July 29, 2021

Orkutluv Update

Blog News

Survillance dan Tuyul

Survillance dan Tuyul
Oleh: Abdullah HehamahuaMantan Penasehat KPK Anak bujang itu baru selesai shalat dhuha. Selesai shalat, beliau langsung memanggul rangsel kecilnya lalu menuju lift. Kami berpapasan di depan lift. Beliau mengangguk ke arah beta sambil senyum.

Oleh:
Abdullah Hehamahua
Mantan Penasehat KPK

Anak muda itu baru jadi shalat dhuha. Selesai shalat, beliau langsung memanggul rangsel kecilnya cerai-berai menuju lift.

Ana berpapasan di depan lift. Beliau mengangguk ke arah saya sambil senyum.

Saya langsung menyalaminya sambil berbisik, “semoga berhasil. ” Beliau hanya senyum meringis tanpa berkata apa-apa.

Begitulah kejadian yang sering kami saksikan bertahun-tahun di lantai 6 Kantor KPK, C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Itulah kegiatan ‘surveillance’ dengan dilakukan KPK.

Diam, tidak diberitakan pers. Apalagi datang timbul bentrokan di antara petugas KPK dengan masyarakat.

Namun, laksana petir di siang bolong ketika Polda Metro Hebat mengatakan, polisi dalam kegiatan ‘surveillance’ berhasil membunuh enam orang penilik HRS.

Apakah tindakan polisi ini sudah terkategori sebagai pelanggaran HAM? Bahkan, pelanggaran HAM berat.

‘Surveillance’ menurut Kamus berarti pegawasan. Maknanya, kesibukan ‘surveillance’ adalah suatu proses mengawasi subjek tertentu oleh pihak-pihak terpaut

Apa yang dilakukan laki-laki di lantai 6 KPK di atas adalah tugas ‘surveillance’ Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mempunyai salah satu tugas, menyelenggarakan kegiatan ‘surveillance’.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menggalang bahan keterangan sebanyak mungkin melanggar suatu kasus.

SOP KPK menetapkan, Dumas boleh melakukan kegiatan ‘surveillance’ jika sudah ada bukti awal yang menunjukkan berlaku suatu tindak pidana korupsi. Kegiatan ‘surveillance’ yang dilakukan insan KPK, tak ubahnya ‘tuyul’.

Sebab, kegiatan tersebut tidak diketahui siapa pun, baik oleh masyarakat di TKP maupun objek dengan menjadi sasaran.

SOP KPK juga menetapkan, baik pada kegiatan ‘surveillance’ penyilidikan, maupun penyidikan, orang lain tidak boleh menyelami operasi tersebut.

Pengikut seruangan pun tidak boleh mendapati. Itulah sebabnya, lelaki di dasar 6 KPK di atas, tidak bicara sepatah pun dengan aku mengenai tugas yang akan dijalankan.

Metode dan ideal inilah yang mengakibatkan sekitar 95 persen kegiatan OTT KPK berhasil. Mungkin 99 persen terdakwahnya dijatuhi hukuman di Pengadilan Tipikor.

Kapolda Metro Jaya pada konperensi persnya mengatakan, anggota penjaga sedang melakukan kegiatan ‘surveillance’ terhadap HRS.

‘Surveillance’ kok demonstrative? Mungkin ini gaya intel Indonesia. Berjumpa dengan orang lain. lalu memperkenalkan diri, “saya intel. ”

Lucunya, Kapolda Metro Jaya mengatakan, polisi menembak pengawal HRS karena membalas tembakan yang dilakukan pengawal HRS.

Apakah pengawal HRS bakal menembak mobil polisi jika kenderaan tersebut berada dalam rentang jeda ratusan meter atau beberapa kilometer di belakang rombongan HRS?

Katanya ‘surveillance’ tapi kok berdekatan?

Kitab Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) bab 1 angka 5 mengatakan, analisis adalah

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menjumpai suatu peristiwa yang diduga jadi tindak pidana guna menentukan sanggup atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini. ”

*Pertanyaanya, dugaan tindak pidana apa dengan dilakukan HRS sehingga harus dibuntuti?

Jika pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan, maka petugas sangat lebay.

Barangkali polisi dapat dipidana dengan peraturan Tipikor pasal 3. Sebab, itu menyalahgunakan kesempatan atau jabatan dengan ada dan mengakibatkan kerugikan keuangan/perekonomian negara.

Kerugian mana yang dilakukan anggota polisi tersebut. Bukankah, setiap proyek tersebut ada anggarannya.?

Kalaupun ada bukti HRS melakukan pelanggaran adat kesehatan, bukankah puluhan bahkan ratusan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat negara, partai politik ketika kampanye pilkada, ormas, dan anggota masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan, kebudayaan dan perkawinan?

Namun, tidak ada penyelidikan seserius ini. Kalau pun HRS telah ditetapkan sebagai terperiksa, saksi, makin tersangka sekalipun, silahkan ikuti ketentuan yang ada dalam KUHAP, khususnya pasal 112 ayat 1 & 2 KUHAP.

Saksi atau tersangka dipanggil dengan tulisan resmi dalam tenggang waktu yang proporsional. Kalau pun saksi ataupun tersangka tidak bisa hadir karena alasan-alasan tertentu, Penyidik dapat melangsungkan pemeriksaan di tempat saksi ataupun tersangka berada.

Polda Metro Jaya juga mengatakan, beceng yang digunakan pengawal HRS adalah asli, bukan rakitan. Belakangan, dianggap, pistol itu, rakitan.

Keluar pula pernyataan lain, pengawal HRS yang merampas senjata penjaga.

Jika benar, kasihan betul kualitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang senjatanya sanggup dirampas warga sipil. Keanehan asing, polisi mengatakan kejadian tersebut berlaku di KM 50, tol Jakarta-Cikampek.

Mana “police line”-nya. Tunjukkan bekas tembakan yang tersedia di mobil polisi.

Kalau tembakan pengawal HRS tak mengenai mobil polisi atau penumpangnya, hal ini kontradiksi dengan maklumat polisi yang mengatakan, pengawal HRS yang merampas senjata polisi.

Kok bisa merampas senjata polisi, tapi tembakannya tidak mengenai sasaran?

Mabes Polri mengucapkan, kasus penembakan 6 pengawal HRS diambil alih oleh mereka. Bagian polisi yang menembak pengawal HRS dalam pengawasan Propam karena ada kesalahan prosedur dalam operasi tersebut.

Apakah rakyat membenarkan keterangan Mabes Polri?

Bukankah secara telanjang Polda Metro Jaya sudah melakukan kebohongan umum? Apakah dapat disimpulkan, yang dikerjakan Polda Metro Jaya, kesalahan oknum, bukan institusi sehingga Mabes Polri dapat dipercaya dibanding Polda Metro Jaya?

Sebagai orang yang punya dua adik ipar, anggota polisi, saya prihatin dengan runtuhnya citra polisi.

Apalagi ketika 4 tahun menjadi Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kebesaran Penyelenggara Negara (KPKPN) dan 8 tahun lebih di KPK, Kami bergaul dan mengetahui beberapa penjaga yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi.

Tidak ada pilihan lain dalam menyelamatkan citra kepolisian selain tindakan tegas kudu diambil terhadap Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan perwira polisi dengan terlibat.

Pelanggaran HAM pertama yang dilakukan polisi merupakan membuntuti perjalanan HRS.

Beliau bukan teroris, pengedar narkoba, atau tersangka yang harus dibuntuti kegiatannya. Hak asasinya sebagai warganegara untuk pergi ke mana sekadar dalam wilayah Indonesia, sudah dirampas polisi.

Pelanggaran HAM kedua, polisi telah melakukan teror psikologis terhadap HRS dan keluarganya.

Pelanggaran ketiga, enam orang warga sipil yang tak bersenjata, bukan teroris, pengedar narkoba atau tersangka, dibunuh tanpa suatu proses pengadilan.

Pelanggaran keempat, aoutopsi yang dilakukan petugas terhadap keenam jenazah pengawal HRS tanpa persetujuan keluarga.

Pelanggaran kelima, menurut pihak FPI, ada tanda-tanda penganiayaan di keenam jenazah di mana setiap jenazah terdapat lebih dari satu peluru dan mengarah ke jantung.

Hal ini merupakan pelanggaran HAM berat. Sebab, wewenang tertinggi polisi dalam menghadapi seorang penjahat adalah melumpuhkan, yakni menembak arah kaki. Fakta ini menunjukkan bahwa, polisi sudah merencanakan pembunuhan terhadap HRS dan pengawalnya.

Peneliti KontraS, Danu Pratama mengucapkan, aksi kekerasan sepanjang 2019 kebanyakan dilakukan aparat kepolisian.

Jumlah aksi kekerasan tersebut mencapai 103 kasus. Mayoritas adalah kejadian penganiayaan dan bentrokan, sebanyak 57 kasus.

Peristiwa tersebut membuat 102 orang luka-luka serta dua orang meninggal.

Kemudian 33 kasus penyiksaan dengan 32 orang luka dan sembilan oran meninggal, 5 kasus salah tembak dengan tiga orang luka dan lima orang meninggal, beserta delapan kasus intimidasi.

Kesimpulan:
1. Aksi penembakan dan penganiayaan terhadap enam penilik HRS adalah tindakan pelanggaran PEDOMAN berat.

2. Presiden harus segera mengambil tindakan kasar terhadap Kapolri dan Kapolda sebagaimana apa yang dilakukan terhadap Kapolda Jabar dan Metro Jaya di dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pendukung HRS.

3. Komnas HAM, bersamaan dengan hari HAM internasional hari itu, segera membentuk Tim Pencari Data Independen, baik atas instruksi presiden maupun inisiatif sendiri sehingga kasus pembunuhan enam pengawal HRS kudu diadili oleh Pengadilam HAM, tidak pengadilan biasa.

Semoga!!!