August 14, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Pancasila Sebagai Dasar Negara yang Keberadaanya Masih Sangat Diperlukan

Pancasila Sebagai Dasar Negara yang Keberadaanya Masih Sangat Diperlukan
Jakarta, Akuratnews. com - Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga mengatakan pengukuhan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dengan membuat payung hukum berbentuk Undang-Undang (UU) dinilai sebagai kejadian yang harus dilakukan.

Jakarta, Akuratnews. com – Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga mengatakan penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dengan membina payung hukum berupa Undang-Undang (UU) dinilai sebagai hal yang harus dilakukan.

Pasalnya, pengukuhan BPIP dengan UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. “Menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama, ” ujar Obsatar, Sabtu (11/7/2020).

Obsatar juga mengatakan bahwa kondisi Indonesia pasca reformasi cukup memprihatinkan, di mana banyak generasi muda yang tidak paham keterangan Pancasila. Untuk itu, kata dia, kedudukan BPIB yang diatur di dalam Pepres No. 7 Tahun 2018 harus diperkuat agar semua awak negara Indonesia memahami ideologi jadi kristalisasi kebudayaan bangsa.

“Kalau suatu lembaga didirikan secara Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih jika ditambah dengan Undang-Undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin tertib. Itu maksud awal dari payung hukum itu, ” tambahnya.

Obsatar mengatakan, Pancasila jadi dasar negara yang keberadaanya betul diperlukan, terlebih Indonesia memiliki klub beragam. Karena itu, pembentukan Undang-Undang harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan buat mengubah isi sila dalam Pancasila.

“Kita fokus selalu, kita ini bangsa yang betul beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, ” ucap Obsatar.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengungkapkan Pemimpin Joko Widodo berharap agar BPIP diperkuat dalam Undang-Undang sehingga tidak sekadar hanya dengan Peraturan Presiden.

Hal itu dikatakan Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (9/7). Dia mengatakan, lahirnya BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tidak terlepas sejak “politcal goodwill” Presiden Jokowi agar setiap anak bangsa bisa memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut nya, saat ini Presiden Joko Widodo ingin semakin menguatkan BPIP melalui undang-undang sehingga siapapun presidennya, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tidak hendak hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat.