December 3, 2020

Orkutluv Update

Blog News

PHK Sepihak Pada Jurnalis Tambah Marak di Tengah Pandemi Covid-19

PHK Sepihak Pada Jurnalis Tambah Marak di Tengah Pandemi Covid-19
Jakarta, Akuratnews. com semrawut Di tengah situasi pandemi Covid-19, resiko pekerjaan jurnalis semakin mengandung. Ketika pembatasan sosial dilakukan dalam sejumlah daerah, para jurnalis kudu tetap turun ke lapangan buat melakukan peliputan dan pekerja media harus rutin berkantor untuk mengatur laporan-laporan peliputan.

Jakarta, Akuratnews. com kacau Di tengah status pandemi Covid-19, resiko pekerjaan jurnalis semakin berat. Ketika pembatasan baik dilakukan di sejumlah daerah, para-para jurnalis harus tetap turun ke lapangan untuk melakukan peliputan & pekerja media harus rutin berkantor untuk menyusun laporan-laporan peliputan.

Karena tuntutan pekerjaan dengan sangat beresiko, beberapa jurnalis & pekerja media akhirnya bertumbangan terpapar virus Corona (Covid-19).

Berdasarkan data yang dikumpulkan Perserikatan Jurnalis Independen (AJI) sejak Maret hingga September 2020, setidaknya 242 jurnalis dan pekerja media dinyatakan positif Covid-19.

Tetapi, alih-alih mendapatkan perlindungan lebih sebab perusahaan media tempat mereka main, beberapa jurnalis dan pekerja jalan justru semakin terampas hak-haknya jadi pekerja.

Hingga kamar kedelapan pandemi Covid-19, AJI menerima sejumlah laporan adanya perusahaan-perusahaan jalan yang menunda pembayaran gaji, memangkas gaji, dan bahkan melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya.

“Bulan Juni 2020 lalu, media siber Kumparan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan dengan proses sosialisasi yang sangat singkat, yaitu sepekan sejak pengumuman PHK disampaikan. Ironisnya, karyawan yang di-PHK hanya memperoleh pemberitahuan melalui surat elektronik (email), ” ujar Sekretaris Jenderal AJI, Revolusi Riza dalam pernyataannya, Senin (26/10).

Menurut pantauan AJI Surabaya, lanjut Riza, depan Agustus 2020 lalu, sejumlah pewarta dan pekerja media Jawa Congkong juga ‘dipaksa’ mengambil opsi pensiun dini. Jika menolak, maka mereka akan di-PHK. Manajemen berdalih melayani program resizing tersebut sebagai modus efisiensi karena dampak pandemi terhadap bisnis perusahaan.

Ironisnya, para jurnalis dan pekerja media yang diberhentikan ternyata kemudian dipekerjakan kembali PT Jawa Pos Koran sebagai karyawan berstatus kontrak secara durasi kerja beragam atau Konvensi Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kurang pengurus Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak pensiun dini akhirnya di-PHK pada pertengahan Agustus 2020 lalu.

Pada bulan yang sama, di Jakarta, para jurnalis dan pekerja media The Jakarta Post juga gundah setelah manajemen perusahaan mengumumkan akan tersedia PHK besar-besaran karena perusahaan kesulitan pembiayaan. Rencana tersebut sempat ditunda karena perusahaan berkomitmen mencari investor baru.

Namun demikian, hingga Oktober situasi tersebut sedang menggantung tidak jelas, karyawan sedang bertanya-tanya tentang nasib mereka ke depan.

Tanggal 12 Oktober 2020, dalam sebuah pertemuan besar dengan karyawan, manajemen mencanangkan belum ada investor baru dengan masuk. Pada kesempatan itu, tadbir kemudian menawarkan paket pengunduran diri secara sukarela dengan kompensasi satu PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja), sebuah tawaran yang jauh lantaran ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu dua PMTK seperti diatur dalam urusan 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tawaran PHK juga disampaikan Waktu kepada karyawannya. Berbeda dengan The Jakarta Post yang membuka koneksi kepada seluruh karyawan, manajemen Tempo menyampaikan surat pemberitahuan PHK kepada belasan karyawan dengan dipanggil mulia per satu. Menurut pengakuan kira-kira karyawan yang dipanggil, kriteria pemanggilan tersebut tidak jelas.

‘Dalam pertemuan dengan karyawan yang akan di-PHK, manajemen Tempo menganjurkan uang PHK sebesar 1, 5 PMTK (bukan 1, 5 perolehan pokok seperti yang beredar pada media sosial). Nilai ini masih di bawah ketentuan normatif UNDANG-UNDANG Ketenagakerjaan sebesar 2 PMTK. Serupa di Jawa Pos, beberapa pegawai yang di-PHK ditawari untuk berjalan kembali di Tempo sebagai penyokong dengan status karyawan PKWT, ” ujar Riza.

Taat laporan yang masuk ke AJI, sejumlah perusahaan media besar dalam ibukota juga menunda pembayaran upah serta Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan serta memotong gaji karyawan karena krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Penundaan dan pemotongan upah serta THR masih terus berlaku seiring belum tuntasnya penanganan pandemi Covid-19.

Dahsyatnya bogem mentah pandemi tentu dirasakan semua pihak, namun demikian krisis ini tak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang kepada karyawannya. Oleh karena itu, AJI, imbuh Riza menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap:

1. Hentikan praktik-praktik penundaan gaji, pemotongan gaji, dan PHK sepihak.

2. Hentikan PHK yang tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Bagian 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kegiatan belum siap diterapkan saat itu, maka seluruh proses sengketa ketenagakerjaan tetap wajib menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Hentikan praktik-praktik efisiensi sepihak di perusahaan yang merugikan atau tidak menghargai kedudukan karyawan, seperti PHK yang ditindaklanjuti dengan mempekerjakan kembali karyawan dengan status PKWT.

4. Hentikan upaya-upaya pemberangusan serikat pekerja/perwakilan karyawan. Karyawan berhak berkumpul buat memperjuangkan hak-hak mereka.

5. Di tengah pandemi, perusahaan media mesti membangun komunikasi dialogis dengan seluruh karyawan untuk mencari solusi-solusi terbaik bagi semua pihak.

6. Hargai karyawan sebagai aset berharga perusahaan. Sebesar apapun perusahaan tidak akan bergerak jika tidak ditopang oleh individu-individu karyawan sebagai ‘sel-sel’ nya.

“Demikian pernyataan sikap itu kami buat. Semoga masa-masa mengandung ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk tetap saling me dan mendukung satu sama lain, ” pungkas Riza.