September 20, 2020

Orkutluv Update

Blog News

PKB Minta Green Map Jelang The New Normal Libatkan Pemda

PKB Minta Green Map Jelang The New Normal Libatkan Pemda
Jakarta, Akuratnews. com - Pasca pandemi Corona (Covid-19), pemerintah pusat telah menyiapkan rencana the new normal bagi kehidupan masyarakat. Namun, sinergitas antara tengah dan pemerintah daerah belum terjalin sehingga dikhawatirkan akan ada kabut dalam pelaksanaannya. Sehingga dirasa menetapkan adanya Green Map agar sinergis antara pusat dan daerah terikat.

Jakarta, Akuratnews. com semrawut Pasca pandemi Corona (Covid-19), pemerintah pusat telah merancang skema the new normal untuk kehidupan masyarakat.

Namun, sinergitas antara pusat dan negeri daerah belum terjalin sehingga dikhawatirkan akan ada gagap dalam pelaksanaannya. Sehingga dirasa perlu adanya Green Map agar sinergis antara was-was dan daerah terjalin.

Terkait Green Map ini, anggota Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin memperingatkan Menteri Dalam Kampung, Tito Karnavian agar segera menghasilkan Green Map dengan pemerintah kawasan.

Rencana dibangun bukan saja perspektif ekonomi melainkan aspek lain seperti kehidupan beragama, sosial, poltiik dan budaya. Yanuar menganjurkan Green Map berisi pedoman khusus untuk masyarakat pedesaan dan kota kecil.

“Pusat dan daerah wajib punya pedoman sesuai Green Map, yakni sebuah peta jalan yang menjelaskan tentang aturan kehidupan masyarakat di pedesaan dan kota kecil pasca pendemi Covid-19. Sehingga warga tidak cemas di dalam membangun roda kehidupan baru, ” ujar Yanuar di Jakarta, Jumat (29/5).

Ketua DPP PKB ini mengatakan Green Map adalah sebuah keharusan. Selama tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuma mengedepankan aspek ekonomi secara makro.

Menurutnya justru perekomonian UMKM pun belum diperhatikan. Rancangan insentif bagi nelayan dan petani, UMKM justru dilarikan ke stimulus pinjaman dengan bunga yang mau memberatkan.

Yanuar mengajukan jika pusat tidak siap oleh sebab itu bisa dikolaborasikan dengan dana kawasan sehingga besaran ditiap daerah memasukkan skema keuangan masing-masing.

“Pinjaman dengan bunga untuk modal UMKM, nelayan dan petani tersebut memberatkan. Harusnya bantuan modal minus syarat yang harus diberikan pada mereka. Pinjaman dengan bunga cocok saja dengan Pinjaman online (aplikasi online). Ini yang harus diubah, Jika pusat tidak mampu oleh karena itu daerah bisa sinergis melalui keuangan daerah. BLT sektor ekonomi salah satunya, ” tegas Yanuar.

Yanuar menyampaikan sektor keyakinan, Mendagri seharusnya bekerja sama dengan Menteri Agama untuk ditiap wilayah wajib membuat konsep protokol dengan sesuai terutama dipusat keagamaan semacam pesantren, balai keagamaan dan wadah ibadah.

Menurutnya ada ketakutan di kalangan ulama dan pemuka agama untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Walaupun, aturan kesehatan terkait Covid-19 ini disosialisasikan ke daerah tapi belum tersedia pedoman khusus yang dibuat dengan baku.

Sehingga perlu adanya kerjasama dengan organisasi keagamaan untuk menjamin ibadah dan aktivitas kegamaan hingga ke desa-desa.

“Kalangan kyai, ulama serta pemuka agama kesulitan dalam penyelenggaran ibadah. Perlu adanya fasilitas kesehatan tubuh khusus yang berada di pondok, madrasah, sekolah agama lainnya sehingga penanganan menjadi khusus. Ini menetapkan kerjasama dengan organisasi agama kaya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sistem agama yang ada di Indonesia, ” tegasnya.

Kesibukan budaya dan politik juga membutuhkan sebuah pedoman khusus. Indonesia dengan beragam suku dan budaya dengan seringkali melibatkan banyak orang menerbitkan kebingungan di masyarakat.

Apakah kegiatan budaya juga harus dihentikan pasca pendemi Covid-19 & perlu adanya perhatian khusus. Sejenis juga dengan kehidupan politik. Banyaknya aktivitas yang melibatkan orang banyak juga harus mengikuti protokol kesehatan tubuh sesuai dengan anjuran BNPB namun, belum ada langkah konkrit menghantam penyebaran informasi di daerah menghadap penyelenggaraan Pilkada.

“Aktivitas budaya, semua perlu disampaikan dengan matang dan lugas. Sosialisasi itu penting terutama daerah mana yang zona merah, kuning dan muda. Bagaimana cara penyelenggaraan budaya seolah-olah apa penerapannya? Soal Politik serupa perlu ditegaskan. Mundurnya proses tahapan Pilkada yang nanti berimplikasi ke mundurnya Pemilu juga perlu diselesaikan secara cepat dan tepat, ” ujar Yanuar.

Baginya, Green Map merupakan pedoman tidak saja sebuah konsep yang sulit dilaksanakan. Pedoman tersebut berisi petunjuk berupa kesehatan, agama dan konstitusi. Dalam Green Map juga dibutuhkan sebuah regulasi yang betul-betul dibakukan secara tegas.

Bila memang ada institusi terutama pemerintah daerah yang mengabaikan pedoman tersebut maka pusat wajib memberikan hukuman tegas kepada daerah. Di dalamnya wajib memberikan pedoman khusus mengenai kehidupan new normal di kelompok pasca pendemi Covid-19 usai.