July 11, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Indonesia: Ikuti Tren “New Normal Life” atau Kemandirian Bangsa?

Indonesia: Ikuti Tren “New Normal Life” atau Kemandirian Bangsa?
Akuratnews. com - "New Normal Life" nampaknya benar-benar akan diterapkan di Nusantara. "New normal Life" yakni kehidupan normal yang akan diberlakukan dengan menyesuaikan protokol baru di lingkungan untuk pencegahan penularan virus. Ringkasan tersebut pun sudah dirilis untuk pekerja (PNS, BUMN, dan perusahaan).

Akuratnews. com awut-awutan “New Normal Life” nampaknya sungguh-sungguh akan diterapkan di Indonesia. “New normal Life” yakni kehidupan wajar yang akan diberlakukan dengan menyelaraskan protokol baru di lingkungan untuk pencegahan penularan virus. Skenario tersebut pun sudah dirilis untuk pelaku (PNS, BUMN, dan perusahaan).

Hal tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK. 02. 01/MENKES/335/2020 mengenai Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Cara. (Detik. com)

Begitu juga bagi perusahaan ritel, pemerintah mewajibkan penggunaan pembatas di bendaharawan untuk memberikan jarak dengan konsumen. Pembeli juga diharapkan menggunakan pembalasan nontunai. Adapun tentang sekolah dengan akan dibuka kembali, diwacanakan akan menghilangkan jam istirahat dan mengurangi jam belajar hanya menjadi empat jam saja. Berdasarkan rekomendasi yang diusulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada perumusan protokol new normal dalam sekolah. (Kompas. com, 28/5)

Upaya “new normal life” di Indonesia patut dipertanyakan.   Karena jika merujuk pada bukti saintifik, kondisi di Indonesia belum menunjukkan landaian kurva Covid-19. Setidaknya begitu yang dinyatakan oleh IAKMI. Bahkan di sejumlah negara, kurva melandai justru kembali naik membuktikan adanya gelombang pandemi kedua.

Haruskah Mengikuti Gaya Global?

PBB memang  telah mencanangkan konsep “new normal” sebagai formula dan peta jalan bagi solusi persoalan negeri hari ini. Dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Wajar: UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal: Denah jalan yang diletakkan PBB untuk peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19), dinyatakan, “Kondisi ‘normal yang dulu’ tidak akan pernah kembali, sehingga pemerintah kudu bertindak menciptakan ekonomi baru & lapangan pekerjaan yang lebih banyak. ”

Sejalan secara fungsi PBB, World Health Organization (WHO), underbow PBB di bidang kesehatan, telah memberikan dukungan sah melalui News Release 15 Mei 2020 bertajuk “Local epidemiology should guide focused action in ‘new normal’ Covid-19 world”.

Disebutkan, “Di tengah peningkatan urusan Covid-19 sementara negara-negara di provinsi WHO Asia Tenggara secara bertahap melonggarkan penguncian (lockdown), maka WHO hari ini mengatakan bahwa penilaian yang cermat terhadap epidemiologi lokal harus menjadi panduan tindakan pada memerangi virus di masa yang akan datang.

Lantaran arahan organisasi dunia tersebut, nampaklah bahwa konsep “new normal” dengan ditawarkan hanya menjadikan faktor keselamatan ekonomi dunia sebagai fokus pati, bukan soal keselamatan nyawa bani adam. Lalu, haruskah Indonesia mengikuti gaya global tersebut?

Padahal para ahli kesehatan sudah menyatakan bahwa jika melihat kurva epidemologi belum menunjukkan titik puncak (peak), apalagi dalam kondisi melandai. Oleh sebab itu kondisi Indonesia saat ini sejatinya masih “abnormal”. Syarat-syarat untuk “new normal” juga hampir semua belum terpenuhi.

Sebagaimana Pemangku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, “Saat ini terlalu lekas untuk mengambil langkah new umum. Untuk masuk new normal, pemerintah harus memiliki indikator dan kriteria berbasis data penanganan corona secara medis dan epidemiologis. ” (Kompas. tv)

Jika melihat pelaksanaan PSBB selama ini saja, nampaknya PSBB bisa dikatakan tak berhasil menurunkan kurva epidomologi. Zaman PSBB  masih banyak titik kerumunan, bahkan di Surabaya dan Jawa Timur secara umum justru insiden rate (IR) covid-19 justru menyusun tajam setelah pemberlakuan PSBB. Lantaran sini seharusnya dievaluasi, entah sebab kurangnya kontrol dari pemerintah ataupun kurang fahamnya masyarakat.

Maka, sangat ironi jika Negeri justru menerapkan “new normal” pada tengah kondisi seperti ini. Tersebab hal tersebut akan justru menerbitkan permasalahan baru. Alih-alih membangkitkan ekonomi, justru nyawa manusia semakin tidak berarti. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai.

Indonesia harus Mandiri Menghadapi Pandemi

Kedaulatan suatu negara benar menentukan arah dan kemandirian kecendekiaan politik.   Kedaulatan ini betul sulit diwujudkan ketika negara masih tersandera oleh kepentingan negara langka lewat ekonomi dan politik. Inilah nasib Indonesia. Kebijakan-kebijakannya  terpaksa harus mengikuti tren global meski harus menerima segala risikonya. Miris!

Ide “new normal life” bisa dikatakan sebagai ‘instruksi’ negara adidaya pemimpin peradaban kapitalisme kepada negara-negara lain yang selama itu dikuasai secara politik ekonomi. Padahal, intruksi ini jelas sangat berisiko menjadikan pandemi semakin meluas. Namun seolah tidak ada pilihan lain, skenario ini diambil demi menyelamatkan ekonomi dunia dari tekanan resesi. Padahal, sebelum adanya covid-19 sekadar, memang ekonomi dunia sedang tak baik-baik saja.

Benar sulit bagi indonesia untuk membiarkan diri dari ‘intruksi’ ini. Kecuali Indonesia memiliki keberanian untuk jadi di atas kedaulatan dan konsep ideologi. Kemudian bertahta dengan kebudayaan yang baru dan mandiri.

Potret Islam Mandiri Menghadapi Pandemi

Sepanjang sejarah penerapan Islam di dalam institusi negara,   menunjukan kalau peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban berkarakter mulia, pemberi rasa sejuk bagi kehidupan umat manusia. Sepanjang sejarah, sebenarnya peradaban ini juga beberapa kali mendapat ujian pagebluk, namun peradaban ini juga sanggup mengatasinya.

Potret Kejayaan peradaban Islam dalam menyelesaikan epidemi salah satunya teruji pada khilafah Utsmaniyah saat menghadapi wabah aib pes atau The Black Death yang memuncak antara 1346 & 1353. Jumlah korban jiwa mencapai 200 juta orang di Eropa dan kawasan Laut Tengah. Epidemi ini masuk Istanbul pada tarikh 1466. Persebaran penyakit di kota itu terjadi dengan sangat lekas.

Untuk menyelamatkan diri, sebagian warga Istanbul yang sedang sehat keluar dari kota. Tetapi, banyak pula yang memilih menetap di rumah masing-masing. Mereka menyelenggarakan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi. Mereka tidak pernah keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting misalnya membeli makanan, minuman, atau obat-obatan. Kondisi ini sempat membina Istanbul dikatakan seperti kota cengkedi. Hal itu displin tinggi di dalam upaya memutus rantai penularan keburukan. Upaya khilafah Utsmaniyah membawa hasil. Wabah perlahan-lahan hilang dari Istanbul.

Sementara pada masa yang sama, di Eropa, kondisinya sungguh mengerikan. Wabah ini menghabisi sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Sanitasi yang buruk menjelma sarang tikus menyebabkan penyebaran aib ini. Juga kebiasaan buruk awak yang mengambil barang berharga lantaran jasad korban sehingga menjadi jalan penularan.

Di kota London, 100 ribu warganya mati akibat wabah ini. Wabah sampar baru hilang dari kota London saat terjadi kebakaran besar dalam 2 September 1666. Api menjalar ke seluruh kota. Menurut Museum of London, api turut melahap rumah-rumah kumuh beserta kawanan zirnikh yang menjadi pengantar kuman sampar. Jikalau khilafah Utsmaniyah saat tersebut mengikutin tren Eropa dalam menghadapi wabah pes, pastilah kaum muslim akan terancam kehilangan sebagian gembung umatnya. Namun, saat itu kebudayaan Islam telah memberikan contoh kemandirian dalam menghadapi wabah.

Maka, sudah sepantasnya jika negeri mayoritas muslim ini mengambil Islam sebagai solusi. Mengambil sikap mendiri dalam mengatasi pandemi. Hanya selalu, sikap mandiri dalam menghadapi wabah hanya dimiliki oleh negara bervisi ideologi yang benar yakni Islam. Wallahu a’lam bishawab.

*Penulis adalah Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Kebijakan Publik