December 3, 2020

Orkutluv Update

Blog News

PB SEMMI Tuntut Tanggung Jawab Menko Perekonomian

PB SEMMI Tuntut Tanggung Jawab Menko Perekonomian
Jakarta, Akuratnews. com - Dinilai menjadi penyebab kacau balaunya proses legislasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang saat ini digawangi oleh Airlangga Hartarto, dituntut bertanggung jawab atas permasalahan tersebut oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), yang menggeruduk Kantor Kemenko Perekonomian di wilayah Jakarta Pusat.

Jakarta, Akuratnews. com – Dinilai menjadi penyebab kacau balaunya jalan legislasi Undang-Undang Omnibus Law Membangun Kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang saat itu digawangi oleh Airlangga Hartarto, dituntut bertanggung jawab atas permasalahan itu oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), dengan menggeruduk Kantor Kemenko Perekonomian di wilayah Jakarta Pusat.

PB SEMMI menilai, setelah ditanda tangani Presiden Joko Widodo & siap diundangkan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja masih belum teduh dari kontroversi yang akhirnya menyusun gaduh di masyarakat.

Kontroversi yang dimaksud masih adanya kesalahan pada undang-undang tersebut. Tak lama setelah Presiden tanda lengah, media sosial riuh rendah mendiskusikan kejanggalan yang terdapat pada redaksi Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Salah satunya redaksi Pasal 5 & Pasal 6 UU tersebut dengan tidak singkron. Belum lagi pasal-pasal lainnya. Ini adalah preseden membatalkan dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung pikiran atas Undang-Undang Omnibus Law Membentuk Kerja, ” ujar Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PB SEMMI Andi In, Amulhasan, saat orasi di depan Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (4/10).

Lebih jauh, Andi menyampaikan, berkali-kali Pemerintah mengatakan kepada publik bahwa UU tersebut dibuat untuk menarik investor aneh dengan memberikan insentif dan kesenangan. Sudah pasti UU ini menjelma ujung tombak instrument hukum dengan digunakan untuk memperbaiki perekonomian negeri yang merosot jauh karena Pandemi Covid-19 dan tidak kompetitip zona ekonomi Indonesia.

“Jika demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas kacau balaunya jalan legislasi Undang-Undang Omnibus Law merupakan kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Menko Perekonomian merupakan leading sector institusi Pemerintah dalam proses pembuatan dan legislasi Peraturan Omnibus Law Cipta Kerja. Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian harus bertanggungjawab, atas semua kekacauan yang terjadi. Terutama setelah UU itu ditanda tangani Presiden Joko Widodo. Airlangga Hartarto bukan saja menjelma biang semua kekacauan Omnibus Law tapi juga merobohkan wibawa Presiden Joko Widodo di mata terbuka, ” paparnya.

Kemudian 1 2