December 3, 2020

Orkutluv Update

Blog News

PKS: UU Cipta Kerja, Pembentukan Tidak Lazim dan Menuai Banyak Revisi

PKS: UU Cipta Kerja, Pembentukan Tidak Lazim dan Menuai Banyak Revisi
Jakarta, Akuratnews. com awut-awutan Anggota Badan Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan bahwa Presiden layak menerbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja, sebab prosedur formil yang tidak wajar, gonta-ganti naskah setelah pengesahan mengikuti banyak menerima penolakan dari asosiasi. Mulyanto merinci kronologis pembahasan UU Cipta Kerja yang saat tersebut masih menjadi Rancangan Undang-Undang.

Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Lembaga Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan bahwa Presiden layak menerbitkan Perppu atas UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, karena prosedur formil yang tidak lazim, gonta-ganti tulisan setelah pengesahan serta banyak menyambut penolakan dari masyarakat. Mulyanto merinci kronologis pembahasan UU Cipta Kegiatan yang saat itu masih menjelma Rancangan Undang-Undang.

Menurut Mulyanto, sejak asal UU yang dikenal dengan nama Omnibus Law Cipta Kerja ini terkesan dipaksakan. Bahkan di era masa reses, ketika RUU lain tidak dibahas, UU ini terus dikebut pembahasannya. Sehingga, Mulyanto tak begitu heran jika belakangan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini gonta- substitusi naskah dan menimbulkan banyak koreksi.

“Karena terburu-buru dan catatan belum terkonsolidasi jadi kepala, sehingga saat pleno pengambilan kesimpulan tingkat I di Baleg 3 Oktober, naskah tidak dibacakan & penandatanganan naskah hanya bersifat simbolik.

Saat paripurna 5 Oktober baru dibagikan file digital 905 hlm. Inipun ditarik balik, karena ada yg tidak sebati dengan keputusan Panja, ” terang Mulyanto.

“Draft terakhir tgl. 12 Oktober dokumen 812 halaman yg resmi dan bersifat final diserahkan kepada presiden. Draft ini pun masih ditemukan banyak catatan.

Berdasarkan recall Pada tanggal 16 Oktober Setneg mengajukan revisi perbaikan naskah, untuk 158 item perbaikan dalam dokumen setebal 88 hlm kepada Baleg DPR RI. Dugaan saya hasilnya adalah setting akhir naskah setebal 1187 hlm, ” lanjut Mulyanto.

Mulyanto berpendapat harusnya UU yang sudah disahkan di sidang paripurna tidak boleh diubah-ubah lagi oleh siapapun, baik itu oleh pimpinan panja, baleg, pimpinan DPR apalagi oleh Pemerintah. Bila hal tersebut sampai dilakukan, maka otensitasnya menjadi diragukan.

“Kita tengah meneliti substansi daripada perubahan2 draf pasca-pengesahan di paripurna DPR tersebut. Apakah hanya bersifat typo, redaksional atau ada yg bersifat substansial. Semestinya tidak bisa ada perubahan lagi pasca pengesahan suatu RUU,

Di dalam kasus RUU Ciptaker terjadi transformasi pasca pengesahan, baik yg dilakukan oleh DPR maupun pemerintah. Sebuah proses pembentukan perundang-undangan yg dengan formil tidak lazim. Tergesa-gesa dikerjakan di saat pandemi Corona, ” tandas Mulyanto.

Untuk mengakhiri polemik ketidakjelasan UU Membangun Kerja ini, Wakil Ketua Bagian PKS DPR RI minta Kepala segera menerbitkan Perppu. Mulyanto memandang sudah banyak bahasan dan kajian yang menyebut UU Omnibus Law ini cacat prosedur. Jika dipaksakan Mulyanto khawatir akan menimbulkan penuh masalah yang bisa merugikan banyak pihak.

“Saya mengambil Presiden mendengar masukan yang disampaikan oleh banyak kalangan. Buktikan jika negara berpihak pada rakyat tidak hanya kepada kelompok pemodal semata-mata, ” tandas Mulyanto.