August 14, 2020

Orkutluv Update

Blog News

BEM Surabaya Kritisi “Bisnis” Rapid Test Calon Mahasiswa Baru

BEM Surabaya Kritisi “Bisnis” Rapid Test Calon Mahasiswa Baru
Surabaya, Akuratnews. com semrawut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya mengkritisi kebijakan Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, yang mewajibkan calon Mahasiswa baru (CAMABA) melakukan swab Rapid Test. Aliansi BEM Surabaya sangat menyayangan kebijkan yangbtertuangvdalam Surat informasi (SE) Walikota Surabaya Nomor: 421/5853/436. 8. 4/2020 tentang pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2020 tersebut

Surabaya, Akuratnews. com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya mengkritisi kebijakan Pemerintah tanah air (Pemkot) Surabaya, yang mewajibkan bahan Mahasiswa baru (CAMABA) melakukan swab Rapid Test.

Asosiasi BEM Surabaya sangat menyayangan kebijkan yangbtertuangvdalam Surat edaran (SE) Walikota Surabaya Nomor: 421/5853/436. 8. 4/2020 tentang pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2020 tersebut

Koordinator BEM Surabaya Eko Pratama menyatakan, kecendekiaan walikota Surabaya Tri Rismaharini tersebut sangat mendadak dan terkesan dipaksakan.

“Surat edarann walikota itu dikeluarkan pada 2 Juli 2020, sementara jadwal pelaksanaan test tinggal menghitung hari. Tentu ini sangat menyakitkan dan memberatkan calon Mahasiswa baru, ” terang Eko.

Eko menambahkan lebih lanjut, kebijakan “Bisnis” Swab Rapid test bagi Mahasiswa baru itu, dinilai Pemkot secara tidak berat sebelah terhadap dunia pendidikan.

“Kewajiban Swab Rapid test itu, tentu memecah konsentrasi calon Mahasiswa baru, mereka harus fokus menelaah mempersiapkan diri, namun sisi yang lain bingung dengan persyaratan tersebut, ” tambahnya.

Calon tabib hewan ini memaparkan bahwa Negeri Pusat telah menggelontorkan Anggaran Sebesar Rp 75 Triliun di Sektor kesehatan yang seharusnya bisa di pergunakan untuk hal (Rapid) itu secara gratis.

“Ini menunjukan lemahnya koordinasi antar Stakeholders membuat Rakyat kembali di korbankan, dan Rapid test pun tidak menjamin seseorang tersebut terpapar Covid-19 atau tidak, terlebih itu memerlukan biaya yang variatif, tentu selalu ini sangat memberatkan calon Mahasiswa dan jelas kami menolak peristiwa itu, ” tegas Eko Pratama

Lembaga tes mengakar perguruan tinggi (LTMPT) selaku bagian penyelenggara diminta harus segera bertindak dan memberikan solusi alternatif, menarik Stakeholders.

“Disini LTMPT harus bertindak agar masalah itu cepat terselesaikan, mengingat perekonomian semakin sulit, Pemerintah khususnya Pemkot Surabaya jangan memberatkan orangbtua calon Mahasiswa, ” pungkas Eko