August 14, 2020

Orkutluv Update

Blog News

Hadiah Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bertanda Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan tubuh

Hadiah Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bertanda Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan tubuh
Jakarta, Akuratnews. com berantakan Kado pahit datang di sedang pandemi Corona (Covid-19). Alih-alih meringankan beban rakyat, pemerintah yang diwakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 mendatang.

Jakarta, Akuratnews. com – Kado pahit datang di tengah pandemi Corona (Covid-19). Alih-alih meringankan muatan rakyat, pemerintah yang diwakili Pemimpin Joko Widodo (Jokowi) malah kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 mendatang.

Kepastian kenaikan iuran tersebut berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-2 Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Bagian I naik menjadi Rp150. 000. Kelas II naik menjadi Rp100. 000 dan Kelas III menjelma Rp35. 000.

Melihat hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, tersebut merupakan kado pahit Presiden Jokowi saat masyarakat dihadapkan situasi dengan sulit saat ini akibat pandemi virus Corona.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial kepada rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini, ” kata Timboel pada Jakarta, Rabu (13/5).

Dikatakan Timboel, pemerintah tidak me putusan Mahkamah Agung (MA) dengan sebelumnya membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Putusan MA hanya berlaku 3 kamar yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta bagian I naik lagi jadi Rp150. 000 per orang per bulan dan kelas II menjadi Rp100. 000, sementara kelas III disubsidi Rp 16. 500. Untuk tarikh 2021 peserta kelas III Iurannya naik jadi Rp35. 000 sehingga subsidi pemerintah menjadi Rp7. 000, ” paparnya.

Timboel menjelaskan peserta mandiri adalah ikatan masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19.

Tetapi Pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II yang tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75.

Hal selaras juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia menilai pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat.

“Masyarakat dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk mebayar iuran tersebut, ” ujar Saleh, Rabu (13/5).

“Saya khawatir, dengan kenaikan iuran ini banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, itu tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius serta dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara, ” sahih imbuh Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Maka itu, dia betul menyesalkan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Sandar Kesehatan.

Dia selalu sepakat melihat pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan MA yang membiarkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah mau berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Melahirkan Perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA, ” tandasnya

“Dan uniknya lagi, iuran untuk posisi III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin mendatangkan pesan bahwa mereka peduli asosiasi menengah ke bawah, ” tambahan mantan Ketua Umum PP Muda Muhammadiyah ini.

Ditambahkannya, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, kata dia, tersedia masa dimana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran pada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp25, 500.

“Artinya, pemerintah mematuhi vonis MA itu hanya 3 kamar, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan sedang, ” pungkasnya.