December 1, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Minimnya Proteksi Finansial Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Minimnya Proteksi Finansial Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi
Akuratnews. com - Semenjak kasus pertama positif Covid-19 yang diumumkan Presiden pada 2 Maret 2020, jumlah pasien yang pasti terinfeksi virus corona semakin bertambah banyak. Tingginya kasus positif itu tentunya berimbas pada kerja tenaga kesehatan yang semakin dibutuhkan.

Akuratnews. com – Semenjak kasus pertama positif Covid-19 yang diumumkan Presiden pada 2 Maret 2020, jumlah pasien yang nyata terinfeksi virus corona semakin beranjak banyak. Tingginya kasus positif itu tentunya berimbas pada kerja gaya kesehatan yang semakin dibutuhkan.

Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam perang melawan corona adalah pihak yang sangat sensitif terpapar virus. Hingga saat tersebut, sudah semakin banyak tenaga kesehatan tubuh yang berguguran. Namun bukan dihargai atas jerih payah usahanya, mereka malah tidak mendapat perhatian sebab pemerintah. Jika sebelumnya proteksi diri berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang memadai, kini penjagaan finansial yang tak kunjung dikasih menjadi persoalan baru. Ada sebagian tenaga kesehatan yang tidak mendapat tunjangan bahkan perawat honorer yang dipotong THRnya.

Lambatnya Insentif Tenaga Kesehatan Lebur

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di daerah belum reda. Hal itu terkendala oleh bahan yang disetorkan masing-masing daerah pada pemerintah pusat. Direktur Dana Memindahkan Khusus DJPK, Putut Hari Satyaka mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu data yang diajukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup gede untuk penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan, yaitu sebesar Rp 75 triliun yang disalurkan via Departemen Kesehatan (Kemenkes) dan Rp 3, 5 triliun disalurkan melalui Pranata Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Stimulus kesehatan ini direncanakan untuk tunjangan tenaga kesehatan (nakes), santunan bagi nakes yang meninggal karena Covid-19, bantuan Iuran BPJS bagi 30 juta Peserta Mandiri yaitu Pekerja Bukan Penerima Risiko (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dan belanja kesehatan lainnya. Mengenai pemberian insentif berdasarkan strata dan keahliannya di bidang kesehatan, sesuai dokter spesialis akan mendapatkan suntuk Rp 15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp 10 juta per bulan, perawat suntuk Rp 7, 5 juta bola lampu bulan, dan nakes lainnya suntuk Rp 5 juta per bulan. (m. detik. com, 30/5/2020)

Kementerian Keuangan berkata motivasi bagi tenaga medis di daerah yang bekerja menghadapi pandemi Covid-19 belum juga dicairkan. Penyebabnya, jalan pencairan dana perlu melewati birokrasi berbelit untuk membereskan data gaya medis yang melibatkan daerah serta Kementerian Kesehatan. Jika verifikasi sudah rampung, insentif bisa dinikmati tenaga medis di daerah.

Menurut  setkab. go. id, ada  lima tahapan pencairan  insentif untuk tenaga medis. Pertama, RSUD, RS Swasta, dan Puskesmas mengusulkan dorongan ke Dinkes Daerah. Kedua, Dinkes akan mengajukan usulan kepada Tim Verifikasi Kemenkes, yaitu Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Bani adam (PPSDM).   Ketiga, tim verifikator Kemenkes menyampaikan rekomendasi kepada Kemenkeu. Keempat, setelah Kemenkeu menerima hasil verifikasi, data diteliti ulang serta akan disalurkan dari Rekening Dana Umum Negara (RKUN) ke Bon Kas Umum Daerah (RKUD). Kelima, pemerintah daerah menyalurkan dana dorongan ke rekening masing-masing tenaga medis dari RKUD. (tirto. id, 29/5/2020)

Proses pencairan sedekah insentif yang berbelit dan makan waktu yang cukup lama, tentunya membuat penderitaan para tenaga kesehatan tubuh semakin bertambah. Karena tidak mampu dipungkiri banyak tenaga kesehatan dengan membutuhkan insentif tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup, terlebih banyak perawat yang hanya mendapatkan gaji sebanding UMR.

Di tepi pencairan yang lamban, kebijakan pemberian insentif ini juga dianggap terbatas karena hanya berlaku bagi tenaga kesehatan dari rumah sakit punca dan fasilitas layanan kesehatan asing yang terlibat langsung menangani anak obat Covid-19. Padahal meski tidak hidup di rumah sakit rujukan, bukan berarti tenaga kesehatan tidak berhadapan dengan pasien Covid-19. Sebab, penuh juga pasien dengan gejala pembukaan justru datang ke rumah sakit yang terdekat atau strategis yang bukan rumah sakit rujukan. Tersedia juga rumah sakit yang menggelar ruang isolasi sementara untuk merawat pasien Covid-19 sampai ada ruangan tersedia di rumah sakit rujukan. Sehingga para tenaga kesehatan yang tidak bekerja di rumah rendah rujukan pun, sudah sepatutnya berhak mendapatkan insentif.

Boleh pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap para pejuang penjaga terdepan dalam melawan pandemi Covid-19 ini. Padahal mereka bekerja tanpa lelah siang dan malam dalam tengah keterbatasan perlengkapan, seperti minimnya jumlah masker dan alat pelindung diri, demi mempertaruhkan nyawa buat menyelamatkan pasien Covid-19. Lambatnya pencairan insentif bagi tenaga kesehatan menjadi ironi di tengah royalnya pemerintah menggelontorkan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Meskipun masih banyak bukti penerima bantuan yang tidak sahih dan salah sasaran.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Perlakuan yang seakan tidak adil ini, tentunya tidak akan terjadi dalam suatu pemerintahan Islam. Islam menetapkan hajat atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap pribadi rakyat. Islam juga menetapkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini seperti memperoleh dunia secara menyeluruh. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja di antara kalian dengan bangun pagi dalam keadaan muncul dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia. ” (HR. At-Tirmidzi)

Untuk itu, di ketentuan Islam, negara bukan cuma wajib menjamin pemenuhan kebutuhan modal berupa pangan, papan dan baju untuk tiap-tiap individu rakyat. Bakal tetapi negara pun wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Semua itu merupakan bagian dari kesibukan mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu, karena akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut di akhirat.

Dalam Islam, kebutuhan atas penyajian kesehatan termasuk kebutuhan dasar bangsa yang menjadi kewajiban negara. Sendi sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dengan disediakan secara gratis oleh negara.

Sebagaimana hadits Nabi saw., “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab berasaskan rakyat yang dia urus. ” (HR. Al-Bukhari)

Ketika pelayanan kesehatan menjadi kewajiban negeri atas rakyatnya, tentunya negara pun akan memberikan perhatian yang betul-betul dan tidak akan melalaikan barang apa yang menjadi hak bagi para-para tenaga kesehatan. Gaji maupun persediaan insentif yang harus diberikan akan secepatnya direalisasikan. Karena Islam melarang menahan gaji pekerja. Rasulullah saw.   bersabda, “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. ” (HR Ibnu Majah)

Perlindungan diri maupun finansial terhadap para tenaga kesehatan akan diberikan dengan maksimal oleh negara, agar kedudukan mereka sebagai ujung tombak di dalam pandemi, dapat bekerja dengan tenang dalam menyelamatkan warga yang terjangkit Covid-19. Semua pelayanan terbaik tersebut akan didapatkan ketika negara menerapkan aturan terbaik, yaitu Islam. Patokan yang berasal dari Allah Swt. Sang Pencipta seluruh alam, dengan tentunya paling mengetahui apa dengan terbaik untuk hamba-Nya.

Wallahu’alam bisshawab.

*Penulis adlah: Anggota Komunitas Aktif Menulis, Bogor