August 14, 2020

Orkutluv Update

Blog News

16 Tahun Digantung, Kowani Desak DPR Sahkan RUU PPRT

16 Tahun Digantung, Kowani Desak DPR Sahkan RUU PPRT
Jakarta, Akuratnews. com - Belum adanya susunan resmi terkait Perlindungan Pekerja Vila Tangga (PRT) memicu banyak ketidakadilan dan prilaku tak senonoh terhadap PRT. Untuk diketahui, Rapat Lembaga Legislatif (Baleg) DPR pada Rabu (1/7) sendiri sudah menetapkan Draft RUU Perlindungan PRT (PPRT) diajukan sebagai RUU Inisiatif DPR ke Rapat Paripurna DPR Akhir Kala Sidang di pertengahan Juli…

Jakarta, Akuratnews. com – Belum adanya aturan resmi terkait Perlindungan Pekerja Rumah Nikah (PRT) memicu banyak ketidakadilan dan prilaku tak senonoh terhadap PRT.

Untuk diketahui, Kerap Badan Legislatif (Baleg) DPR di Rabu (1/7) sendiri sudah menetapkan Draft RUU Perlindungan PRT (PPRT) diajukan sebagai RUU Inisiatif DPR ke Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Sidang di pertengahan Juli 2020.

Sejumlah bagian seperti Kowani, Komnas Perempuan, Perserikatan Perempuan Indonesia, JALA PRT  & Aliansi Stop Kekerasan  di Dunia Kerja kini coba mengawal supaya RUU PPRT ini disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami mengapreasi langkah maju DPR melalui  Baleg DPR dan Tim Panja RUU PPRT sebagai arah sejarah dalam perlindungan PRT yang mayoritas adalah perempuan, ” perkataan Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo saat berbicara dalam Konfrensi Pers RUU PPRT Jelang Rapat Paripurna DPR via Zoom Meeting di Jakarta, Minggu (5/7).

Dikatakannya, belum adanya regulasi, peraturan dan perundang-undangan resmi ini memicu banyak terjadinya ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh dan tak pantas terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur).

Jika nanti disahkan, UU PPRT akan melindungi hak dasar agar rasa keadilan sosial jelas dan terbukti. Pekerja rumah nikah, lanjut dia, tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya pribadi.

“Kita menuntut adanya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan tentunya kita juga harus menuntut perlindungan PRT dalam negeri. Para pekerja asing yang tinggal di Nusantara, sudah dilindungi oleh aturan-aturan & perundang-undangan, tapi bagaimana dengan PRT kita yang kerja di negeri sendiri tapi belum dilindungi UU, ” terang Giwo.

Ditambahkannya, Indonesia perlu mencapai bahan SDGs, perlakuan yang adil serta seimbang dalam gender dan kudu masuk dalam target SDGs. Lalu, persamaan hak dan kesempatan kerja disemua sektor dan bidang tanpa diskriminasi.

RUU PPRT ini, imbuh Giwo juga adalah wujud dan implementasi dari Pancasila. Para PRT wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

“Ada ruang khusus pada setiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus, bagaimanapun juga PRT juga adalah Ibu Bangsa, sebagai perempuan yang mana kita selalu memuliakan perempuan baik itu di agama, bagus itu di bangsa, di negeri dan dunia sekalipun, ” tandasnya.

Giwo pun mendesak RUU PPRT segera disahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semesta rakyat Indonesia.

“Tidak bisa ditunda lagi. RUU PPRT sudah terkatung-katung sejak 16 tarikh yang lalu, ” tegas mantan Ketua KPAI ini.

Untuk diketahui, jumlah PRT di tanah air mencapai 4, 2 juta. 84 persennya adalah rani dan 14 persen dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak pada bawah 18 tahun.

Dalam kurun waktu tiga tarikh terakhir dari Januari 2018 datang dengan April 2020, tercatat 1. 458 kasus kekerasan PRT dengan bisa dilaporkan dengan berbagai bentuk kekerasan, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar.

Menurut Survei Jaminan Sosial JALA PRT pada 2019 terhadap 4. 296 PRT yang diorganisir di enam kota, 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN KIS.

Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk secara cara berhutang, termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong upah.