October 22, 2020

Orkutluv Update

Blog News

PKS: Setuju Pembubaran BPIP

PKS: Setuju Pembubaran BPIP
Serpong, Akuratnews. com - Pelembagaan sosialisasi & pembinaan Pancasila seperti masa Tata Baru dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto masih meninggalkan trauma negatif di kalangan umum. Tafsir tunggal dan indoktrinasi semi militeristik tentang Pancasila, dengan bermacam-macam program litsus menjadi hantu bagi masyarakat.

Serpong, Akuratnews. com – Pelembagaan sosialisasi dan pembinaan Pancasila seperti masa Orde Segar dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto masih menyisakan trauma negatif di kalangan masyarakat.

Tafsir tunggal dan pengajaran semi militeristik tentang Pancasila, secara berbagai program litsus menjadi hantu bagi masyarakat.

Untuk itu Pemerintah diimbau perlu mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait keberadaan dan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Kita semua harus introspeksi diri terkait status dan kiprah BPIP ini. Tidak boleh kita berperan menang-menangan, terutama terkait dengan alasan kenapa masyarakat kerap mengkrtik tulang keberadaan dan kinerja BPIP tersebut.

Harus dicari akar masalahnya, sehingga energi bangsa ini tidak habis untuk membicarakan hal-hal yang sudah final seperti Pancasila.

Justru yang pokok bagi kita adalah bagaimana mendermakan Pancasila ini secara murni dan konsekuen sebagaimana tafsirnya dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945, ” jelas alumni PPSA XV Lemhanas RI.

Menurut Mulyanto, trauma Sistem Baru yang melembagakan Pancasila meniti BP7 dan P4 ini belum hilang benar dari ingatan kolektif bangsa ini.

Zaman itu, dalam tataran personal, para-para pejabat tampak keren dalam berwacana, namun miskin dalam pengamalan dan keteladanan ber-Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dan secara baik, nilai-nilai Pancasila semakin terlihat miring antara teori dan praktek. Terbukti masih banyak kasus korupsi, kolusi, nepotisme dan pembatasan penyampaian iktikad.

“Padahal yang menjelma acuan masyarakat itu adalah pelaksanaan, keteladan, dan bukti nyata, tidak sekedar wacana tentang Pancasila”, kasar Mulyanto.

Di bagian lain, Mulyanto melihat, prestasi ekonomi, budaya, dan politik luar jati saat itu juga tidak terang menonjol.

Itulah kenapa ketika krisis moneter yang diikuti dengan krisis multidimensi terjadi, bangsa mendesak untuk dihapuskannya kelembagaan BP7 dan P4 tersebut.

“Terkait dengan BPIP, kita selalu masih ingat ketika lembaga itu dibentuk kemudian merebak isu perkara honor Anggota Dewan Pengarahnya dengan kelewat besar.

Maka akhirnya, Ketua BPIP, Dr. Yudhi Latif yang pemikir kenegaraan & kebangsaan, saat itu mengundurkan diri.

Namun naasnya, ketika Ketua BPIP yang baru dilantik, dia langsung obral statemen dengan menyudutkan peran agama di Indonesia, ” ujar Mulyanto.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda, BPIP malah menunaikan konser musik dengan kerumunan massa tanpa masker. Lalu muncullah RUU HIP dan RUU BPIP yang ingin memperkuat dasar hukum kelembagaan BPIP dari sekedar Perpres menjadi UU.

Jadi taat saya terkait kelembagaan BPIP ini memang masih traumatik, ” tambahan Mulyanto.

Namun demikian, kata Mulyanto, bukan berarti tanpa BPIP kita tidak dapat mensosialisasikan dan melakukan pembinaan kepada pengelola negara dan masyarakat tentang Pancasila.

“Secara kelembagaan kita memiliki Lembaga Kajian MPR dengan program Sosialisasi 4-Pilar MPR; Lemhannas RI dengan program PPSA serta PPRA serta Pemantaban Nilai-nilai Kewarganegaraan nasional; dll. Kita juga memiliki Badan Ketahanan Nasional.

Lembaga-lembaga ini sudah teruji baik, bermanfaat serta mendapat kepercayaan publik, karenanya perlu didorong dan dikuatkan dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila, ” jelas Mulyanto.

Untuk itu Mulyanto setuju Pemerintah menimbang ulang keberadaan BPIP. Apalagi Pemimpin berencana untuk membubarkan 18 lembaga pemerintah yang tidak berkinerja optimal.