July 29, 2021

Orkutluv Update

Blog News

Polri Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Unras yang Langgar Prokes

Polri Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Unras yang Langgar Prokes
Jakarta, Akuratnews. com berantakan Sebagai upaya menyikapi situasi Kamtibmas terkini dalam rangka antisipasi kelakuan unjuk rasa yang melanggar protokol kesehatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3799/XII/OPS. 2. /2020.

Jakarta, Akuratnews. com – Sebagai upaya menyikapi status Kamtibmas terkini dalam rangka perkiraan aksi unjuk rasa yang menentang protokol kesehatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3799/XII/OPS. 2. /2020.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda itu ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Tenteram Nusa II Penanganan COVID-19.

“Kegiatan yang menyebabkan bertemunya masyarakat dalam jumlah banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan, berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 dalam tengah situasi meningkatnya rata-rata penggandaan kasus positif di Indonesia dengan mencapai 5. 382 jiwa bagi hari dalam seminggu terakhir. Bahan ini diperoleh dari covid19. go. id, ” jelas Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Desember 2020.

Melalui Surat Telegram tersebut, Komjen Pol Agus Andrianto menginstruksikan kepada para Kapolda agar melakukan deteksi dini terhadap setiap rancangan unjuk rasa yang akan dikerjakan oleh semua kelompok masyarakat, agar kegiatan unjuk rasa dimaksud sanggup ditunda atau tidak dilaksanakan pada masa pandemi.

“Deteksi sedini mungkin”, tegas Komjen Penuh Agus Andrianto.

Tetapi demikian, jika unjuk rasa sedang tetap dilaksanakan, maka para Kapolda wajib melaksanakan pengamanan unjuk mengecap secara profesional dan proporsional secara memedomani Peraturan Kapolri (Perkap) Bagian 7 Tahun 2012 tentang Metode Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, serta Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat pada Muka Umum.

Selain itu, para Kapolda juga diminta untuk tidak ragu-ragu melakukan kesibukan tegas dan terukur, mulai lantaran pembubaran sampai proses pidana, kalau kegiatan unjuk rasa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

berantakan tidak mematuhi protokol kesehatan;
– menyatakan permusuhan, kebencian/penghinaan terhadap suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia.

– mengeluarkan perasaan/melakukan kegiatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan/penodaan terhadap suatu agama yang dianut dalam Indonesia

– mewartakan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan/lukisan dalam muka umum yang mengandung maklumat permusuhan, kebencian/penghinaan di antara/terhadap kategori rakyat Indonesia

semrawut mengajak secara lisan/tulisan, menghasut biar melakukan perbuatan pidana/kekerasan terhadap penguasa umum/tidak mengikuti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan

kepala menyiarkan, mempertunjukkan/menempelkan di muka ijmal tulisan yang menghasut supaya melaksanakan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Belakang, para Kapolda diminta untuk meningkatkan kembali semua kegiatan Operasi Tenang Nusa II, Satgas I datang Satgas VI, yang mengalami penurunan secara drastis mulai dari kamar Juli sampai dengan November 2020.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan, ” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Surat Telegram tersebut diterbitkan dengan mengacu pada buatan Anev pelaksanaan Ops Aman Nusa II Penanganan COVID-19 dari kamar Maret sampai November 2020, beserta dua aksi unjuk rasa pada 1 Desember 2020.

Pertama aksi kelompok masyarakat dengan mendatangi kediaman Menkopolhukam di Bulevar Dirgahayu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan aksi penyerangan orang tak dikenal terhadap massa yang pantas melakukan unjuk rasa menolak Rizieq Shihab sehingga berujung rusuh dalam Makassar, Sulawesi Selatan.