December 1, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada Sebelum 15 Juni

Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada Sebelum 15 Juni
Jakarta, Akuratnews. com - Gajah Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah cepat mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Wilayah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapannya pada 15 Juni 2020. Hal itu diisampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Level Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada…

Jakarta, Akuratnews. com – Menteri Dalam Jati (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menodong pemerintah daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) buat Pilkada Serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat melakukan tahapannya pada 15 Juni 2020. Hal itu diisampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri meniti Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada Spontan Tanggal 9 Desember 2020, Senin (08/06/2020).

“Kita harapakan agar sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran buat melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni serupa untuk penambahan anggaran-anggaran yang asing dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD, ” kata Mendagri.

Dalam kesempatan yang sesuai, Mendagri juga memaparkan realisasi taksiran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah wilayah untuk menggenjot realisasi tersebut menggunakan NPHD yang telah disepakati.

“Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsu ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen, kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyk 41, 68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50an persen yang belum terealisasi. Dalam rapat minggu lalu secara 270 kepala daerah yang hendak melaksanakan pilkada, kami sudah sampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD, yang masih belum teralisasi direalisasikan, serupa duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggran dari KPU dan Bawaslu, ” paparnya.

Dia juga mengatakan, melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setia daerah mempunyai ruang fiskal yang cukup terpaut penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

“129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 kawasan yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan kalau mereka mampu untuk mmbiayai lantaran APBD nya, mampu membiayai bunga KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing, kemudian 72 daerah yang kawasan fiskalnya memang sulit itu menodong bantuan dari APBD, ini sedang belum termasuk 141 daerah asing yang belum melaporkan, ” jelasnya.

Tak kalah istimewa, pihaknya juga memastikan agar perkiraan penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP, ” tutup Mendagri.