August 14, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Tender Janggal, Program Kartu Pra Kerja Dilaporkan ke Kejagung

Tender Janggal, Program Kartu Pra Kerja Dilaporkan ke Kejagung
Jakarta, Akuratnews. com - Dinilai janggal alias tak sesuai di proses penunjukkan dalam tender, Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi melaporkan proyek program Kartu Pra Kerja ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelaporan ini terkait penunjukkan delapan mitra proyek tersebut.

Jakarta, Akuratnews. com – Dinilai janggal alias tidak sesuai dalam proses penunjukkan pada tender, Tim Pusat Advokasi Adat dan Konstitusi melaporkan proyek program Kartu Pra Kerja ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelaporan ini terkait penunjukkan delapan mitra proyek itu.

Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi menilai penunjukkan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Bantuan yakni harus melalui skema tender maupun lelang.

“Memohon kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas Proyek Program Kartu Prakerja dari mulai pengadaannya, penunjukannya, penentuan Delapan Mitra Program Kartu Pra Kerja, maupun penandatangannya, ” perkataan siaran pers Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi, Selasa (30/6).

Dalam rilis tersebut juga disebut memohon kepada Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit secara menyeluruh dan terpadu terhadap Delapan Mitra Program Kartu Pra Kerja, terutama menyangkut dasar penentuan harga layanan platform digital pelatihan dalam program Kartu Pra Kegiatan.

“Perlu diteliti dengan seksama terkait adanya Mark Up atau tidak. Sebab, di platform yang berbeda pelatihan serupa mampu ditemui secara gratis, ” tinggi siaran pers ini.

Kejagung juga diminta untuk melayani pencarian bahan dan keterangan dengan mendalam terkait penggunaan anggaran program Kartu Pra Kerja dan pertanggungjawabannya.

Menurut Tim Induk Advokasi, berdasarkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negeri, terkait kekayaan yang berasal sejak APBN itu ibarat air dengan dibuka kerannya mengalir kemanapun dikenal sebagai Uang Negara. Oleh sebab itu, setiap mitra Program Surat Pra Kerja wajib bertanggungjawab dalam hadapan publik terkait akuntabilitas & transparansi.

“Memohon pada Kejagung untuk menelusuri pejabat negeri atau penyelenggara pemerintahan ataupun bekas staf khusus sebagai bagian pengelola atau direksi atau komisaris daripada salah satu mitra program Kartu Pra Kerja. Sebab, hal demikian merupakan ‘konflik kepentingan’ sebagaimana Peraturan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ” tulis maklumat Tim Pusat Advokasi Hukum serta Konstitusi lagi.

Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi adalah sejumlah advokat dan asisten advokat dari kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi (Pasti) tersebut terdiri atas Devid Oktanto, Fathan Ali M, Hendy Pratama, Mendy Uthama, Sandy Aji, dan M Arham Daeng Tojeng S. H.

Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi sendiri memperoleh surat kuasa dari Lucky Nugraha dan Furkon untuk melaporkan peristiwa program Kartu Pra Kerja tersebut ke Kejagung.