December 5, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Benar Korupsi, Jabatan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dicopot

Benar Korupsi, Jabatan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dicopot
AKURATNEWS - Status kepemimpinan Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf dicopot oleh Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Kepres). Dikabarkan, pencopotan ini ditenggarai sebab yang bersangkutan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Independensi Khusus Aceh (DOKA) tahun taksiran 2018.

AKURATNEWS awut-awutan Kursi kepemimpinan Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf dicopot sebab Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Dikabarkan, pencopotan ini ditenggarai karena yang bersentuhan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Putusan ini pun ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan mengganjar Irwandi dengan hukuman tujuh tarikh penjara dengan denda Rp 300 juta serta subsider tiga bulan kurungan.

Dilansir sejak laman antara, Kamis (15/10/2020), Pengantara Ketua I DPRA Dalimi menuturkan Kepres pencopotan Irwandi telah datang di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sesuai dengan prosedur, katanya, Kepres tersebut lalu ditindaklanjuti dengan sebuah rapat sempurna. Dalam rapat itu diumumkan pemberhentian Irwandi serta pengangkatan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh secara definitif.

“Tanggal 12 Agustus lalu saya sudah melihat surat Kepres itu di ruang Pengantara Ketua III DPRA. Namun mematok kini respon tindak lanjut daripada DPRA belum ada. Bahkan, untuk jadwal agenda paripurna pun sampai hari ini belum ada, ” heran Dalimi.

Dalimi mempertanyakan responsif dari lembaga DPRA. Padahal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d dengan jelas disebutkan, DPR Aceh memiliki tugas dan kewenangan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

“Jadi sudah jelas di UUPA itu, kita di Aceh ini, mulai sebab Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, diangkat dan diberhentikan itu prosesnya kudu di DPRA/DPRK, ” tegasnya.