July 12, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Bagian DPR Pertanyakan Marahnya Presiden

Bagian DPR Pertanyakan Marahnya Presiden
Jakarta, Akuratnews. com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mempersoalkan kemarahan Kepala Negara baru-baru ini. Diketahui, Presiden Joko Widodo makan kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara karena tidak suntuk bekerja di saat pandemi Covid-19. Kejadian itu terjadi saat Wasit Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 morat-marit, tetapi rekaman video…

Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mempertanyakan kemarahan Kepala Negara baru-baru ini. Diketahui, Presiden Joko Widodo marah kepada  para menteri & pimpinan lembaga negara karena tak maksimal bekerja di saat pandemi Covid-19. Kejadian itu terjadi zaman Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, tetapi rekaman video konvensi itu baru dipublikasikan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, 28 Juni 2020.

Salah satu Kementerian yang disoroti Presiden Jokowi ialah Kementerian Kesehatan tubuh yang dianggap serapan anggarannya sedikit, baru 1, 53 persen sebab total 75 T.

Anggota Komisi IX DPR MENODAI, Netty Prasetiyani Aher menilai kemarahan Presiden ini sangat terlambat. “Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? sejak lama saya sudah sampaikan kalau Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19, ” introduksi Netty dalam keterangan medianya, Senin (29/06/2020).

Menurut Netty Aher, ada banyak persoalan dalam lapangan yang harus diselesaikan dengan menggunakan leadership power presiden.

“Saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat perlahan-lahan, tidak terkoordinasi dengan baik, mengarah sektoral dan birokratis. Bukan hanya soal serapan anggaran, tapi pula soal data, distribusi bansos & pola komunikasi yang gaduh” sah Netty.

Selain tersebut, Netty juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewacanakan ekspor APD dalam tengah belum layaknya APD untuk nakes Indonesia.   “Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan, bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum tercukupi tapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini kan aneh dan tidak nyambung, ” katanya.

“Jadi, jika hampir seluruh kementerian dan lembaga dianggap sedang berkinerja  kurang atau tidak ada progress, maka harus dicari kausa masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas. Menurut saya ini adalah tanggung jawab Presiden sebagai pemegang instruksi pemerintahan tertinggi yang harus menganjurkan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden kudu tegas dan siap pasang lembaga untuk melindungi rakyatnya” ujar Netty.

Jika kemudian tersedia wacana resufle, kata Netty Aher, itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol  para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan.

“Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus menilai juga kinerja Gugus Tugas Tengah Percepatan Penanganan Covid-19secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan pengerjaan Covid-19, ” tutup Netty