tidak memiliki kejelasan tujuan, yang seharusnya menjadi asas dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Menurut pemohon, undang-undang ini seharusnya mempertimbangkan peran masyarakat adat yang telah lama mengelola sumber daya alam di wilayah konservasi sebelum pembentukan NKRI. Masyarakat adat ini memiliki cara pengelolaan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

“Jauh sebelum undang-undang ini diterbitkan, masyarakat adat telah menjaga dan merawat kelestarian alam dengan cara yang harmonis dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga menjaga keberlanjutannya,” jelas pemohon dalam gugatan.

Dalam pertimbangan MK, ada kebutuhan mendesak untuk mendengar pendapat dari pihak pembentuk UU terkait gugatan ini. Namun, MK juga menghadapi jadwal penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 yang mendesak, sehingga putusan final atas permohonan ini mungkin akan ditunda.

“Mahkamah perlu fokus pada penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024 yang merupakan agenda nasional, sehingga pemeriksaan kasus ini harus ditunda sementara,” jelas Hakim MK Saldi Isra.

Ketua MK Suhartoyo kemudian menetapkan bahwa persidangan terkait uji formil Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati akan dilanjutkan setelah perkara Pilkada selesai. Ia juga memerintahkan pemerintah untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait UU Nomor 32 Tahun 2024 hingga putusan final dikeluarkan oleh MK.

Viral Gerakan Mogok Seks di Kalangan Wanita AS Pasca Kemenangan Trump

Di Amerika Serikat, seruan mogok seks yang terinspirasi oleh gerakan 4B dari Korea Selatan kini viral di kalangan wanita. Setelah Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden pada minggu ini, banyak wanita Amerika menunjukkan ketidakpuasan mereka atas hasil tersebut dengan mengikuti gerakan yang menolak kencan, pernikahan, seks, dan memiliki anak.

Gerakan ini menarik perhatian publik sebagai respons terhadap rencana Trump dan Partai Republik yang ingin membatasi akses aborsi dan hak-hak reproduksi wanita di AS. Dilansir NBC News dan Newsweek pada Jumat (8/11/2024), minat terhadap gerakan 4B melonjak di media sosial dan pencarian internet setelah pengumuman kemenangan Trump.

Awalnya populer di Korea Selatan, gerakan 4B mengajak wanita untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi gender, misogini, dan kekerasan terhadap wanita. Di media sosial TikTok, sejumlah wanita AS yang kecewa dengan hasil pemilu 5 November berbagi video yang menyatakan keikutsertaan mereka dalam gerakan 4B versi Amerika.

Seorang kreator TikTok berkomentar, “Saatnya memboikot semua laki-laki! Mereka kehilangan hak untuk mengecewakan kita,” dalam sebuah video yang viral dengan 3,4 juta penonton. Seruan serupa juga muncul di platform media sosial lainnya, termasuk X (dulu Twitter), di mana banyak wanita berbagi pandangan tentang pentingnya meniru gerakan ini demi mengurangi angka kelahiran di Amerika.

Data Google mencatat lebih dari 200.000 pencarian terkait “gerakan 4B” pada Rabu (6/11), menjadikannya salah satu topik trending. Seorang pengguna X, @lalisasaura, menulis, “Sudah saatnya mempertimbangkan gerakan 4B seperti di Korea Selatan untuk mengurangi angka kelahiran secara drastis di Amerika.”

McKenna, seorang wanita 24 tahun dari negara bagian AS yang konservatif, juga menyatakan dukungannya untuk gerakan ini. “Sulit menerima kenyataan bahwa di negara ini, Anda hanya diakui jika Anda pria kulit putih. Saya tidak akan membiarkan orang lain menyentuh saya hingga hak-hak kami dipulihkan,” katanya kepada The Guardian.

Diperkenalkan pada tahun 2018 di Korea Selatan, gerakan 4B berkembang saat gerakan #MeToo menyebar luas. Gerakan ini diakui sebagai bentuk protes terhadap ekspektasi gender, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang dialami wanita.

Trump sendiri memiliki pandangan yang bervariasi soal larangan aborsi nasional. Pada awalnya, ia mendukung undang-undang yang membatasi akses aborsi secara nasional, namun kemudian berpendapat bahwa masalah ini seharusnya diputuskan oleh masing-masing negara bagian.

Menurut Sarah Liu, dosen senior di Universitas Edinburgh, Skotlandia, meningkatnya ketertarikan wanita AS pada gerakan 4B menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa lingkungan mereka semakin tidak ramah terhadap hak-hak wanita. “Peningkatan minat ini menunjukkan bahwa patriarki masih sangat dominan di Amerika,” jelas Liu.

Dia menambahkan bahwa mogok seks mungkin bukan konsep baru, namun gerakan 4B menawarkan cara kreatif untuk menentang ekspektasi gender. Meski demikian, Liu memperingatkan bahwa gerakan ini mungkin juga memicu reaksi negatif dari kelompok-kelompok yang menentang feminisme.

Gerakan mogok seks sebagai bentuk protes telah dilakukan di banyak negara seperti Kolombia, Kenya, Liberia, Italia, Filipina, Sudan Selatan, dan Togo, dan kini diadopsi sebagai simbol solidaritas global oleh wanita Amerika yang mendukung gerakan 4B.

Inilah Kebijakan yang Mungkin Dilanjutkan Donald Trump di Jabatan Presiden AS Kedua

Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden AS. Bagi banyak pengamat, langkah-langkah yang diambilnya selama periode pertama dapat memberikan gambaran tentang apa yang mungkin dilakukan Trump dalam masa jabatan keduanya.

Saat pertama kali mencalonkan diri pada tahun 2015, Trump mengejutkan banyak pihak karena berhasil memenangkan pemilihan tanpa dukungan penuh dari mesin Partai Republik, tanpa platform politik yang jelas, dan dengan anggaran yang terbatas. Slogannya, “Make America Great Again” (MAGA), menjadi simbol visi politiknya untuk “mengembalikan kejayaan Amerika.”

Dalam kampanyenya, Trump menjanjikan beberapa langkah tegas, seperti membangun tembok perbatasan dan mengusulkan larangan masuk untuk umat Muslim. Sebagai figur yang sering tampil anti-sistem, ia berjanji untuk “menguras rawa” atau memberantas korupsi di Washington.

Kini, setelah kembali memenangkan pemilihan, banyak yang memperkirakan Trump akan mencoba menyelesaikan proyek-proyek yang belum terlaksana dari masa jabatan pertamanya. Salah satu agenda yang kemungkinan besar akan kembali diperjuangkan adalah kebijakan imigrasi, terutama proyek besar untuk menutup perbatasan AS dengan Meksiko.

Agenda Imigrasi dan Kebijakan Perbatasan yang Mungkin Dilanjutkan

Isu imigrasi dan perbatasan kembali menjadi fokus dalam kampanye Trump. Trump mengklaim bahwa imigrasi ilegal telah menimbulkan berbagai masalah, meskipun banyak pernyataannya tidak didukung oleh bukti konkret. Dia menuding imigran ilegal meningkatkan angka kejahatan dan menaikkan harga properti, serta menyebut negara-negara lain seperti Venezuela sengaja mengirim tahanan mereka ke AS.

Trump juga berjanji untuk melancarkan upaya deportasi besar-besaran, yang ia sebut sebagai “deportasi terbesar dalam sejarah Amerika.” Menurut data Pew Research Center, pada tahun 2022 ada sekitar 11 juta migran tanpa dokumen resmi di AS. Namun, Trump meyakini jumlahnya lebih tinggi.

Para ahli memperingatkan bahwa deportasi besar-besaran ini akan memerlukan biaya tinggi dan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan ini dapat mengganggu sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada pekerja migran tanpa dokumen, seperti produksi dan distribusi pangan.

Trump juga berencana melanjutkan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Pada akhir masa jabatannya yang pertama, Trump mengklaim telah membangun tembok sepanjang sekitar 727 kilometer, meskipun sebagian besar adalah renovasi pagar lama.

Kebijakan Ekonomi: Pajak dan Tarif

Trump juga dikenal dengan kebijakan ekonominya, termasuk pengurangan pajak dan penambahan tarif perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pada masa jabatannya yang pertama, ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan positif sebelum pandemi Covid-19, dan kinerja ini menjadi salah satu keunggulan yang dibawanya dalam kampanye.

Menurut survei dari Gallup, sebanyak 54 persen pemilih mempercayai bahwa Trump mampu menangani isu ekonomi lebih baik dibandingkan pesaingnya, Kamala Harris. Dukungan ini menunjukkan harapan publik bahwa Trump akan kembali mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro-bisnis dan menguntungkan para pekerja AS.

Dengan kemenangan Trump, publik AS kini menantikan langkah-langkah yang akan diambil dalam kebijakan imigrasi, ekonomi, dan keamanan perbatasan di masa jabatan keduanya.

Serikat Buruh Ancam Lapor Prabowo Jika Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan Aturan Tembakau

Serikat buruh berencana mengadukan masalah kepada Presiden Prabowo Subianto jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. RPMK ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FPS RTMM SPSI), Sudarto, menyatakan pihaknya menolak RPMK jika pembahasannya tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak, termasuk serikat buruh. Ia juga mengusulkan agar PP 28/2024 ditinjau ulang, mengingat peraturan tersebut memberikan tekanan tambahan pada industri hasil tembakau (IHT).

“Kami akan menolak RPMK yang tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung,” ujar Sudarto dalam forum diskusi “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Tengah Kebijakan Baru” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2024).

Sudarto mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya telah berjanji untuk melibatkan mereka dalam pembahasan aturan terkait tembakau. Janji ini diberikan setelah ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

“Kemenkes sudah janji kepada kami untuk ikut dalam diskusi dan memberi aspirasi. Kami tetap siap melangkah lebih jauh jika pemerintah tidak menunjukkan itikad baik,” ungkapnya.

Sudarto menegaskan, jika Kemenkes tidak memenuhi komitmen tersebut, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk mengadukan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Negara. “Kalo Kemenkes tidak menepati janjinya,kami akan langsung memberi proposal ini kepada presiden. Jika memang harus, kami siap mendatangi Istana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari kalangan ibu rumah tangga dengan latar pendidikan rendah. Menurutnya, apabila IHT tertekan, maka potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meningkat, dan akan sulit menemukan sektor pengganti yang mampu menampung para pekerja perempuan dengan pendidikan terbatas tersebut.

“Industri tembakau ini memberikan kesempatan kerja bagi banyak perempuan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Hal ini bukan semata-mata karena mereka tidak ingin bersekolah, tetapi akses pendidikan yang masih terbatas di sejumlah wilayah. Industri ini sangat cocok bagi mereka, dan sulit untuk menemukan industri lain yang bisa memberikan kesejahteraan yang sama seperti IHT,” papar Sudarto.

Dengan melibatkan serikat buruh dalam pembahasan RPMK, diharapkan keputusan yang diambil bisa memperhatikan kesejahteraan pekerja dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Ketua Komisi III DPR Soroti Konstruksi Hukum Kasus Tom Lembong yang Dianggap Sumir

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu memberikan penjelasan rinci kepada publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Menurutnya, konstruksi hukum yang menjerat eks tim sukses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tersebut masih belum jelas.

“Kejaksaan Agung sebaiknya memberikan penjelasan lengkap kepada publik mengenai kasus dugaan korupsi Thomas Lembong,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (1/11/2024). Ia menambahkan bahwa, “Sejujurnya, dari segi konstruksi hukum, kasus ini masih terlihat abstrak di mata masyarakat.”

Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyebut bahwa banyak pihak bertanya kepadanya apakah kasus ini bisa dianggap sebagai kriminalisasi kebijakan. Menurutnya, kejelasan dari Kejagung akan sangat membantu untuk menghindari kesalahpahaman publik.

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan pentingnya integritas dalam penegakan hukum yang sejalan dengan visi politik pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan kesatuan nasional yang kokoh sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan hukum.

Latar Belakang Kasus Dugaan Korupsi Thomas Lembong

Thomas Trikasih Lembong, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula oleh Kejagung pada Selasa (29/10/2024). Kasus ini berhubungan dengan kebijakan impor gula yang dilakukan pada tahun 2015 saat ia menjabat.

Menurut Kejagung, pada tahun tersebut Indonesia sebenarnya memiliki stok gula yang mencukupi, sehingga kebijakan impor dianggap tidak diperlukan. Namun, Thomas Lembong memberikan izin impor sebanyak 105.000 ton gula kristal mentah (GKM) kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP), yang akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 400 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan bahwa meskipun kebijakan ini telah merugikan negara, pihak Kejagung masih belum memiliki bukti apakah ada imbalan atau keuntungan yang diterima Thomas Lembong atas persetujuan impor tersebut.

Menguak Asal Kerugian Rp 400 M di Kasus Impor Gula yang Melibatkan Tom Lembong

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan kerugian negara sebesar Rp 400 miliar yang diduga timbul akibat kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama periode 2015-2016. Bagaimana kerugian ini bisa terjadi?

Kejagung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Thomas Trikasih Lembong (TTL), Menteri Perdagangan saat itu, serta CS, Direktur Pengembangan Bisnis di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Kedua tersangka kini telah ditahan.

Kasus ini melibatkan berbagai jenis gula: gula kristal mentah (GKM), gula kristal rafinasi (GKR), dan gula kristal putih (GKP). GKM dan GKR umumnya digunakan dalam proses produksi, sedangkan GKP adalah gula siap konsumsi.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, impor ini dilakukan saat Indonesia memiliki surplus gula pada 2015. Pada Januari 2016, Thomas Lembong menandatangani surat yang memberikan PT PPI tugas untuk memastikan ketersediaan stok gula nasional dan menjaga stabilitas harga. PT PPI bermitra dengan produsen lokal untuk mengolah GKM impor menjadi GKP dengan total sebanyak 300 ribu ton.

“PT PPI kemudian membuat perjanjian dengan delapan perusahaan swasta, termasuk PT KTM, untuk mengolah GKM menjadi GKP. Padahal, sesuai tujuan pemenuhan stok dan stabilitas harga, yang seharusnya diimpor adalah GKP, dan hanya BUMN seperti PT PPI yang berhak melakukan impor tersebut,” jelas Harli dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/10/2024).

Impor GKM tersebut disetujui atas persetujuan Thomas Lembong untuk sembilan perusahaan swasta, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan PT KTM. Izin impor dikeluarkan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian dan tanpa koordinasi dengan instansi terkait.

Perusahaan-perusahaan tersebut pada dasarnya memiliki izin sebagai produsen GKR untuk keperluan industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI secara formal tampak membeli gula ini. Namun, kenyataannya, gula tersebut dijual langsung ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp 16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Rp 13.000 per kilogram, dan tidak melalui mekanisme operasi pasar.

Harli menambahkan bahwa PT PPI memperoleh fee sebesar Rp 105 per kilogram dari delapan perusahaan swasta yang mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP.

“Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 400 miliar, yaitu keuntungan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi hak negara atau BUMN,” jelasnya.