September 20, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi

Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi
Jakarta, Akuratnews. com - Pandemi virus Corona (Covid-29) ini mendatangkan sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan pangan & kemandirian nasional terkait dengan pangan? Faktanya, ketahanan pangan nasional masa ini, Sebagian masih bergantung secara manajemen impor pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan dengan saat impor bertabur.

Jakarta, Akuratnews. com – Pandemi virus Corona (Covid-29) ini memicu sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan bertabur dan kemandirian nasional terkait secara pangan?

Faktanya, ketahanan pangan nasional saat ini, Beberapa masih bergantung dengan manajemen memasukkan pangan. Akibatnya, petani kerap tertumbuk ketika masa panen bersamaan dengan saat impor pangan.

Jika dirunut ke belakang, pada sejarah nenek moyang bangsa Nusantara, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pemah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu mengekspor beras ke mancanegara,

Ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik. Pangan bisa menjadi alat diplomasi pada masa depan, selain air dan energi.

Dalam UU Pangan (UU 18/2012), perlu ada dokumen pangan yang terdiri dari rencana pangan nasional, rencana pangan provinsi dan rencana Pangan kabupaten/kota.

“Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan menyuburkan kembali tanah-tanah pertanian yang wujud tanahnya rusak oleh akumulasi pupuk kimia, ” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Rabu (20/5).

Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII memasukkan, LDII telah berhasil menyuburkan balik lahan-lahan pertanian yang mengeras karena akumulasi pupuk kimia selama bertahun-tahun dengan mengganti dengan pupuk alam di daerah Karawang. Terbukti negeri kembali subur, dengan basil enam ton per hektar padi organik.

Sementara di area perkebunan, Arief menjelaskan, pihaknya menggelar pembuatan pupuk alam, nntuk tumbuhan perkebunan cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Ketahanan pangan sangat bergantung dari negeri sebagai regulator dan petani di sisi lain sebagai pelaku pertanian, yang selalu kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah berfungsi melindungi petani, dengan menyebabkan kreativitas dan motivasi petani terpacu.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam kira-kira hal saat mereka membuat tampang padi atau pupuk justru berhubungan dengan problem birokrasi bahkan norma. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik, melalui persyaratan sertiflkasi yang tidak mungkin dicapai oleh petani pokok, ” ujar Arief.

Menurutnya, bila temuan bibit atau pupuk, bahkan juga obat di dalam tanaman, bila dilakukan oleh individu atau sekelompok petani, tidak kudu dihadapkan pada birokrasi dan adat, tetapi harus diberi bimbingan biar dapat memenuhi persyaratan yang ada.

“Bahkan bila perlu, pemerintah bisa memberi izin keluaran bibit dari petani dengan menolong riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi pokok dan negara melakukan proteksi, ” lanjut Arief.

Penjagaan dari negara ini sangat istimewa. Di negara besar sangat memproteksi para petani mereka. Memberi subsidi yang besar dalam bentuk non finansial, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya mampu bersaing untuk ekspor.

Sementara, subsidi dan perlindungan negeri di Indonesia terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih terang praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

“Kuasai minyak, oleh sebab itu engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan memiliki rakyat, ” kredo ini pemah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Sungguh Negeri AS dan selanjutnya menjadi penasihat keamanan nasional di kurun Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ” ucapnya.

Dengan demikian penguasaan pangan merupakan hal yang penting dalam geopolitik & geo ekonomi. Ketahanan pangan justru tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan flora tertentu.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subyek penyedia pangan.

“Jangan sampai kebutuhan pangan menjadi tergantung impor. Untuk itu, perlu ada lembaga pembiayaan yang khusus untuk modal kerja petani/nelayan dan lembaga yang menangani hasil pangan, agar stabilitas penyediaan & harga pangan dapat terjaga, ” pungkas Arief.