December 3, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Penolakan Keras

Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Penolakan Keras
Surabaya, Akuratnews. com porakporanda Masbuhin, memprotes keras vonis bersalah terhadap dirinya yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim. Menurutnya apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan dan ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baiknya sebagai advokat.

Surabaya, Akuratnews. com – Masbuhin, memprotes keras vonis bersalah kepada dirinya yang ditetapkan oleh Sidang Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim.

Menurutnya apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan serta ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baiknya sebagai rapat.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang secara sistematis buat merusak profesi dan kehormatan aku sebagai advokat melalui fitnah serta pencemaran nama baik saya pada berbagai media, ”kata Masbuhin, Selasa (16/11/2020).

Selain tersebut, ia mempermasalahkan statement dari ketua DKD Peradi Jatim, Pieter Talaway, yang menudingnya menjadi kuasa hukum direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019.

“Pada tanggal 6 Februari 2019, Masbuhin menjelma Pengacara Direksi Sipoa yang menjelma Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang. ”ujar Masbuhin mengajuk pernyataan Pieter, yang dimuat disalah satu media cetak harian.

“Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya taksir untuk mengiring opini kepada semua orang (melalui) media masa supaya kehormatan Saya sebagai Pengacara menjadi rusak. ” tegas Masbuhin.

“Kalau saudara Pieter Talaway bisa membuktikan bahwa (tanggal 16 Februari 2019 Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum itu disidang), Saya menyatakan bahwa beta tidak akan banding dan akan pensiun jadi Advokat, ” kesepakatan Masbuhin.

Diakui Masbuhin, Direksi Sipoa memang pernah meluluskan kuasa kepadanya pada tanggal enam Februari 2019, tepatnya 8 hari sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya di 14 Februari 2019. Saat tersebut status hukum direksi Sipoa sudah jadi Terdakwa di Pengadilan.

“Isi, maksud dan arah kuasa Sipoa kepada saya ialah agar nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, aku diminta untuk mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita, dan dikembalikan pada para konsumen dan klien hamba sebagai bentuk refund dan pertanggungjawaban Sipoa kepada seluruh konsumennya, ” tandas Masbuhin.

Sementara, Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin yang janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain perut kaki dan tidak ada komunikasi.

Menurut Purwanto, di dalam memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif dan tidak profesional. Sebab, apabila tersedia laporan penelantaran ke DK terpaut penelantaran klien maka harus dilihat juga pencapaian kerja yang dilakukan.

“Kalau setiap karakter menyatakan menelantarkan tapi hasil kegiatan sudah terpenuhi apa yang oleh sebab itu persoalan, ” ujar Purwanto.

Purwanto sangat menyayangkan karakter SDM yang ada di DK Peradi ini, terlebih lagi adanya benturan kepentingan dalam penanganan kejadian ini.

Yakni, salah satu anggota DK Peradi yakni Yusron mempunyai isteri yang masih utama assosiate dan yang bersangkutan yang membuat pengaduan ini.

“Padahal Yusron ini yang menuntaskan 131 konsumen yang dulu kliennya Masbuhin. Ini sangat syarat secara kepentingan. Saya sudah berungkali tahu hal itu, tapi tidak sudah didengarkan, ” ujarnya.

Kejanggalan kedua terkait menelantarkan konsumen, menurut Purwanto hal itu betul relatif karena apabila ada 900 orang dan ada salah kepala, salah dua atau salah tiga menyatakan telah ditelantarkan padahal buatan telah dicapai maka harusnya tersebut ditolak oleh DK Peradi.

“Maka harusnya DK Peradi ini diisi oleh orang dengan bersih, independen dan mengerti apa itu etika, ” ujarnya.

Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara selama 12 bulan kepada Masbuhin.

DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat semasa ia diberikan sanksi.