July 11, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Tapera, Jerat Baru Pemerintah Bebani Rakyat

Tapera, Jerat Baru Pemerintah Bebani Rakyat
Akuratnews. com - Penuh diperbicangkan warganet soal perlakuan negeri yang dianggap semena-mena. Rata-rata netizen mengungkapkan rasa kesal dan kecewanya atas kebijakan pemerintah di tengah wabah. Setidaknya ada sekitar 13 ribu tweet dengan tagar #RezimLaknat dan masih ada beberapa trending lainnya di Twitter pada Senin, 8/06/2020.

Akuratnews. com – Ramai diperbicangkan warganet soal perlakuan pemerintah yang dianggap semena-mena. Rata-rata netizen mengungkapkan menemui kesal dan kecewanya atas kebijakan pemerintah di tengah wabah. Setidaknya ada sekitar 13 ribu tweet dengan tagar #RezimLaknat dan sedang ada beberapa trending lainnya dalam Twitter pada Senin, 8/06/2020.

Wajar sekali jika kelompok kecewa dengan kebijakan pemerintah yang selalu membuat rakyat sulit. Barang bawaan hidup rakyat sudahlah berat, malah makin bertambah berat. Bagaimana tidak, menjelang akhir Mei lalu tepatnya 20 Mei 2020, penguasa nomor wahid negeri ini secara terang meneken PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Setelah Peraturan Pemerintah tersebut benar diteken oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, maka gaji karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis terkena tambahan potongan segar.

Dengan adanya aturan tersebut, tugas menghimpun dana bakal diserahkan bertahap selama 7 tahun kepada Tapera untuk segera dikerjakan pengadaan perumahan rakyat dengan mengerahkan tabungan wajib berprinsip gotong royong dari segmen pekerja.

Dana Tapera ini termasuk dengan paling sedikit memberi manfaat di pekerja karena panjangnya jangka waktu iuran dan tidak ada kesenangan bagi peserta untuk melakukan permintaan pengambilan dana.

Artinya, ketetapan PP Tapera ini makin menegaskan kepada kita, bahwa negeri hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin dana dari masyarakat tanpa menanggapi kondisi rakyat yang sedang kesulitan akibat wabah. Padahal sebelumnya negeri baru saja menaikkan tarif BPJS, tagihan TDL yang dibuat terbang 4 kali lipat, di era banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.   Tapera juga merupakan kala baru pemerintah bebani rakyat.

Pemerintah seperti tidak memiliki hati untuk merasakan penderitaan kaum. Seharusnya tugas utama mereka mengurusi rakyat, tapi pemerintah kini picik mata dan tuli telinga. Tak bisa melihat kesusahan rakyat, tak mendengar jeritan rakyat, malah bahkan menghimpit rakyat dengan rentetan iuran dan tagihan.

Telah seharusnya pemerintah punya hati, mempunyai empati dan kepekaan tinggi pada rakyat. Sudah sewajarnya pemerintah mendirikan kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat, memprioritaskan kestabilan kondisi terlebih dahulu.

Namun di tengah wabah, di tengah sulitnya mencari sesuap nasi dan cicilan utang yang makin menggunung, entah dengan jalan apa lagi harus merangkai kata supaya pemerintah mau mengerti bahwa menjalankan negara dengan kebijakan yang memeras rakyat adalah kedzaliman yang tinggi di hadapan Allah SWT.

*Penulis adalah: Anggota Tim Komunitas Muslimah Menulis Depok

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi kepalang jawab penulis.