August 14, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Digitalisasi Nozzle Molor, PKS: Pemerintah Tidak Serius!

Digitalisasi Nozzle Molor, PKS: Pemerintah Tidak Serius!
Jakarta, Akuratnews. com - Anggota Komisi VII DPR RI daripada Fraksi PKS, Mulyanto, menilai Negeri tidak serius melaksanakan program Digitalisasi Nozzle BBM. Digitalisasi Nozzle merupakan program penggantian alat salur BBM dari dispenser ke kendaraan, lantaran yang manual ke nozzle digital. Dengan nozzle digital ini BBM yang dikeluarkan dapat diketahui disalurkan ke kendaraan mana saja.

Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Komisi VII DPR RI dibanding Fraksi PKS, Mulyanto, menilai Negeri tidak serius melaksanakan program Digitalisasi Nozzle BBM.

Digitalisasi Nozzle adalah program penggantian corong salur BBM dari dispenser ke kendaraan, dari yang manual ke nozzle digital. Dengan nozzle digital ini BBM yang dikeluarkan bisa diketahui disalurkan ke kendaraan mana saja.

Program Digitalisasi Nozzle di 5. 518 SPBU yang ditargetkan selesai 31 Desember 2018, namun faktanya hari itu baru terealisasi sebesar 31%. Padahal target tersebut sudah direvisi sebanyak 5 kali.

“Ini kan keterlaluan molornya. Pemerintah sesuai tidak bersungguh-sungguh untuk menanggulangi urusan kebocoran BBM bersubsidi melalui implementasi Digital Nozzle.

Real kerugian negara akibat kebocoran migas diprediksi Pertamina mencapai Rp 30 triliun setiap tahun, ” kasar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pendirian ini.

Dalam revisi ke-5, program Digitalisasi Nozzle ini ditargetkan tuntas bulan Agustus 2020. Tapi melihat implementasinya baru 31% Mulyanto memperkirakan target tersebut tidak akan selesai di bulan dengan ditentukan.

“Menurut kami sudah saatnya Deputi Pencegahan KPK turun langsung ke masalah itu, karena ini simpul yang penting untuk menekan kerugian negara sebab kebocoran migas.

Tanpa sampai terkesan Pemerintah melakukan tindakan pembiaran terhadap oknum-oknum yang menikmati kebocoran BBM, ” ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian zaman Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan di tengah pandemi Covid-19, dimana keuangan negara semakin tertindas, Pemerintah perlu melakukan efisiensi keuangan, salah satunya dengan menanggulangi kebocoran BBM.

Pemerintah jangan anggap remeh program digitalisasi Nozzle ini. Dengan penggunaan nozzle digital ini Pemerintah dapat memantau keefisienan dan efektifitas penyaluran subsidi BBM yang nilainya sangat besar.

“Pemerintah harus bertindak jelas, kalau memang serius. Tenggat masa implementasi program ini kurang dibanding sebulan lagi. Kalau kemudian tertinggal lagi patut diduga ada bagian tertentu di Pemerintah yang tidak ingin program ini terlaksana. Siapa tahu pihak tersebut bagian dari penikmat kebocoran anggaran subsidi BBM, ” tandas Sekretaris Majelis Pertimbangan Sentral (MPP) PKS.