October 29, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Center for Budget Analysis akan Menggugat Erick Thohir

Center for Budget Analysis akan Menggugat Erick Thohir
Jakarta, Akuratnews. com - Pusat Analisa Anggaran atau Center for Budget Analysis akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Akuntan Publik dan Management Price Water House Coopers, Dewan Hukum Meli Darsa & Co, Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina (Persero). Gugatan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pekan depan.

Jakarta, Akuratnews. com awut-awutan Pusat Analisa Anggaran atau Center for Budget Analysis akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Akuntan Publik dan Management Price Water House Coopers, Kantor Hukum Meli Darsa & Co, Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina (Persero). Gugatan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pekan depan.

Pada 2019 berantakan, Direksi Pertamina menunjuk Price Water House Coopers dan Meli Darsa & Co menjadi Konsultan Management dan Hukum dalam proses restrukturisasi Holding dan Subholding Pertamina. Meli Darsa & Co adalah konsultan hukum yang berafiliasi dengan PWC. PWC sendiri hingga saat itu masih terlibat dalam proses sosialiasi dan pengorganisasian subholding Pertamina.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, “mengatakan, Price Water House Coopers dan Meli Darsa & Co telah lalai membuat kajian management dan kajian hukum yang menjadi dasar restrukturisasi holding dan pendirian subholding di tubuh PT. Pertamina (Persero), di Jakarta, Jumat (02/10/2020).

Menurut Uchok, PWC dan Meli Darsa & Co tidak melakukan review dan analisa secara menyeluruh dalam produk kajian hukumnya, salah satunya dengan tak mempertimbangkan dasar hukum Spin Off dalam UU Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007). Hal itu mengakibatkan produk kajian kaidah yang dikeluarkan PWC dan Meli Darsa & Co menjadi cacat hukum.

Riando Tambunan dari Firma Hukum Sihaloho & Co yang ditunjuk Center for Budget Analysis sebagai kuasa asas, ” menuturkan PWC tidak mendaulat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai satu diantara dasar/rujukan dalam memberikan pertimbangan menghantam pembentukan Subholding, khsusunya Pasal 127 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kajian yang dibuat PWC tak cermat dan bertentangan dengan undang-undang.

Selain itu, tinggi Riando, Komisaris maupun Direksi Pertamina sebelum membentuk subholding, tidak serupa melakukan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan Pencetus 127 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, lupa satunya melakukan pengumuman secara tercatat dan mendapatkan persetujuan “kreditur”. Karena itu tindakan Komisaris maupun Direksi Pertamina dalam pembentukan subholding serupa telah bertentangan dengan undang-undang jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Pembentukan subholding yang melawan hukum tersebut disinyalir kuat telah merugikan keuangan negeri. Karena itu patut diduga adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan dapat di periksa oleh Upah Pemberantasan Korupsi.

Sebab Subholding sudah terlanjur terbentuk tatkala asset dan bisnis tetap dalam Holding (Induk Perusahaan), akhirnya terpaksa diintrodusirlah istilah baru yang sebanding sekali tidak pernah ada pada literatur bisnis manapun, tidak pernah dipelajari dalam sekolah bisnis manapun di seluruh dunia, bahkan tidak pernah ada dalam praktek usaha korporasi di seluruh dunia, yakni Subholding Virtual sebagai lawan daripada istilah subholding Legal (asset, bagian dan bisnis berpindah ke subholding). “Terjemahan gampangnya dari Subholding Maya adalah Subholding Abal-Abal alias Subholding Khayalan” kata Uchok.

Uchok menambahkan, Erick Thohir memiliki kontribusi besar dan paling bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi sebab menghapuskan Direktorat Teknis Operasional akan tetapi tanpa mengalihkan asset, saham serta bisnis serta wewenang ke Subholding.

“Disaat perusahaan minyak lain berusaha bertahan dengan hasil Covid-19 ini, Pertamina malah hura-hura dengan meluncurkan konsep restrukturisasi subholding yang, ” kata Uchok.

Beberapa waktu lalu, Direksi Pertamina melakukan perubahan Stuktur Sistem Dasar Pertamina (Persero) yang dipecah-pecah menjadi enam subholding. Beberapa diantara enam subholding tersebut rencananya bakal diswastanisasi dengan menjual sahamnya kepada investor swasta domestik maupun ganjil.

Spin off ataupun pemisahaan sejumlah lini bisnis pati Pertamina diatas menjadi Subholding disinyalir kuat untuk menyiasati Undang-Undang Dasar 1945 dan UU BUMN dengan melarang Pertamina (Persero) diprivatisasi ataupun swastanisasi.

Pertamina mendapat keistimewaan tunjuk langsung itu karena 100% milik negara, tidak barangkali perusahaan yang ditunjuk mengoperasikan pendapatan minyak itu mau dijual ke bursa. Jika itu terjadi, oleh karena itu perusahaan menjadi full swasta.

Untuk melakukan IPO, memang tidak ada aturan yang melarang atau membatasi Subholding yang bekerja di bidang hulu dan mulut migas. Pertamina mendapat keistimewaan itu karena 100% sahamnya milik negara, karena Pertamina mengelola keayaan daerah Negara dan secara langsung maka Pertamina mendapat mandate dari UUD 1945, sehingga konsekuensi seterusnya ya secara keseluruhan asset pertamina kudu tetap milik Negara, bukan hanya Pertamina saja tapi subholding maupun anak perusahaan subholding yang ditunjuk Pertamina mengelola wilayah kerja desa migas, sehingga hasil tunjuk tepat itu harus tetap 100 % milik negara / milik Pertamina..

Jika Undang-undangnya tak mengatur IPO dan pembatasan subholding, bukan berarti Pertamina boleh mengabulkan IPO atau subholding seenaknya, memperbedakan Undang-Undangnya yang harus mengikuti UUD 1945, bahkan seharusnya UU mungkin yang harus dirubah, atau dibatalkan demi hukum. Ini kan logika dasar hokum kita, masa bercakap-cakap sekelas pertamina yang sudah mengontrak konsultan public amerika, urusan serupa ini tidak faham.

Berdasarkan hal itu, kami sebab masyarakat sipil yang bergabung Pada CBA (Center for Budget Analysis), Kaki Publik, dan Alaska akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Norma terhadap Price Water House Coopers, kantor Hukum Meli Darsa & Co, Menteri Badan Usaha Milik Negara, PT. Pertamina (Persero) tertib Komisaris maupun Direksi di Mahkamah Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan kami, akan didampingi pengaruh hukum Riando Tambunan SH, sebab kantor Hukum Sihaloho & Co, dan menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dimaksud adalah terkait adanya kelalaian Price Water House Coopers dan Meli Darsa & Co dalam membuat kajian management & kajian hukum yang menjadi pokok restrukturisasi holding dan pembentukan subholding di tubuh PT. Pertamina (Persero).

Kelalaian dimaksud merupakan dengan tidak melakukan review dan analisa secara menyeluruh dalam produk kajian hukumnya, salah satunya secara tidak mempertimbangkan dasar hukum spin off dalam UU Perseroan Terpatok (UU Nomor 40 Tahun 2007), yang mengakibatkan produk kajian patokan tersebut menjadi cacat hukum.
Koalisi masyarakat sipil Gugat Pertamina

Hilangnya posisi Deputi di Kementrian BUMN selaku Pembina teknis, yang tau lebih uraian proses bisnis dan aspek korporasi dari masing-masing BUMN khususnya Pertamina. Tidak ada lagi yang bisa memberi masukan secara jernih pada Menteri BUMN. Inilah yang menjadi penyebab yang mengakibatkan Erick Thohir yang selama ini mengembar gemborkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BUMN, transparansi dan Budi pekerti, terjerumus dan terjebak sendiri dengan prinsip-prinsip dasar yang dia kembangkan akibat tidak adanya Fungsi lagam ke Ahok, dengan membentuk Subholding Pertamina secara ugal-ugalan, tanpa melaksanakan GCG, berpotensi melanggar hukum apalagi sampai menjadikan Pertamina sebagai gajah percobaan, ” Pungkasnya.